Riset: 42% Masyarakat Indonesia Tidak Bisa Kenali Konten AI di Media Sosial
·waktu baca 4 menit
PerbesarSebanyak 42 persen masyarakat Indonesia —yang merasa konten AI tidak dapat memengaruhi pandangan politik diri sendiri— merasa tidak yakin dapat membedakan konten Artificial Intelligence (AI) atau asli di media sosial. Temuan ini berdasarkan riset terbaru Luminate dan Ipsos.
Meski begitu, sebagian besar masyarakat Indonesia masih cukup sadar terhadap potensi bahaya dalam maraknya penggunaan teknologi AI menjadi sebuah konten. Berdasarkan temuan survei tersebut, sebanyak 58 persen merasa yakin bisa membedakan konten buatan AI dan asli.
Angka 42 persen itu berasal dari 33 persen responden yang merasa konten AI tidak dapat memengaruhi pandangan politik diri sendiri. Adapun 75 persen responden percaya bahwa konten buatan AI bisa mempengaruhi pandangan politik publik. Sebagian besar juga merasa konten tersebut bisa mempengaruhi orang-orang terdekat mereka (72%), dan bahkan diri mereka sendiri (63%).
Praktisi tata kelola data dari Luminate, Dinita Putri mengatakan semakin banyak masyarakat yang memahami penggunaan AI, maka semakin besar kemungkinan mereka menyadari risikonya. Dengan begitu, meningkatkan kesadaran untuk tangguh terhadap disinformasi perlu dilakukan terhadap seluruh lapisan masyarakat, bukan kalangan digital native saja.
“Kami melihat pola yang konsisten di berbagai negara; semakin banyak orang memahami AI, semakin besar kemungkinan mereka menyadari risikonya. Begitu pula dengan Indonesia. Jika kita ingin membangun masyarakat yang tangguh terhadap disinformasi, kita perlu berinvestasi dalam meningkatkan kesadaran komunitas, bukan hanya di kalangan digital native, tapi di seluruh lapisan masyarakat,” ujar Dinita dalam siaran pers yang dikutip kumparan, Rabu (4/6).
Luminate bersama Ipsos melakukan survei kepada masyarakat Indonesia berusia 21-65 tahun secara online atau daring. Survei tersebut dilakukan terhadap 1.000 responden dalam periode 28 November sampai 6 Desember 2024. Selain itu, survei juga memakai kuota berdasarkan usia, jenis kelamin, wilayah, dan status pekerjaan. Hasil akhir dari survei disesuaikan kembali sehingga dapat mewakili populasi nasional.
Survei ini juga menemukan perbedaan cara laki-laki dan perempuan dalam menilai kemampuannya membedakan konten buatan AI atau asli. Laki-laki (70%) maupun perempuan (71%) merasa cukup yakin dapat membedakan konten buatan AI atau asli.
Kemudian, sebanyak 30 persen responden laki-laki merasa sangat yakin, tetapi hanya 17 persen responden perempuan yang merasa sangat yakin dapat membedakan konten AI atau asli. Sementara itu, sebanyak 12 persen responden perempuan justru merasa tidak yakin dapat membedakan konten AI atau asli.
Riset ini juga hadir karena Indonesia sebagai salah satu negara yang paling aktif secara digital. Hal ini didukung dengan temuan sebanyak lebih dari 90 persen responden menggunakan WhatsApp setiap hari, dan penggunaan Instagram, Facebook, serta TikTok juga sangat tinggi.
Salah satu organisasi yang berfokus pada tata kelola internet dan hak-hak digital, ICT Watch, turut menekankan pentingnya kesadaran komunitas. Prasasti Dewi, Direktur Program ICT Watch mengatakan literasi AI merupakan fondasi penting agar masyarakat bisa berinteraksi dengan teknologi yang bertanggung jawab.
“Literasi AI adalah fondasi penting untuk memastikan masyarakat dapat berinteraksi dengan teknologi secara etis, inklusif, dan bertanggung jawab,” kata Prasasti Dewi yang baru saja meluncurkan Kerangka Kerja Literasi AI Indonesia.
Ia juga menambahkan bahwa dengan Kerangka Kerja Literasi AI Indonesia diharapkan dapat bermakna untuk memberdayakan kelompok rentan, partisipasi warga, dan keadilan digital.
“Melalui Kerangka Kerja Literasi AI Indonesia, kami menekankan nilai-nilai hak asasi manusia dan tiga dimensi inti: kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial (GEDSI), kondisi sosial ekonomi, dan kesejahteraan. Penggunaan AI yang bermakna harus memberdayakan kelompok rentan, memperkuat partisipasi warga, dan mempromosikan keadilan digital di tengah perubahan teknologi yang begitu cepat,” tambah Prasasti.
Nyatanya, fenomena ini juga terlihat di negara lain, bahkan negara maju sekalipun, seperti Prancis, Jerman, dan Inggris. Berdasarkan riset serupa kepada ketiga negara tersebut, publik makin cemas dengan peran platform digital yang dianggap bisa melemahkan demokrasi, dan banyak yang menuntut kendali lebih besar atas data pribadi mereka. Kemudian, di ketiga negara maju tersebut, lebih dari 70 persen responden yang paham AI dan teknologi deepfake mengaku khawatir terhadap dampaknya bagi pemilu.
Sementara itu, di Amerika Latin, pemahaman AI berdampak kepada masyarakatnya yang akan lebih sadar terhadap risiko penggunaan AI, khususnya terkait kesenjangan sosial dan integritas pemilu. Di negara ini, dukungan terhadap regulasi AI meningkat jadi 65 persen di kalangan yang paham teknologi AI dengan baik.
Penulis: Muhammad Falah Nafis