Risma Ungkap Kemensos Tak Salurkan BLT El Nino 2024: Anggaran Cair dari 2023

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri), Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kiri), Menteri Sosial Tri Rismaharini (kedua kanan) mendengarkan keterangan Menko PMK Muhadjir Effendy saat mengikuti sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di MK. Foto: ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Dalam Sidang Sengketa Pilpres 2024, Mensos Tri Rismaharini menyebut selama 2024 pihaknya tidak menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) dampak El Nino. Sebab, itu sudah disetujui pada 2023 untuk masa sidang 2 hingga 2024.

“Tahun 2023, ada BLT El-Nino. Dan ini disetujui DPR dari kesimpulan rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Mensos masa persidangan 2 tahun sidang 2023-2024 Selasa, tanggal 7 November 2023,” kata Risma di sidang MK, Jakarta, Jumat (5/4).

BLT El Nino merupakan bantuan khusus bagi penerima manfaat yang terdampak kekeringan.

Risma menegaskan, pembagian BLT El Nino untuk 2023 itu selesai pada Desember 2023. “Ini (BLT) harus selesai pada bulan Desember karena tahun Anggaran 2023. Dan saat turun (cair) adalah di bulan November,” ujarnya.

Karena itu pula, Kemensos tidak lagi menyalurkan BLT El Nino di tahun 2024. Ini juga berimbas pada menurunnya anggaran Perlindungan Sosial di Kementerian Sosial dari Rp 87 triliun menjadi Rp 78 triliun.

Mensos Tri Rismaharini menyampaikan keterangan di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/4/2024). Foto: Hedi/kumparan

Setelah tidak lagi di Kementerian Sosial, BLT El Nino dikelola dan dibagikan oleh Badan Pangan Nasional (Bapannas).

Penggunaan bansos baik berupa BLT maupun penggelontoran bantuan beras dalam Pemilu 2024 jadi bahasan utama dalam Sidang Sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi.

Para pemohon--paslon 01 dan 03--menilai banjir bansos jelang pemilu punya peran besar dalam meningkatkan suara Prabowo-Gibran sampai akhirnya mereka meraih suara terbanyak.

Dalam sidang kali ini, selain Risma, turut hadir Menko PMK Muhadjir Effendy, ada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Hingga saat ini, sidang masih berlangsung dengan pendalaman dari Majelis Hakim MK.

Sementara Pemohon, Termohon maupun Pihak Terkait tidak boleh memberikan pertanyaan. Namun, mereka tetap dihadirkan.