Risma Datang Telat Saat Pemprov Jatim Bagi-bagi DIPA dari Pusat
PerbesarPemerintah Provinsi Jawa Timur membagikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Kementerian Dalam Negeri. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, DIPA ini berkaitan dengan berbagai anggaran pembangunan daerah oleh pemerintah pusat. Sehingga, pengambilan DIPA diwajibkan untuk diambil sendiri oleh masing-masing kepala daerah.
Namun, dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur hanya satu kepala daerah yang tak hadir, satu kepala daerah telat datang. Kepala daerah yang tidak hadir adalah Bupati Jember, Faida. Sedangkan kepala daerah yang telah hadir Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini.
Risma datang pukul 12.49 WIB, padahal acara selesai pukul 11.30 WIB. Acara ini digelar Jumat (22/11)di Grand City Surabaya Mal, Surabaya, daerah tempat Risma memimpin. Saat datang di lokasi acara, Risma enggan mengungkapkan alasan keterlambatannya. Ia langsung masuk ke ruang VIP menemui Khofifah.
“Telat yo, telat. Sudah (balik dari Jakarta), sudah kemaren," kata Risma.
Sementara, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menuturkan bupati atau wali kota agar bisa menyempatkan diri untuk menerima DIPA dari pemerintah pusat ini. Alasannya, sejumlah pesan disampaikan untuk penguatan pembangunan daerah.
"Ini kan ada komitmen, tanggung jawab dan ada proses yang bisa membangun kebersamaan di antara kita semua. Ini bukan duit kecil, kalau datang seperti ini, maka komitmen itu akan terbangun lebih kuat, bahwa pastikan ini pesan presiden harus deliver, pastikan ini ada lima prioritas program nasional yang itu bisa terkonfirmasi pada lurah dan desa," kata Khofifah.
"Pesan Presiden Jokowi kalau ber-whatsapp, SMS, tidak cukup send tapi pastikan deliver. Pastikan DIPA yang diterima tidak sekadar terkirim tapi sampai ke penerima manfaat, termasuk di dalamnya dana desa," lanjutnya Khofifah
Kabiro Humas dan Protokol Aries Agung Paewai, untuk Pemkot Surabaya, sebelum Risma datang sudah diwakilkan oleh asisten II Perekonomian II. Sedangkan untuk Kabupaten Jember belum ada keterangan sama sekali.
“Sampai sekarang Jember belum ada keterangan sama sekali. Surabaya tadi ada Asisten II Perekonomian dan Pk ikhsan hadir. cuma karena aturannya harus kepala daerah,” terangnya.
“Tapi secara resmi, angka, nominal dan sesuai peraturannya DIPA sudah diserahkan kepada Wali Kota Surabaya baik niatnya karena beliau ada kegiatan lain sehingga tidak bisa hadir langsung pada saat rakor dan menyusul ke tempat ini untuk menerima secara langsung,” imbuhnya.