Rocky Gerung: Saya Mau Jadi Menkumham, Keputusan Pertama Bubarkan Kabinet

4 Juli 2020 16:17 WIB
Pengamat Politik Rocky Gerung (kanan) menyampaikan materi saat diskusi di Aula Gedung Penunjang Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (23/7). Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
zoom-in-whitePerbesar
Pengamat Politik Rocky Gerung (kanan) menyampaikan materi saat diskusi di Aula Gedung Penunjang Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (23/7). Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Dalam sebuah survei kecil-kecilan yang dibuat oleh Founder Rekat Anak Bangsa dan ID Next Leader, muncul nama Rocky Gerung yang layak dipertimbangkan masuk ke dalam Kabinet Jokowi sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).
ADVERTISEMENT
Survei itu dibuat setelah muncul wacana Jokowi akan merombak kabinet pasca-ungkapan kemarahannya di rapat kabinet 18 Juni 2020 lalu.
Di sebuah diskusi webinar Sabtu (4/7), Rocky Gerung mengatakan survei tersebut tidak memiliki arti jika bukan kelompok oligarki yang menentukan.
"Hasil survei itu kan bukan ditentukan oleh oligarki. Pada akhirnya enggak ada pentingnya kalau tidak cocok dengan keinginan mereka. Terlalu linier," ungkap Rocky di webinar tersebut, (4/7)
Saat ditanya kesediaannya bila benar dipilih, Rocky segera mengiyakan namun dengan membawa satu keputusan. Dia mengatakan keputusan tersebut adalah membubarkan kabinet itu sendiri.
"Saya mau jadi menteri. Mengganti mereka semua. Ya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) itu harus punya keputusan, maka keputusan saya yang pertama adalah membubarkan kabinet. Di dalam negosiasi itu kasih saya kewenangan atas nama hak asasi manusia, saya buat Perpu pembubaran kabinet," ungkap Rocky.
ADVERTISEMENT
Rocky tidak menguraikan alasannya dalam rencana mengambil keputusan tersebut dengan jelas. Namun, dia menekankan bahwa reshuffle yang diwacanakan oleh Presiden Jokowi itu tidak akan efektif. Karena peran kelompok penguasa di balik Presiden yang menentukan keputusan tersebut.
"Jadi yang saya maksud di belakang presiden ada oligarki yang memastikan kegiatan presiden. Jadi kalau Jokowi reshuffle, dia memikirkan oligarki tidak keberatan. Dari awal memang kebijakan sudah menyimpang dari kampanye," ujarnya.
****
Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona
****
Saksikan video menarik di bawah ini.