Ridwan Kamil Soroti Lobi Pemda demi Dapat APBN yang Malah Berujung OTT

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjadi pembicara dalam acara 'Flagship Program Economic Leadership for Regional Government Leaders angkatan V tahun 2019' di Bank Indonesia Institute, Jakarta, Kamis (31/10/2019). Foto: ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut daerah tidak melulu harus menggunakan APBD. Ia menyebut ada 8 pintu rezeki yang bisa dimanfaatkan, salah satunya APBN. Namun, untuk mendapatkan dana dari APBN memerlukan lobi-lobi.

Menurut Ridwan Kamil, lobi-lobi yang dilakukan pemerintah daerah untuk mendapatkan APBN kerap kali berujung Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK. Hal itu disampaikan Ridwan Kamil saat menghadiri Kongres II dan HUT Partai Nasdem.

"Pintu ketiga adalah APBN, ini masalahnya harus dari lobi-lobi. Maka tercatat banyak kepala daerah lebih banyak di Jakarta ketimbang di daerah karena harus melobi yang namanya APBN. Tapi lobi ini banyak ruang abu-abu yang akhirnya terjerat masalah hukum," kata Ridwan Kamil di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (10/11).

Ridwan Kamil di kongres NasDem di Ji Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (10/11). Foto: Fachrul Irwinsyah/kumparan

Ridwan Kamil mencontohkan masalah hukum yang menjerat salah satu wali kotanya. Tanpa menyebut nama daerahnya, ia mengatakan saat itu pimpinan wilayah tersebut menghadiri lobi yang difasilitasi anggota DPR RI. Dalam lobi, ia diminta untuk memberikan fee.

"Salah satu wali kota saya terkena oleh KPK karena melobi di pusat, difasilitasi DPR pusat. Diminta fee-nya oleh yang mengurusnya terpaksa harus menyediakan. Penerima dan pemberi akhirnya kena," kata RK.

Ia sengaja menceritakan hal itu karena dalam acara itu dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI dari Partai Nasdem, Rachmat Gobel. Ia berharap dalam periode 2019-2024 tidak ada lagi permintaan fee seperti itu.

"Itu jadi masukan Pak Rachmat Gobel. Jadi kami ini kesusahan untuk melobi pemerintah pusat karena proses lobi itu kadang ada cost-nya yang akhirnya membuat kami di daerah balik kanan. Ini mudah-mudahan bisa diperbaiki di era Pak Rachmat Gobel selaku pimpinan DPR," tambah mantan Wali Kota Bandung itu.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih di Gedung MPR RI. Foto: Ricad Saka/kumparan

Di depan para anggota DPRD Kota dan Kabupaten dari Partai Nasdem, Ridwan Kamil juga mengingatkan, kemajuan teknologi saat ini memudahkan penegak hukum melacak tindak tanduk anggota legislatif. Menurutnya, saat ini ponsel yang digunakan anggota legislatif dapat di-hack untuk merekam maupun memotret kegiatan dari anggota legislatif.

"Jadi saya pikir bahwa zaman sekarang jangan macam-macam. Bukan jadi lebih canggih lagi untuk mengelabuinya," ucap RK.