Rp 218 M untuk Pulihkan Sungai Padang Pariaman, Andre Rosiade Dorong Percepatan
PerbesarWakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, mendorong percepatan normalisasi sungai di Kabupaten Padang Pariaman sebagai bagian dari pemulihan infrastruktur pascabencana. Program dengan nilai sekitar Rp 218 miliar tersebut ditargetkan mulai dikerjakan pada November 2026.
Tak hanya normalisasi sungai, Andre juga mendorong agar penanganan kawasan terdampak banjir disertai solusi akses jalan baru. Terutama, ada jalan di tepi sungai yang telah hilang akibat tergerus banjir.
Hal itu disampaikan Andre saat meninjau Jembatan Anduriang, Nagari Anduriang, Nagari Anduring, Kecamatan 2 X 11 Kayutanam, Padang Pariaman, Jumat (21/8). Turut hadir Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang Reski Wahyudi, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar Elsa Putra Friandi, Kepala Balai Cipta Karya Sumbar Maria Doeini Isa, hingga Ketua Fraksi NasDem DPRD Sumbar Endarmy.
Andre mengatakan, normalisasi sungai menjadi salah satu program utama penanganan pascabencana di Sumatera Barat. Khusus untuk kawasan Padang Pariaman, pekerjaan normalisasi dengan nilai Rp 218 miliar akan segera dimulai.
“Untuk normalisasi sepanjang sungai ini, Rp 218 miliar dari Balai Wilayah Sungai. Kita mulai kerjakan akhir bulan ini. November 2026, bapak-bapak akan bisa melihat normalisasi dimulai. Banyak alat berat akan bekerja di sini,” kata Andre.
Menurutnya, normalisasi sungai penting dilakukan tidak hanya untuk memperbaiki kondisi aliran sungai, tetapi juga sebagai bagian dari upaya mengurangi dampak banjir dan melindungi infrastruktur yang berada di sepanjang aliran sungai.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Padang Pariaman John Kennedi Azis menyampaikan persoalan lain yang membutuhkan penanganan, yakni terputusnya akses jalan di kawasan Pasia Laweh akibat banjir.
“Di Pasia Laweh, akibat banjir, jalan yang biasanya di pinggir tebing itu habis. Sekarang jalan terputus dan tidak ada jalan,” ujar John.
Menurutnya, pemerintah daerah telah melihat dua kemungkinan solusi. Pertama, membuat trase jalan baru. Namun, opsi tersebut membutuhkan lahan yang tidak mudah diperoleh. Alternatif lainnya adalah mengembalikan aliran sungai ke jalur semula sehingga akses jalan dapat dipulihkan.
“Yang pertama, kita bikin trase baru, tetapi memang sulit juga untuk mencari tanahnya. Yang kedua, kita alihkan kembali sungainya seperti ini, kita alihkan kembali sungainya ke tempat semula,” katanya.
John meminta BWS Sumatera V melihat langsung kondisi kawasan tersebut sehingga dapat ditentukan solusi teknis terbaik. Menurutnya, persoalan tersebut sangat mendesak karena masyarakat di kawasan terdampak kini kehilangan akses jalan.
Andre pun menilai penanganan sungai dan akses jalan perlu dilakukan secara terpadu. Karena itu, ia mendorong agar kebutuhan jalan baru di kawasan terdampak dapat disinergikan dengan program penanganan sungai dan infrastruktur pascabencana.
“Jadi sekali pukulan, November ini selesai,” ujar Andre.
Andre menegaskan, program normalisasi sungai di Padang Pariaman merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur Sumatera Barat setelah bencana.
Ia menyebut pemerintah pusat menyiapkan anggaran sekitar Rp 19 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera Barat yang dilaksanakan secara bertahap pada 2025 hingga 2027. Dari program tersebut, sejumlah sungai dan infrastruktur vital di berbagai daerah akan ditangani.
“Sumatera Barat, 25 sungai insya Allah akan diselesaikan 11 bulan. Inilah komitmen bahwa pemerintah pusat serius, pemerintah Presiden Prabowo serius untuk membangun kembali Sumatera Barat,” katanya.
Selain normalisasi sungai, Andre juga memastikan pembangunan sejumlah jembatan di Padang Pariaman terus dikawal. Jembatan Anduriang telah masuk dalam pagu indikatif dan ditargetkan dilelang pada Januari 2027. Pembangunan fisiknya diharapkan mulai Februari 2027 dengan anggaran sekitar Rp 47 miliar dari APBN.
Sementara Jembatan Kayu Gadang Sikabu mendapat dukungan anggaran Rp 47,5 miliar melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) 2026. Pekerjaan ditargetkan dapat dimulai pada akhir 2026 setelah proses administrasi dan penganggaran selesai.
Andre mengatakan pembangunan jembatan, normalisasi sungai, dan pemulihan akses jalan harus berjalan beriringan agar penanganan pascabencana memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Jembatan Anduriang awak bangun Februari 2027, normalisasi sungai awak mulai November 2026, lalu Jembatan Sikabu awak mulai mungkin November 2026. Inilah komitmen Presiden Prabowo membangun kembali Padang Pariaman,” ujarnya.
Bupati John Kennedi pun mengapresiasi dukungan pemerintah pusat dan pengawalan Andre Rosiade dalam mempercepat penanganan infrastruktur pascabencana. Ia berharap kolaborasi pemerintah pusat, DPR, dan pemerintah daerah dapat menghasilkan solusi permanen bagi masyarakat.
Di sisi lain, Kepala Balai Cipta Karya Sumbar Maria Doeini Isa menyampaikan dukungan pemerintah pusat untuk sektor air minum di wilayah terdampak bencana. Untuk kegiatan penanganan sistem penyediaan air minum tahun 2026, disiapkan anggaran Rp 133 miliar untuk SPAM Salisikan dan Tubuk Bontal. Pekerjaan tersebut ditargetkan selesai pada Desember 2026.
Andre menegaskan, berbagai program tersebut menunjukkan bahwa penanganan pascabencana di Sumatera Barat dilakukan secara konkret dan bertahap. Mulai dari normalisasi sungai, pembangunan jembatan, pemulihan akses jalan hingga penyediaan air minum.
“Kami datang kemari sama-sama menyampaikan bahwa inilah pesan dari Pak Presiden untuk masyarakat Padang Pariaman,” kata Andre.