Risma Pamer Kesuksesan Pemberdayaan Perempuan di Depan Menteri PPPA

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Foto: Yuana Fatwalloh/kumparan

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati atau Bintang Puspayoga mengunjungi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di rumah dinasnya, Jalan Sedap Malam, Surabaya, Senin (9/12).

Risma memaparkan sejumlah kesuksesannya dalam memberdayakan perempuan dan perlindungan anak di Surabaya. Risma mengatakan, banyak program yang dapat memberdayakan perempuan dan meningkatkan perlindungan anak di Surabaya.

Di antaranya pemberdayaan perempuan melalui program Pahlawan Ekonomi, program Bu Mantik (relawan ibu pemantau jentik), sekolah gratis SD hingga SMP, sekolah informal bagi anak putus sekolah.

Ada juga penyediaan fasilitas publik seperti perpustakaan, Taman Baca Masyarakat (TBM), Rumah Matematika bagi anak kesulitan belajar matematika, hingga fasilitas olahraga dan tanam di setiap kampung. Sehingga menurut Risma hal itu dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) Surabaya.

“Karena itu kenapa human development (IPM) Surabaya naik pesat,” ujar Risma di rumah dinasnya di Jalan Sedap Malam, Surabaya, Senin (9/12).

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Foto: Yuana Fatwalloh/kumparan

Berdasarkan data BPS tahun 2018 IPM Surabaya menempati urutan tertinggi di Indonesia yakni 81,74. Disusul Kota Bandung dengan IPM sebesar 81,06. Kemudian, IPM Kabupaten Bandung 80,87 dan IPM DKI Jakarta hanya 80,47.

Risma menyebut, program pemberdayaan perempuan Pahlawan Ekonomi sudah berlangsung sejak 2010. Program itu dimulai dengan 89 kelompok ibu rumah tangga. Kini, sudah menjadi 11 ribu kelompok ibu rumah tangga.

“Ide dari pahlawan ekonomi saya melihat 20 persen lebih orang Surabaya miskin. Suaminya sudah bekerja ada sebagai buruh, tukang becak, bahkan guru. Saya pikir ada penggerak kedua yang harus dihidupkan. Pelatihan kepada ibu. Awalnya di kelurahan,” terangnya.

“Pendapatan mereka (sekarang) sebulan (ada yang) bisa Rp 1 miliar. Daya beli lompat, dari pendapatan rendah jadi tinggi,” imbuhnya.

Salah satu pelaku usaha yang tergabung dalam program Pahlawan Ekonomi adalah Aminah. Ia bercerita, awalnya menjual semanggi keliling dengan pendapatan rata-rata Rp 200 ribu per hari. Namun usai mengikuti program pelatihan Pahlawan Ekonomi, ia mampu menaikkan kualitas produknya dengan penyajian dan pemasaran yang lebih baik. Kini, pendapatannya mencapai Rp 5 juta per hari. Selai itu, ia juga berdayakan warga sekitar untuk menanam semanggi.

“Alhamdulillah berkat ikut Pahlawan Ekonomi saya bisa asuransikan pendidikan dan kesehatan untuk dua anak saya biar enggak seperti saya cuma lulus SMP,” ungkap Aminah.

Risma menuturkan, Pemkot Surabaya tak pernah memberi dukungan modal kepada para pelaku usaha dalam program Pahlawan Ekonomi. Menurutnya, memberi modal usaha tak mendidik pelaku usaha untuk menjadi petarung.

Kata Risma, yang perlu didorong adalah mengubah mindset untuk maju dan bekerja keras. Risma mengungkapkan bersedia untuk membantu Kementerian PPPA melakukan itu.

“Kita ajari juga (mengatur keuntungan dagang) bersama OJK dan IDX. Satu pun saya tidak pernah berikan 1 rupiah (modal) di Pahlawan Ekonomi,” jelasnya.

“Kementerian bisa mensupport, tapi kalau menangani (turun) itu berat. Karena setiap hari ada road show untuk menyemangati Pahlawan Ekonomi setiap hari ke berputar ke kecamatan. Kalau dia diberi modal dulu, dia bisa habis untuk keperluan lain. Makanya saya enggak pernah kasih modal,” imbuhnya.

Selain itu, Risma juga menjelaskan mengenai fokus Pemkot Surabaya terhadap kondisi perkembangan anak-anak di Surabaya. Risma mengaku telah banyak melakukan hal untuk mendorong tumbuh-kembang anak-anak Surabaya agar lebih baik.

Salah satunya, sekolah gratis dari SD hingga SMP. Memberikan fasilitas olahraga, bermain dan kesenian bagi di balai-balai RW agar waktu mereka tak terbuang percuma.

Namun, di sisi lain Risma mengaku belum bisa menangani angka putus sekolah pada siswa SMA/SMK. Alasannya, SMA/SMK dipegang oleh Pemerintah Provinsi. Sehingga, pihaknya tak punya kuasa untuk memberi fasilitas bagi anak-anak SMA/SMK yang kurang mampu.

“(Dulu) SMA/SMK negeri atau swasta kita biayai, listrik, tukang sapu, internet, keamanan, semua dan itu di luar Bopda (Bantuan Operasional Pendidikan Daerah)Rp 152 ribu,” katanya.

“Biaya lain kita tanggung. Bahkan kita sering beli mobil baru kemudian digunakan praktek untuk anak-anak (SMK) itu di luar BOS di luar Bopda. Makanya anggaran pendidikan 31-32 persen tiap tahun,” paparnya.

Menteri Bintang mengapreasiasi perhatian Pemkot Surabaya tehadap perempuan dan perlindungan anak. Pihaknya tak segan untuk menjadikan program-program tersebut sebagai role model untuk daerah lain.

“Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Ibu Risma bisa menjadi pertimbangan-pertimbangan kami yang bisa kami lakukan. Ini suatu pola luar biasa yang bisa kami adopsi dan kami replikasikan di daerah-daerah lain,” papar Bintang.

Bintang juga mengapresiasi cepat tanggapnya Risma dalam merespons tindak kekerasan atau diskriminasi terhadap perempuan.

“Kita di pusat tidak akan bisa berbuat banyak tanpa dukungan kerja sama pimpinan-pimpinan yang ada di daerah,” pungkas Bintang.