Rizal Ramli soal Rencana Disomasi NasDem: Kok, Baper?

Rizal Ramli saat berorasi politik. (Foto: Puti Cinintya Arie Safitri/kumparan)

Partai NasDem berencana mensomasi mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli terkait pernyataan di sejumlah media baik televisi maupun daring. Rizal dianggap membuat pernyataan fitnah lantaran menyebut Ketua NasDem Surya Paloh turut campur tangan terkait kebijakan impor garam, gula, dan beras yang dilakukan menteri perdagangan Enggartiasto Lukita.

Di posisi ini, selain menjabat menteri, Enggar juga menjadi kader NasDem. Dan, seharusnya, somasi itu dilayangkan pada Rabu (12/9). Namun hingga saat ini, belum ada kabar terkait kelanjutan somasi tersebut.

Mendag Enggartiasto Lukita di Kantor Darmin (Foto: Ema Fitriyani/kumparan)

Rizal Ramli menanggapi santai. Rizal, yang juga pernah menjabat sebagai mantan menteri keuangan era Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), mengaku tak pernah menyebut-nyebut nama NasDem kala mengkritik Enggar.

"Kok, baper (terbawa perasaan, -red)? Pakai somasi yang salah alamat. Mending kita pesta somasi (Sop-make-nasi)," ujar Rizal kepada kumparan, Kamis (13/9).

Melalui aplikasi pesan WhatsApp, Rizal mengirimkan cuplikan video gelar wicara di sebuah tasiun televisi. Di situ, Rizal menerangkan tentang kritik yang ia tujukan untuk Enggar adalah fakta, bukan fitnah semata.

Adapun, kasus ini berawal dari kritik Rizal yang menilai Jokowi tidak berani menegur Surya Paloh terkait kebijakan impor. Sehingga, menurut Rizal, Jokowi terkesan tidak tegas dan bisa saja mengancam elektabilitasnya.

Ketum Partai NasDem, Surya Paloh menjawab pertanyaan wartawan di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Sabtu (1/9/2018). (Foto: Ricad Saka/kumparan)

Namun sekali lagi, Rizal menyanggah tudingan fitnah tersebut.

"RR (Rizal) hanya ungkapkan fakta-fakta impor yang berlebihan. Di video, tidak ada niat dan kata-kata menghina Bang Surya Paloh. Justru menyatakan SP (Surya) sangat berpengaruh, sehingga Pak Jokowi sungkan untuk menegur Enggar, yang sudah merugikan petani dan grogoti elektibilitas Jokowi di kalangan petani dan penambak garam," imbuhnya.

Rencana somasi itu sebelumnya disampaikan oleh Ketua DPP NasDem Syahrul Yasin Limpo. Mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu 'mengultimatum' Rizal untuk mengklarifikasi pernyataannya.

"Somasi pemberitahuan hukum 3x24 jam harus segera direspons. Kalau tidak, kami akan lanjut dengan proses hukum yang sah dan legal, kami akan gugat dan membuat laporan ke Bareskrim," tegas Syahrul di Kantor DPP Partai NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (11/9).

Syahrul juga membeberkan lima poin klarifikasi NasDem terkait pernyataan Rizal Ramli:

1. Pernyataan disampaikan oleh RR terhadap Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh adalah fitnah keji, tidak berdasar, dan mengarah pada pembunuhan karakter seseorang. Dalam pernyataan-pernyataan tersebut, saudara RR juga telah merendahkan martabat seorang Presiden Republik Indonesia yakni Bapak Joko Widodo dengan menggambarkan sosok yang mudah ditekan oleh pihak Iain.

2. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh baik dalam kapasitas sebagai Ketua Partai maupun pribadi, tidak pernah turut campur dengan kebijakan impor yang dilakukan pemerintah, apalagi hingga ikut mengatur ataupun mengambil keuntungan dari situ.

3. Bapak Surya Paloh juga tidak memiliki bisnis terkait impor beras, impor gula, impor garam seperti yang dikesankan dalam pernyataan Sdr. RR bahwa seolah-olah Bapak Surya Paloh “bermain” dalam kebijakan impor tersebut.

4. Partai NasDem selalu memegang komitmen tanpa syarat dalam mendukung Pemerintahan Jokowi-JK. Ketua Umum Surya Paloh tidak pernah memintah jatah menteri, apalagi proyek, kepada Pemerintah. Ketua Umum Surya Paloh juga tidak pernah bermasalah jika menteri yang berasal dari Partai NasDem tidak bagus kinerjanya dan oleh karenanya harus di-reshuffle. Selama terjadinya reshuffle kabinet, sudah beberapa kali menteri dari Partai NasDem diganti dan hal itu tidak menjadi masalah. Partai NasDem selalu menghormati dan menerima keputusan dari Presiden yang memiliki hak prerogatif terkait kabinetnya. Hal ini menandakan bahak baik Presiden Jokowi maupun Ketua Umum Surya Paloh sangat profesional dan menjunjung prinsip merit system dalam kabinet.

5. Terkait dengan kebijakan impor yang dilakukan oleh Pemerintah, Partai NasDem sama sekali tidak memiliki sangkut-paut, baik secara Iangsung maupun tidak Iangsung. Kebijakan impor yang diputuskan Pemerintah memiliki dasar dan alasan yang kuat berdasarkan data dan situasi pasar. Penetapannya dilakukan atas kesepakatan lintas kementerian yang dipimpin Menteri Koordinator Darmin Nasution. Kebijakan impor merupakan bagian dari tugas Pemerintah mengelola kondisi perekonomian bangsa dengan perhitungan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai Partai pendukung Pemerintah, Partai NasDem memberikan dukungannya terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi Pemerintah.