Risiko Politik dari Penundaan Pemilu Harus Dihitung
·waktu baca 2 menit
PerbesarIsu penundaan pemilu terus bergulir. Pro kontra menyeruak. Ada yang getol menyuarakan penundaan pemilu dilakukan, ada yang menolak karena tak sesuai konstitusi terkait masa jabatan presiden.
Terkait polemik itu Wakil Rais Aam PBNU yang juga Pengasuh Ponpes Al Amien Kediri ikut bicara.
"Risiko politik harus dihitung," kata kiai yang akrab disapa Gus War ini dalam keterangannya, Sabtu (12/3).
Jadi kata dia, kalkulasi harus dilakukan, bagaimana baik dan buruknya bagi kondisi bangsa ini.
"Jadi kita kalkulasi dulu, ongkos fisiknya seperti apa. Karena yang terpenting adalah persatuan bangsa," bebernya.
Gus War yang juga Wakil Ketua Dewan Pengarah MUI Pusat ini berpesan, jangan sampai wacana pro kontra soal penundaan pemilu ini malah berimbas perpecahan.
"Dari wacana itu ada perbedaan, dar perbedaan menambah ilmu. Yang penting menjaga keutuhan bangsa, jangan karena berbeda wacana jadi berantem, bermusuhan. Itu tidak boleh," beber dia.
Gus War mengungkapkan, dia berharap para legislator di DPR dan MPR bisa mengambil keputusan bijak. Jangan mengorbankan persatuan bangsa.
"Dalam negara demokrasi berbeda pendapat itu biasa, yang penting jaga persatuan," pesannya.
Isu penundaan Pemilu sendiri pernah disampaikan Ketum PKB Muhaimin Iskandar. Alasannya kata dia karena agar momentum perbaikan ekonomi yang terpukul akibat dari Pandemi COVID-19 tidak terganggu. Sehingga, ekonomi di Indonesia terus berjalan dan bangkit.
Namun isu yang digulirkan Muhaimin ini mendapat tentangan keras dari sejumlah partai dan kalangan masyarakat sipil. Partai PDIP, NasDem, PKS, dan Demokrat memberi sinyal menolak keras penundaan pemilu.
Sedang kalangan masyarakat sipil antara lain Perludem hingga ahli hukum tata negara Bivitri Susanti yang menilai penundaan pemilu melanggar konstitusi.