Risma Jawab soal Gelombang Bansos Jelang Pemilu: Di Luar DTKS Bukan Lewat Kami

Menteri Sosial Tri Rismaharini di penyerahan bantuan di Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan, Kamis (1/6/2023) Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO

Menteri Sosial Tri Rismaharini saat rapat kerja dengan Komisi VIII pada Selasa (20/3) mendapat pertanyaan seputar gelombang penyaluran bansos menjelang Pemilu 2024. Pertanyaan itu berasal dari anggota Komisi VIII My Esti Wijayati.

Awalnya Esti membandingkan penyaluran bansos di tahun 2022 dengan 2024. Menurutnya, ada perbedaan signifikan dalam periode penyaluran bansos.

"Masyarakat perlu memahami sejauh mana peran Kemensos di 4 bulan terakhir awal tahun 2022 dan awal Januari tahun 2024, karena kami merasakan betul khususnya di DIY. Bagaimana bombardir bansos yang mengalir tiada henti, belum habis yang satu sudah datang yang kedua, belum habis sudah datang yang ketiga," kata Esti dalam rapet kerja dikutip, Rabu (20/3).

"Walaupun saya sedikit mengetahui tidak semua itu dari Kemensos tetap saya kira forum itu bisa menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Kemensos sungguh sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku termasuk dalam tata kelola keuangan," lanjutnya.

Menurut Esti, dari data penyaluran bansos selama ini, bansos disalurkan di akhir tahun yakni November dan Desember. Sedangkan untuk awal tahun bansos disalurkan di bulan Maret. Kondisi tersebut, berbeda dengan 2024 di mana bansos disalurkan secara bombardir di bulan Januari dan Februari.

"Saya mendapatkan catatan tahun 2022, dan 2023 memang betul yang dikatakan Pak Ikhsan bahwa BPNT dan PKH itu lumrah keluar di awal bulan Maret, itu data saya di DIY. Tapi untuk tahun 2024 ini memang membuat kita cukup terkaget-kaget ber..berr..di bulan Januari-Februari, di luar masih ditambah, di luar yang di dalam payungnya Kemensos, biasanyakan triwulan, tapi terakhir El Nino hanya 2 bulanan di November dan Desember," bebernya.

Mensos Tri Rismaharini menangis saat rapat kerja bersama komisi VIII, Selasa (18/3). Foto: Tangkapan Layar TV Parlemen

"Tapi saya punya data tahun 2022 itu, Maret awal, tahun 2023 juga Maret, ini tiba-tiba (tahun 2024) keluar di Februari, sehingga kami juga membutuhkan, baik kalau PKH itu 10 juta tidak diwah-wah, BPTN sembako 18,8 juta juga jelas tidak diwah-wah," jelas dia.

"Berikut juga El Nino juga data dari Kemensos pertanyaan kami adalah bantuan sosial yang mengalir itu yang kami lihat saya soalnya saya juga ke banyak titik ada beras, macem-macem, saya enggak tahu tulisannya apa, tapi orang tahu itu bansos, bansos tahunya dari Kemensos. Itu mengalir semua tiada henti, menjelang coblosan 14 Februari," ungkapnya.

Atas temuan itu, Esti mempertanyakan dari mana anggaran bansos tersebut berasal.

"Kami membutuhkan penjelasan ini untuk mendudukkan persoalan siapa yang bertanggung jawab, oh Kemensos hanya ini di luar ini tidak Kemensos ini yang kami harus paham lalu dari mana anggarannya?," imbuhnya.

Penjelasan Risma

Merespons pertanyaan itu, Risma lalu membeberkan jadwal penyaluran bansos yang biasanya dilakukan Kemensos.

"Jadi bu bansos itu dari 2020 itu diserahkan SPM pertama awal Januari, SPM pertama 2021 diserahkan awal Januari, bukan awal. 2020 Februari, 2023 Februari, 2024 Januari. 26 Januari, jadi Bu mohon maaf kalau yang saya bantu itu kalau orang kalau sehari kadang dia minjam kartunya digadaikan loh bu, untuk makan karena kalau pegawai tu hitungannya satu bulan begini, kalau mereka 15 hari sudah habis duit. Kalau saya terlambat mereka makan apa saya gak mau," ujar Risma.

Terkait bansos yang berasal dari luar Kemenso, Risma mengaku tak mengetahui hal tersebut. Sebab, anggaran Kemensos di 2024 sekitar Rp 78 triliun.

"Perlu saya jelaskan bu perlindungan sosial pemerintah itu ada Rp 497 triliun di Kemensos itu tahun ini Kemensos tahun ini Rp 78 triliun sisanya saya enggak urusi, kenapa saya urusi ini aja mumet, itu komplen sini komplen, begitu tapi yang jelas pak kami enggak memberikan itu di luar ini. Kami di luar DTKS di luar program kami, dari mana kami dapat uang orang (dapat uang) kami (hanya) mau ini aja harus nunggu temuan BPK, bahwa kami utang baru kami bisa minta ke Kemenkeu," tutur dia.

Karena itu, politikus PDIP itu menyebut dirinya tidak tahu menahu apa yang digelontorkan ke warga diluar data DTKS yang jadi tanggung jawab Kemensos. Uang disalurkan langsung ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

"Kami itu Pak megang uang besar itu seperti ikan di akuarium. Kita bisa lihat, tapi enggak bisa pegang karena uang itu langsung ke KPM bukan lewat kami," jelasnya.