Ridwan Kamil Blusukan ke Pancoran, Apa yang Didapat?

26 September 2024 11:43 WIB
·
waktu baca 3 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil blusukan ke pemukiman warga di Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (26/9/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil blusukan ke pemukiman warga di Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (26/9/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Cagub Jakarta Ridwan Kamil mengisi hari kedua masa kampanye pilgub Jakarta dengan blusukan ke kawasan padat penduduk di Pancoran Barat, Jaksel, pada Kamis (26/9).
ADVERTISEMENT
"Nah, di daerah Pancoran ini kita datangi, alhamdulillah responsnya baik, mudah-mudahan terwujud pada kemenangan pasangan RIDO," ujar RK kepada wartawan di lokasi.
Dia menyapa warga sambil melihat kondisi di kawasan tersebut. Waketum Partai Golkar itu pun menyimpulkan bahwa perlu ditingkatkan penghijauan di kawasan tersebut.
Dia juga menyinggung jika RIDO menang maka akan ada dana RW Rp 200 juta per tahun.
"Kemudian, sambil ke sini belanja masalah, ternyata masih ada banjir, ada masalah sampah di tanah sengketa tadi. Kemudian penghijauan saya lihat perlu ditingkatkan, 3-4 kali lipat. Nanti dari dana RW itulah salah satunya buat penghijauan, buat tukang tamannya, ibaratnya ya, yang ngurusin," jelas RK yang pernah menjadi Wali Kota Bandung dan Gubernur Jabar ini.
Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil menyapa warga saat blusukan ke pemukiman di Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (26/9/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
RK meyakini melalui program dana Rp 200 juta per RW itu, dalam 5 tahun area tersebut bisa menjadi lebih hijau.
ADVERTISEMENT
"Nanti dari dana RW itulah salah satunya buat penghijauan, buat tukang tamannya, ibaratnya ya, yang ngurusin sehingga, kali lima tahun pastikanlah, RW ini pasti berubah secara fisik, secara sosial, secara ekonomi. Karena diberi anggaran dan belanjanya diatur sesuai kebutuhan dari RW tersebut," kata kader Golkar itu.

Tiru Program RK di Bandung

Dijelaskan lebih lanjut oleh Juru Bicara RIDO, Juwanda, dana Rp 200 juta untuk RW itu bertujuan untuk pemerataan pembangunan di Jakarta dengan melibatkan partisipasi warganya.
"Ini program pembangunan yang sebisa mungkin swakelola. Jadi warga merumuskan dan mengerjakan bersama-sama dan akan mendorong partisipasi publik. Prinsipnya, warga setempat yang paling tahu kebutuhan mereka," ujar Juwanda dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/9).
Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil menyapa warga saat blusukan ke pemukiman di Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (26/9/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
Dia menjelaskan pasangan RIDO juga telah menyiapkan upaya antisipasi terjadinya penyelewengan dana tersebut sebelum sampai ke level akar rumput. RIDO akan memanfaatkan digitalisasi yang sudah ada di Jakarta.
ADVERTISEMENT
"Kuncinya adalah digitalisasi dan transparansi. Kita kan sudah punya Jakarta Smart City, nah itu akan diberdayakan untuk membuat sistem bagaimana caranya, proses pengajuan, pelaksaan, sampai laporannya harus digital, dan transparan. Kalau sudah transparan, kesempatan korupsinya kecil," tutur Juwanda.
Program pendanaan untuk akar rumput ini sendiri pernah dilakukan RK saat menjabat Wali Kota di Kota Bandung. Di sana namanya adalah PIPPK.
Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil menyapa warga saat blusukan ke pemukiman di Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (26/9/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
"Program yang sudah sukses dilakukan Pak Ridwan Kamil di Bandung. Kalau di Bandung namanya PIPPK (Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan). Jadi ini prinsipnya beliau melakukan desentralisasi anggaran, setiap RW diberikan keleluasaan untuk menentukan langsung, diberikan anggaran apa yang perlu dibangun di wilayahnya masing-masing, yang pasti setiap wilayah kan beda-beda," terang Juwanda.
ADVERTISEMENT
"Proses pembangunan di bawah jadi lebih cepat, tak lagi berjenjang. Jadi untuk ini ada percepatan pembangunan kan di level bawah, enggak harus nunggu keputusan wali kota atau gubernur. Setiap RW bisa menentukan sendiri prioritas mereka," sambungnya.