RK soal Isu Pencatutan KTP: Kalau Tak Sesuai Aturan, Tugas KPU-Bawaslu

Politikus Golkar, Ridwan Kamil saat diwawancarai wartawan di Baca Di Tebet, Perpustakaan dan Ruang Temu, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (24/7). Foto: Fadlan Nuril Fahmi/kumparan

Bakal Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil (RK) menanggapi isu soal pencatutan KTP warga DKI yang menyeret kubu lawannya yakni Dharma Pongrekun.

Dharma Pongrekun telah diumumkan sebagai cagub independen untuk Pilgub Jakarta 2024, Kamis (15/8) lalu.

RK pun menegaskan bahwa hal itu merupakan ranah pembuat aturan di Pilkada, dalam hal ini adalah KPU dan Bawaslu.

"Itu pertanyaan ditanyakan ke pengelola aturan. Saya, kan, pengantin. Sebagai pengantin saya hanya bisa menjawab kami mendaftar sesuai aturan," ucap RK kepada wartawan, di DPP Perindo, Jakarta Pusat, Minggu (18/8).

"Kalau ada aturan yang tidak sesuai, tugas KPU Bawaslu menyesuaikan dengan aturan," jelasnya.

Sebelumnya, ramai warga Jakarta mengeluhkan KTP mereka yang dicatut untuk mendukung paslon cagub-cawagub independen Pilgub Jakarta Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Padahal, sebagian warga banyak yang tidak mengenal Dharma-Kun.

Bawaslu Jakarta telah menerima 100 laporan terkait kasus pencatutan tersebut. Warga Jakarta yang menjadi korban juga sudah ada yang melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya.

Adapun Dharma Pongrekun dan Kun Wardana Abyoto telah diumumkan sebagai calon independen Pilgub Jakarta 2024, Kamis (15/8) lalu. Namun, sehari setelahnya, isu pencatutan KTP dukungan untuknya ramai dibicarakan.

Soal kasus pencatutan itu, Pongrekun juga memberikan klarifikasi. Ia menyebut, tak terlibat langsung dalam pengumpulan KTP sebagai syarat maju menjadi calon independen. Melainkan dibantu oleh relawannya.

"Adanya informasi yang kami terima belum lama ini bahwa ada yang merasa tidak mendukung kami tapi mengapa dilibatkan dalam proses pencalonan kami sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta," kata dia dalam video klarifikasinya kepada kumparan, Minggu (18/8).

"Kami sebagai calon gubernur dalam mengumpulkan data itu tentunya dibantu oleh relawan. Jadi kami tidak terlibat langsung dalam pengumpulan data pendukung," jelas Pongrekun.