RI, Saudi hingga UAE Kutuk Serangan Israel ke Kompleks Medis di Gaza: Merusak Gencatan Senjata
PerbesarIsrael kembali meluncurkan serangan udara ke wilayah Gaza, Palestina. Serangan itu mengincar kompleks medis Nasser di Khan Younis. Dikutip dari AFP, serangan Israel pada Kamis (12/11) tersebut menewaskan 11 orang, 6 orang di antaranya tewas dalam serangan di Rumah Sakit Nasser.
Tindakan Israel itu menuai kecaman dari Indonesia. Menteri Luar Negeri Indonesia, Arrmanatha Christiawan Nasir, melalui akun X Kemlu RI menyampaikan mengutuk serangan tersebut. Pernyataan ini dikeluarkan bersama Menteri Luar Negeri negara lain yakni, Aljazair, Djibouti, Mesir, Yordania, Kuwait, Lebanon, Libya, Mauritania, Oman, Pakistan, Palestina, Qatar, Arab Saudi, Somalia, Sudan, Turki, dan Uni Emirat Arab.
"Mengutuk dengan tegas serangan udara Israel terhadap Kompleks Medis Nasser di Khan Younis, yang menyebabkan korban jiwa di kalangan pasien dan personel medis, yang melanggar hukum humaniter internasional, yang memberikan perlindungan khusus terhadap fasilitas medis dan pekerja kesehatan," demikian keterangan pers bersama tersebut, Minggu (15/11).
Para Menteri Luar Negeri juga mengutuk serangan Israel yang berkelanjutan terhadap warga sipil Palestina. Kecaman itu termasuk serangan terhadap tenda dan situs-situs pengungsian.
"Serangan-serangan ini merusak gencatan senjata dan upaya untuk memulihkan keamanan dan stabilitas di Gaza serta tidak sesuai dengan Rencana Komprehensif Presiden Trump," tambahnya.
Para Menteri menyatakan keprihatinan serius terhadap pembatasan Israel terhadap bantuan kemanusiaan, bahan-bahan tempat tinggal, termasuk tenda, hingga karavan serta persediaan medis. Kondisi ini memperdalam bencana kemanusiaan di Gaza seiring mendekatnya musim dingin.
Menurut para Menteri, tempat tinggal yang tidak memadai dan layanan air, sanitasi, serta kesehatan yang memburuk membahayakan nyawa warga sipil secara serius. Terutama anak-anak dan bayi, yang bisa meninggal akibat paparan suhu beku.
"Para Menteri mendesak Israel untuk memperhatikan seruan dari komunitas internasional dan Dewan Perdamaian, untuk meningkatkan bantuan dan memenuhi segera dan sepenuhnya kewajibannya berdasarkan Kesepakatan Sharm El-Sheikh, Rencana Komprehensif Presiden Trump, dan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 2803 (2025)," tuturnya.
"Israel harus menjunjung gencatan senjata, melindungi warga sipil dan fasilitas medis, serta memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan yang aman, berkelanjutan, dan tidak terhambat dalam jumlah yang cukup, termasuk persediaan dan peralatan tempat tinggal serta pemulihan dini untuk memulihkan infrastruktur esensial," tambahnya.
Dalam pernyataannya, para Menteri mengungkapkan, Israel juga harus mengizinkan lembaga-lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi kemanusiaan untuk melaksanakan mandat mereka tanpa hambatan. Komitmen-komitmen fase pertama ini seharusnya mulai berlaku setelah penandatanganan.
Israel, lanjut pernyataan itu, harus menerapkannya tanpa penundaan lebih lanjut atau syarat tambahan, termasuk syarat politik dan keamanan, yang menghambat akses kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan yang mendesak harus dilaksanakan secara independen dari kemajuan pada fase-fase selanjutnya.
Para Menteri mendesak Amerika Serikat dan Dewan Perdamaian, dalam peran masing-masing, untuk mengintensifkan upaya mereka guna memastikan implementasi penuh Israel terhadap komitmen-komitmen ini dan pencabutan semua pembatasan terhadap masuknya bantuan kemanusiaan, sehingga menjaga kredibilitas kesepakatan-kesepakatan tersebut dan memperkuat gencatan senjata.
"Para Menteri menegaskan kembali tekad mereka untuk bekerja sama dengan mitra regional dan internasional guna memperkuat gencatan senjata, menerapkan semua fase Rencana, dan memperluas bantuan kemanusiaan untuk meringankan penderitaan rakyat Palestina yang bersaudara," pungkasnya.