Rp 75 T Kerugian Akibat Karhutla, BNPB Paparkan Rencana Pencegahan

Kebakaran Hutan di Riau Foto: FB Anggoro/Antara

Sebanyak 746 kebakaran hutan dan lahan terjadi sepanjang 2019. Total kebakaran hutan dan lahan tersebut setidaknya menghanguskan 875 ribu hektare lahan.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat kerusakan akibat karhutla tersebut menimbulkan kerugian sebesar Rp 75 triliun. Angka ini terbesar dalam 5 tahun terakhir.

Untuk penanganannya BNPB mengeluarkan dana Rp 3,8 triliun, lebih dari 50 persen total alokasi anggaran yang digunakan BNPB selama 2019 yakni Rp 7,188 triliun.

Kepala BNPB Doni Monardo, mengatakan penanganan karhutla adalah mutlak dengan pencegahan. Memantau titik panas, menindak pelaku pembakar hutan, dan memberi opsi pekerjaan pada masyarakat selain berkebun sawit.

"Berhubungan kebakaran hutan dan lahan, perintah Presiden pencegahan harus dan mutlak. Harus menyadari bahwa jangan lagi ada ruang-ruang yang bisa dilakukan untuk pembakaran, untuk terjadinya kebakaran hutan dan lahan," tegas Doni pada acara Kaleidoskop 2019 dan Outlook 2020 yang diadakan BNPB, di Ruang Dr. Sutopo Purwo Nugroho, Lantai 15 BNPB, Pramuka Raya, Jakarta Timur, Senin (30/12).

Acara juga dihadiri oleh, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, staf ahli menteri PUPR Achmad Gani Ghazaly, Direktur kesehatan lingkungan, Dirjen Kesmas, Kemenkes Imran Agus Nurali. Dalam kesempatan ini Doni mengajak semua pihak bekerja sama mencegah karhutla.

"Mulai Januari pertengahan, BNPB, Pemda Provinsi Riau, dan beberapa kementerian lembaga sudah merancang pola pencegahan yang melibatkan komponen masyarakat," kata Doni.

Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo di acara lokakarya BNPB. Foto: Abyan Faisal Putratama/kumparan

Rencana Pencegahan

Doni mengatakan, BNPB akan berkolaborasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan.

"Ke depannya kami kolaborasi dengan kementerian PUPR agar gambut-gambut ini bisa kembali basah, kemudian bekerja sama dengan Badan Restorasi Gambut, KLHK, dan lembaga agar fungsi gambut ini pulih kembali," tutur Doni.

Doni memaparkan rincian rencana pencegahan karhutla mulai dari jangka pendek hingga jangka panjang. Pertama adalah dengan pemulihan lahan gambut kepada kondisi alaminya yakni lahan basah.

"Kalau gambut bisa bicara dia akan bilang 'manusia telah melakukan pemerkosaan terhadap saya' ini adalah pelanggaran hak asasi gambut. Harusnya basah malah dikeringkan," kata Doni, ia menambahkan bahwa lahan gambut tersebut dikeringkan lalu dibakar oleh manusia untuk membuka lahan.

Dalam data BNPB tercatat 99 persen karhutla terjadi karena ulah manusia dan hanya 1 persen faktor alam. Maka dari itu langkah kedua adalah mengubah perilaku manusia, masyarakat di lokasi-lokasi rawan karhutla. Mengenai rencana ini Doni menyampaikan telah menyusun strategi bersama Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR untuk memberikan opsi penanaman komoditi lain selain sawit.

"Agar pola penanaman di masyarakat tidak bergantung pada satu komoditas," kata Doni.

"Beri keuntungan ekonomi, seperti bantuan ikan air tawar ikan gabus, dalam bentuk kambing yang tidak tahan asap. Juga komoditas jenis vegetasi lain, ada lidah buaya, nanas, kopi untuk jangka menengah, sagu untuk jangka panjang," lanjut Doni.

Tapi lebih lanjut ia mengakui bahwa saat ini pemerintah masih mengandalkan sawit sebagai salah satu penerimaan negara terbesar.

"Kita tidak ingin karena ada sekelompok pihak yang melakukan hal-hal berdampak ke isu internasional asap contohnya, menjadi sasaran kampanye mengganggu kemampuan ekspor sawit kita, maka perlu ada kesadaran bersama yakni Sawit Indonesia sawit tanpa bakar tidak merusak lingkungan," kata Doni.

Selanjutnya rencana jangka panjang pencegahan karhutla adalah dengan mengubah perilaku masyarakat dalam membuka lahan. Doni mengatakan akan turun bersama berbagai kementerian untuk menyampaikan metode buka lahan yang baik. Ia juga mengatakan akan memberikan bantuan alat-alat pertanian.

"Ubah perilaku, kita turun bersama desa, kementerian pertanian, PUPR, Badan Restorasi Gambut, tugasnya adalah menyampaikan metode buka lahan yang baik Jangan buka lahan dengan cara membakar dan beri keuntungan ekonomi," ujar Doni.