Ridwan Kamil: Jabar Provinsi Pertama Pengadaan Online, Akan Jadi Contoh Nasional

Gubernur Provinsi Jawa Barat, Ridwan Kamil. Foto: Dok. Istimewa

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, bercerita mengenai strategi provinsinya dalam mencegah korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa. Khususnya yang nilai belanjanya di bawah Rp 200 juta.

Emil -demikian ia disapa- menyatakan, belanja pemerintah di bawah 200 juta bisa melalui penunjukan langsung. Namun cara tersebut sangat berpotensi terjadi korupsi, terlebih dilakukan pejabat yang tak kompeten dan tidak berintegritas.

"Kita bicara yang receh di bawah Rp 50 juta, (tapi) kalau se-Indonesia bisa Rp 50 triliun. Barangnya kecil tapi kalau jumlah daerah di Indonesia ada sekitar 500 dan belanja tiap pemda minimal Rp 100 miliar itu secara total besar. Contoh di Jabar anggaran kami untuk beli barang di bawah Rp 50 juta ada sekitar Rp 250 miliar," ujar Emil dalam diskusi di acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi yang digelar di KPK, Jakarta, pada Rabu (26/8).

Berusaha menutup celah korupsi tersebut, Emil menyatakan kini di Jabar belanja barang dan jasa di bawah Rp 200 juta dilakukan secara online melalui marketplace. Pemprov Jabar telah menggandeng Mbiz sebagai platform marketplace untuk belanja atau pengadaan barang/jasa pada Januari 2020.

"Sehingga kami dapat keuntungan pertama harga selalu paling baik, karena untuk daftar ke marketplace enggak bisa asal kasih angka, harus diverifikasi. Kalau sistem katakan ada markup dan sepertinya kurang jujur tidak bisa terdaftar, khususnya untuk proyek pemerintah," ucap Emil.

Ilustrasi belanja online Foto: Shutterstock

Emil menambahkan, sistem pengadaan secara online melalui marketplace di Jabar merupakan yang pertama kali dilakukan provinsi di Indonesia.

Sehingga praktik tersebut, kata Emil, kini diduplikasi Pemprov Bali dan bakal menjadi percontohan nasional.

"Karena Jabar yang melakukan pertama di Indonesia yang paling lengkap dan siap. Kemudian di-copy Pemprov bali dan akan jadi percontohan nasional," ucapnya.

Emil menyebut penerapan sistem pengadaan secara online bisa menghemat anggaran negara untuk belanja.

"Definisi hemat artinya uang kami bisa beli barang lebih banyak, bukan berarti dihemat ada sisa. Keuntungan kedua belanja melalui marketplace kami fokus UMKM," kata Emil.

Ilustrasi belanja online di Lazada Foto: Lazada

Di tempat yang sama, Sekjen Kemendikbud, Ainun Na'im, menyatakan pihaknya juga menerapkan sistem yang sama dalam pengadaan barang dan jasa. Pengadaan secara online melalui marketplace tersebut dinamakan Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (Siplah).

Melalui sistem tersebut, Kemendikbud memfasilitasi sekolah agar bisa belanja kebutuhan seperti buku dan alat tulis secara online dengan harga yang terbaik. Adapun marketplace yang sudah bekerjasama dan masuk dalam Siplah di antaranya Blibli.com, belanja.com, dan pesonaedu.

"Selama ini sekolah punya kapasitas yang kurang dalam pengadaan sehingga banyak masalah. Dengan Siplah yang disupervisi LKPP kami mampu membawa sejumlah marketplace untuk masuk sistem itu dan sekolah bisa belanja secara online," ucap Ainun.

"Sampai saat ini satuan pendidikan yang menggunakan tahun ini 78.215. Kemudian penyedia barang dan jasa 11 ribu, jumlah transaksi 288 ribu," tutupnya.