Runtuhnya Pemerintahan Belanda di Bawah PM Mark Rutte

Perdana Menteri Belanda Mark Rutte melambai dalam pertemuannya dengan Presiden Indonesia Joko Widodo di Istana Presiden di Bogor. Foto: REUTERS / Willy Kurniawan

Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, bakal mengajukan pengunduran diri.

Keputusan Rutte ini muncul setelah ia gagal mencapai kesepakatan soal kebijakan pembatasan imigrasi bagi anak-anak pengungsi perang yang hendak mencari suaka ke Belanda.

"Bukan rahasia lagi bahwa mitra koalisi memiliki pendapat yang berbeda soal kebijakan imigrasi. Sayangnya, hari ini kami harus menyimpulkan bahwa perbedaan itu menjadi tak dapat diatasi. Oleh karena itu, saya akan mengajukan pengunduran diri seluruh kabinet kepada Raja [Willem-Alexander]," kata Rutte.

Krisis dalam politik Belanda terjadi setelah Partai VVD mendesak untuk membatasi kuantitas pencari suaka ke Belanda.

Ketegangan semakin tak terelakkan ketika Rutte meminta dukungan atas sebuah proposal yang membatasi anak-anak korban perang di Belanda untuk bertemu dengan keluarga mereka.

Selain itu, terdapat usul membatasi anggota keluarga yang diizinkan untuk bergabung dengan para pencari suaka yang sudah berada di Belanda.

Rijksmuseum dengan tulisan I Amsterdam, Belanda. Foto: Resul Muslu/Shutterstock

Proposal ini dilaporkan mencakup beberapa aturan ketat bagi para imigran, termasuk rencana menciptakan dua kategori suaka — suaka temporer untuk kelompok yang melarikan diri dari konflik, serta suaka permanen bagi mereka yang menghindari hukuman mati.

Usulan-usulan ini ditentang oleh partai Christian Union dan partai liberal D66 sehingga menyebabkan kebuntuan dan pemerintahan Rutte pun kolaps.

Belanda sudah memiliki salah satu kebijakan tentang imigrasi terberat di Eropa. Permohonan imigran untuk menjadi pencari suaka di Belanda melonjak sedikitnya satu kali lipat lebih banyak menjadi 46 ribu orang.

Negara dengan populasi 18 juta itu memperkirakan jumlah tersebut bakal meningkat menjadi sedikitnya 70 ribu orang pada tahun ini — melampaui angka tertinggi sebelumnya pada 2015.

Perdana Menteri Belanda Mark Rutte. Foto: REUTERS / Eva Plevier

Pemilu Akan Dipercepat

Kantor berita Belanda, ANP, mengutip pernyataan komite pemilu nasional, pemungutan suara tidak akan digelar sebelum pertengahan November.

Meski demikian tanggal pasti kapan pemilu baru belum ditentukan. Bila tidak ada peristiwa runtuhnya pemerintahan, pemilu Belanda seharusnya digelar pada 2025.

Krisis politik di Belanda dimulai pada pekan ini. Itu bermula saat Rutte mencari dukungan atas usulan membatasi masuknya anak-anak korban perang.

Keinginan Rutte itu dianggap akan mempersulit anak-anak korban perang sulit bersatu dengan orang tuanya. Bahkan dibutuhkan waktu dua tahun agar keluarga korban perang kembali bersama.

Perdana Menteri Belanda Mark Rutte. Foto: REUTERS / Eva Plevier

PM Mark Rutte Bakal Temui Raja Belanda Willem-Alexander

Mark Rutte akan menemui Raja Willem-Alexander untuk menyerahkan kekuasaannya yang sudah berlangsung sejak 2010.

Raja Willem-Alexander dan keluarganya akan tiba di Belanda selepas menghabiskan liburan di Yunani, pada Sabtu (8/7).

Bersama Rutte, dia hendak membahas pembentukan pemerintahan sementara hingga pemilu berikutnya digelar — yang diperkirakan akan digelar pada November 2023 mendatang.

Sebagai kepala negara, Raja Willem-Alexander diperkirakan akan meminta koalisi Rutte untuk tetap bertahan sebagai lembaga eksekutif hingga pemilu dan pemerintahan baru terbentuk.

Terlepas dari perpecahan yang terjadi antara empat partai akibat perbedaan pendapat mengenai kebijakan soal imigran, pemerintahan Rutte akan tetap berkuasa sebagai pemerintah berkuasa hingga koalisi baru terbentuk. Namun, pemerintahan sementara ini tidak memiliki kuasa untuk mengesahkan suatu undang-undang baru yang esensial.