Riset Palsu WNI: Bukan Sekadar Kenakalan Akademik, Tapi Pelanggaran Berat
·waktu baca 5 menit
PerbesarSekelompok periset Indonesia diduga memalsukan riset untuk mengikuti konferensi ilmiah yang diselenggarakan di Kopenhagen, Denmark.
Skandal pemalsuan riset ini viral setelah diungkap oleh Wa Ode Dwi Daningrat di akun Instagramnya, Senin (25/5). Kemudian, Masalah ini menjadi perbincangan di media sosial di Indonesia.
Wa Ode Dwi Daningrat atau Dwi merupakan peneliti Indonesia yang berkiprah di bidang clinical medicine di University of Oxford. Ia menemukan kejanggalan terhadap abstrak ilmiah yang disodorkan sekelompok periset tersebut dalam International Society of Pneumonia and Pneumococcal Diseases (ISPPD) 2026 yang berlangsung pada 17-21 Mei 2026.
Ia menilai sekelompok periset itu menyodorkan 19 abstrak yang dipamerkan dalam acara tersebut. Menurutnya, jumlah abstrak sebanyak itu tidak masuk akal dibuat dalam waktu singkat. Terlebih, kata dia, abstrak tersebut tidak akurat dan mengandung fabrikasi data termasuk penggunaan artificial intelligence (AI).
"Yang paling mind blowing adalah salah satunya ada grafik yang menyatakan serotipe 0. Di situ awal kecurigaan. Di Streptococcus pneumoniae itu ada 107 serotipe tapi tidak ada serotipe 0," ungkap Dwi saat berbincang dengan kumparan, Selasa (26/5).
Adapun Streptococcus pneumoniae merupakan bakteri penyebab penyakit pneumokokus. Bakteri ini diklasifikasikan ke dalam serotipe berdasarkan struktur kimia kapsul polisakarida yang menyelubunginya. Serotipe inilah yang menentukan keganasan bakteri dan menjadi dasar pembuatan vaksin.
"Saya tetap bisa dengan yakin menyatakan bahwa itu ada indikasi besar fabrikasi data atau abstraknya ditulis dengan AI-generated. Banyak red flag, red flag yang sebenarnya bahasa-bahasanya itu bahasa-bahasa AI," imbuh Dwi.
Fraud Akademik: Pelanggaran Berat Integritas Ilmiah
Dokter epidemiolog sekaligus peneliti dari Griffith University Australia, Dicky Budiman, turut prihatin dengan adanya pemalsuan identitas akademik demi keuntungan pribadi seperti travel grant, reputasi, atau akses konferensi internasional.
"Tentunya ini bukan sekadar nakal secara akademik, tapi sudah masuk pelanggaran serius ya, integritas ilmiah berat ya, atau scientific misconduct dan dalam dunia riset global ini setara dengan pelanggaran etik profesional ya," ujarnya kepada kumparan, Rabu (27/5).
"Jadi sebetulnya travel grant itu bukan hadiah jalan-jalan, itu investasi akademik untuk pertukaran ilmu, kolaborasi riset, dan peningkatan kapasitas ilmiah," tambahnya.
Menurut Dicky, kecurangan akademik ini merupakan kombinasi dari sejumlah masalah besar. Yang pertama, komersialisasi dan industrialisasi prestige akademik. Ia menilai publikasi, konferensi internasional, atau travel grant, ataupun sertifikat speaker dilihat sebagai simbol status sosial, bukan lagi proses ilmiah.
Kedua, Dicky menyebut ada andil dari lemahnya literasi metodologi penelitian. Banyak orang bisa membuat tulisan yang terlihat ilmiah, namun tak memahami epistemologinya, validitas, bias, bahkan etika penelitian.
Lebih lanjut, Dicky menilai bahwa fraud akademik dapat mengganggu kepercayaan internasional terhadap dunia akademik Indonesia.
"Terutama kalau institusi menutup-nutupi, pemerintah juga tidak ada respons, tidak ada investigasi, tidak ada sanksi, atau juga pemerintah membiarkan budaya asal publish dibiarkan ini. Karena dalam dunia akademik global reputasi itu dibangun bertahun-tahun," pungkasnya.
Mengapa Hasil Penelitian Palsu Bisa Lolos Pemeriksaan?
Selanjutnya, Dicky buka-bukaan soal adanya celah sistem akademik global dan nasional. Ada konferensi dan jurnal predator. Sebagian konferensi atau conference organizer lebih fokus ke revenue.
"Dunia akademik internasional juga sedang menghadapi krisis integritas gitu. Dan banyak konferensi internasional terlalu longgar, mengejar biaya registrasi, review juga sangat dangkal, acceptance rate juga terlalu tinggi ya, karena itu penelitian-penelitian palsu itu sering atau kadang bisa lolos," terangnya.
Ini ekosistem yang memfasilitasi pseudo-academic,"
- Dicky Budiman, Epidemiolog dan peneliti dari Griffith University Australia
Ada pula pengaruh penggunaan AI. Dicky mengakui bahwa AI membuat tulisan palsu kadang terlihat sangat meyakinkan jika pemeriksaan tidak teliti dan tidak cermat.
Menurutnya, AI secara bisa etis dipakai untuk pengecekan grammar, coding statistik, literature mapping, brainstorming, dan visualisasi data. Penggunaan AI termasuk scientific fraud apabila dipakai untuk membuat data palsu, koresponden fiktif, memalsukan hasil analisis, hingga membuat penelitian yang tak pernah dilakukan.
"Nah, oleh karena itu, setiap institusi pendidikan di kita harus sangat tegas terhadap plagiarisme, fabrikasi data, manipulasi authorship, fake peer review, dan misuse dari AI," tegasnya.
Tak hanya itu, celah lain ada pada kemungkinan reviewer tidak memeriksa data mentah.
"Jadi raw datanya, data mentahnya nggak dapet ya, atau apalagi data laboratorium asli. Tapi ya kalau saya sebagai reviewer, saya akan melihat referensinya, siapa yang nulis bareng dia itu siapa," terangnya.
Untuk mencegah kasus serupa kembali terjadi, Dicky menekankan pada reformasi budaya akademik. Baginya, selama ukuran peneliti sukses hanya berdasarkan jumlah publikasi, konferensi, sertifikat, maka fraud akan terus muncul.
Selain itu, perlu pula penanaman integritas ilmiah, etika penelitian, pemahaman soal plagiarisme, dan penggunaan AI secara etis sejak pendidikan dasar.
"Kemudian juga sanksinya harus jelas dan transparan kalau ada terbukti fraud ya, bukan hanya sanksi akademik tapi harus ada konsekuensi hukum apalagi ada pemalsuan dokumen atau pendanaan," ujarnya.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menyatakan, pihaknya tengah mendalami dugaan pemalsuan riset tersebut.
“Kemdiktisaintek memberikan perhatian terhadap informasi yang berkembang terkait dugaan pelanggaran integritas akademik dan etika penelitian yang melibatkan pihak yang menggunakan afiliasi institusi di Indonesia,” kata Brian saat dihubungi kumparan, Rabu (27/5).
Ia mengatakan pemerintah saat ini masih terus melakukan koordinasi untuk memastikan fakta-fakta yang sebenarnya terkait kasus tersebut.
“Saat ini kami terus melakukan koordinasi dan pendalaman bersama pihak terkait untuk memastikan fakta-fakta yang sebenarnya, termasuk status yang bersangkutan, bentuk afiliasi yang digunakan, serta keterkaitannya dengan institusi pendidikan tinggi atau lembaga riset di Indonesia,” ujarnya.