Ridwan Kamil: Dengan Pemilu Langsung, Saya Bisa Hadir Bawa Perubahan

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Foto: Rachmadi Rasyad/kumparan

Wacana evaluasi pilkada langsung terus menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Sejumlah pihak khawatir evaluasi pilkada langsung justru akan mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan tidak setuju dengan wacana tersebut. Pria yang akrab disapa Emil ini lebih setuju pilkada dilaksanakan secara langsung. Dengan pilkada langsung, kata Emil, orang-orang yang tidak punya eksistensi bisa memiliki peluang untuk maju.

“Pemilihan langsung ini banyak manfaatnya. Dengan pemilihan langsung, orang seperti saya yang tidak punya eksistensi, bisa hadir membawa perubahan, kan begitu,” ujar Emil di Pacific Place, Jakarta, Rabu (4/12).

Lebih lanjut, jika alasan dikembalikannya pemilihan kepala daerah kepada DPRD lantaran biaya politik yang mahal, menurut Emil, solusinya adalah mencari alternatif agar pilkada bisa berbiaya murah.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gedung Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (20/9). Foto: Maulana Ramadhan/kumparan

“Kalau argumentasi pemilihan langsung ini mahal, maka jangan diubah sistem hak rakyatnya. Tapi kita bikin perjanjian bagaimana agar biaya Pilkada ini murah,” ujar Emil.

Ia kemudian mencontohkan India yang sudah menerapkan digital voting sehingga bisa menghemat biaya pelaksanaan pilkada. Solusi kedua, lanjut Emil, adalah masa kampanye yang tak terlalu panjang.

“Inovasi-inovasi itu saya kira bisa kita tes untuk mengurangi cost yang ujungnya Pilkada langsung tapi murah,” sambungnya.

Wacana evaluasi pilkada langsung kali pertama dilontarkan oleh Mendagri Tito Karnavian. Menurut Tito, pilkada langsung perlu dikaji karena memicu ongkos politik yang sungguh mahal.

Namun, meski mengusulkan evaluasi pilkada langsung, Tito tak pernah mengusulkan kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD.

"Saya tak pernah sekalipun mengatakan bahwa evaluasi pilkada dikembalikan ke DPRD. Tidak pernah sekalipun saya mengatakan bahwa tidak setuju pilkada langsung. Tapi yang ditulis macam-macam. Di forum ini saya mau klarifikasi," ujar Tito saat rapat kerja dengan Komisi II DPR, Kamis (28/11).