RK Mau Buat SuperApp untuk Sederhanakan Aplikasi Pemprov Jakarta

Calon Gubernur Jakarta nomor urut satu Ridwan Kamil menjawab pertanyaan awak media saat dijumpai melaksanakan BARK di GOR Tanjung Priok, Jakut, Sabtu (12/10/2024). Foto: Thomas Bosco/kumparan

Cagub Jakarta Ridwan Kamil (RK) mengatakan, jika dirinya terpilih jadi gubernur, hanya ada satu aplikasi yang menampung semua programnya atau dikenal sebagai superapp.

RK menilai, sudah terlalu banyak aplikasi milik Pemprov Jakarta dan perlu ada penyederhanaan demi memudahkan masyarakat.

"Yang disebut app itu 1.000 masalah 1.000 aplikasi. Tapi nanti ada yang namanya superapp, itu saya lakukan di Jawa Barat," ujar Ridwan Kamil saat dijumpai usai melakukan BARK (Bongkar Aspirasi Ridwan Kamil) di Jakarta Utara, Sabtu (12/10).

Ridwan Kamil saat meluncurkan aplikasi 'Sapawarga'. Foto: Dok. Humas Pemprov Jabar

Saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, RK mengatakan superapp di Jawa Barat diberi nama Sapawarga. Di dalamnya, katanya, akan berisi berbagai sub menu yang berkaitan dengan masalah yang ingin ditangani.

"Tapi cuma satu, kamu masuk nanti ada menu, nah ini juga sama. Nanti dalam satu app yang namanya kita cari, di dalamnya ada buat perundingan, buat kredit, buat apa pun. Jadi tidak harus mendownload semuanya karena kebanyakan juga bikin bingung," ucap dia.

Sejauh ini yang sering di promosikan Ridwan Kamil adalah soal panic button untuk tekan akan angka kriminalitas dan aplikasi stopper untuk mencegah perundungan atau bullying.

Untuk penamaan aplikasi itu akan disesuaikan oleh konteks Jakarta. Namun semua konsepnya memang mengadopsi konsep aplikasi yang telah dibuatnya saat memimpin di Jawa Barat.

Superapp di Jakarta sudah ada dengan nama JAKI. Di dalam produk milik Pemprov itu, terdapat banyak fitur layanan yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah keseharian warga. Aplikasi ini lahir di era kepemimpinan Anies Baswedan.

Pengguna mengakses JakOne Pay di aplikasi JAKI, Senin (31/1/2022).. Foto: Dok Bank DKI

Perihal membuat berbagai aplikasi baru sendiri pernah diperintahkan Presiden Jokowi untuk dihentikan.

Dalam sambutannya, Jokowi menekankan birokrasi seharusnya melayani, bukan mempersulit atau memperlambat masyarakat.

"Sehingga seharusnya yang jadi tolok ukur adalah kepuasan masyarakat, adalah manfaat yang diterima masyarakat, adalah kemudahan urusan masyarakat. Tapi bagaimana bisa lebih mudah kalau di kementerian, di lembaga, di pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, kota ada kurang lebih 27 ribu aplikasi?" kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5).

Jokowi mengungkapkan 27 ribu aplikasi yang berjalan sendiri tersebut tidak akan mempermudah dan mempercepat layanan masyarakat. Apalagi, aplikasi-aplikasi tersebut cenderung tumpang tindih.

"Oleh sebab itu, perlu saya sampaikan mulai tahun ini, sudah saya sampaikan di Januari yang lalu, mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi yang baru, berhenti membikin platform-platform baru. Setop," tegasnya.