Rupa-rupa Harapan KPK Terhadap 5 Pimpinan Periode 2024-2029

Ilustrasi KPK. Foto: Shutterstock

Komisi III DPR RI telah memilih dan menetapkan 5 orang pimpinan KPK yang baru usai menjalani fit and proper test pada Senin (18/11) dan Selasa (19/11). Mereka bakal memimpin lembaga antirasuah untuk periode 2024–2029.

Sejumlah pesan dan harapan pun dititipkan oleh pimpinan KPK saat ini dan para deputi di KPK. Apa saja?

Alex Marwata

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, mengucapkan selamat atas terpilihnya 5 pimpinan lembaga antirasuah mendatang.

"Pada kesempatan ini kami mewakili segenap insan KPK mengucapkan selamat kepada kelima pimpinan KPK yang telah terpilih melalui proses fit and proper test," ujar Alex kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (22/11).

Alex menekankan agar publik tak lagi menyinggung pro maupun kontra terhadap nama-nama pimpinan KPK yang terpilih.

Lebih lanjut, ia pun menyampaikan kepada pegawai KPK untuk mendukung dan turut mengawasi kerja pimpinan mendatang.

"Jadi jika sebelumnya banyak pro dan kontra, atau bahkan setelah terpilih banyak pro dan kontra, bukan saatnya lagi kita mempertanyakan kenapa mereka yang terpilih," kata dia.

"Saya sudah sampaikan kepada insan KPK, kalian enggak punya privilege, untuk pilih pimpinan KPK, jadi terima apa adanya, dan dukung mereka, awasi mereka," imbuhnya.

Pimpinan KPK Alex Marwata menjawab pertanyaan awak media saat memenuhi panggilan Polda Metro Jaya di Jakarta, Kamis (15/10/2024) Foto: Thomas Bosco/kumparan

Alex juga menyampaikan pesan agar pimpinan yang baru tersebut tak membawa visi misi instansi asalnya saat bertugas di KPK.

"Ini kami betul-betul tidak berharap mereka membawa misi, atau visi dari instansi asal mereka, ya gitu kan," tutur Alex.

Alex pun meminta agar mereka juga mampu bersikap profesional. Tak hanya itu, ia berpesan untuk pimpinan tidak terlibat dalam konflik kepentingan.

"Saya selalu mewanti-wanti itu, ya saya berharap pimpinan ke depan itu, 5 tahun itu bukan sebentar, ya bukan sebentar," katanya.

"Saya ya apa, mungkin akan timbul friksi-friksi antar pimpinan, tetapi ya tolong, gunakan akal waras gitu, kan. Bahwa jangan mengedepankan kepentingan pribadi, golongan," imbuh dia.

Alex juga menekankan agar pimpinan KPK yang baru untuk menjaga sinergitas dan kekompakan satu sama lain. Pasalnya, lanjut dia, merupakan hal yang sulit saat menyatukan lima pemikiran untuk menghasilkan satu keputusan dari lembaga.

Eko Marjono

Deputi Informasi dan Data KPK, Eko Marjono, berharap kepada pimpinan KPK periode 2024–2029 untuk mendorong kebijakan terkait penindakan terhadap pejabat asing yang terlibat kasus suap atau foreign bribery serta peningkatan kekayaan tidak wajar atau illicit enrichment.

Regulasi itu berdasarkan standar United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

"Tentu saja kami berharap pimpinan dan Dewan Pengawas mendorong penguatan regulasi dengan mengacu kepada standar UNCAC di mana ada beberapa poin yang belum kita penuhi seperti foreign bribery dalam transaksi bisnis serta illicit enrichment,” ucap Eko.

Eko menilai regulasi regulasi tersebut bakalan memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi.

"Mudah-mudahan dengan dukungan tersebut pastinya akan mendukung efektivitas pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum dan berdampak nyata bagi negara maupun masyarakat," jelas dia.

Jajaran Pimpinan KPK Periode 2024-2029. Foto: kumparan

Dalam kesempatan itu, Eko juga menyampaikan ucapan selamat untuk pimpinan KPK terpilih 2024–2029 mendatang.

Ia berharap, pimpinan yang terpilih dapat menjadi teladan dalam kepemimpinannya baik dalam integritas, profesionalitas, independensi, serta dapat menghindari konflik kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan.

Lebih lanjut, Eko menegaskan bahwa KPK akan mendukung penuh tugas-tugas pimpinan KPK 2024–2029.

"Tapi di sisi yang lain kami juga akan turut serta mengawasi tugas-tugas pimpinan agar terhindar dari tindakan-tindakan yang melanggar etik atau pidana, karena tentu saja hal ini akan berdampak terhadap reputasi lembaga," imbuh dia.

Didik Agung Widjanarko

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Didik Agung Widjanarko, juga menitipkan pesan dan harapannya kepada pimpinan KPK yang baru.

Sesuai dengan ranah tugas dan wewenangnya, Didik berharap pimpinan KPK 2024–2029 dapat menjalin sinergi yang baik dengan pihak eksternal, dalam hal ini yakni kementerian/lembaga maupun aparat penegak hukum (APH) lain.

Irjen Didik Agung Widjanarko. Foto: Youtube/Kanwil DJP Aceh

"Hal ini kenapa? Karena berdampak langsung terhadap tugas-tugas kami sebagai bidang, sebagai Kedeputian Koordinasi dan Supervisi," kata Didik.

"Dengan beliau-beliau mampu lebih bersinergis dengan kementerian lembaga dan aparat penegak hukum lainnya, maka pertama dapat memastikan koordinasi upaya perbaikan dan pencegahan korupsi pada pemerintah daerah dapat lebih baik dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," sambungnya.

Terakhir, ia juga berharap agar pimpinan dapat memastikan bahwa koodinasi dan supervisi penanganan perkara oleh APH dapat berjalan lebih baik.

Wawan Wardiana

Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, berharap bahwa pimpinan yang terpilih dapat melakukan advokasi dalam perencanaan dan pembangunan nasional.

Wawan menyebut, hal itu perlu dilakukan agar pendidikan antikorupsi dapat menjadi program prioritas pembangunan nasional.

Kemudian, ia berharap KPK juga dapat berkolaborasi dan menjalin hubungan yang baik dengan mitra strategis KPK.

"Dalam hal ini adalah kementerian, lembaga, instansi, pemerintah daerah, dunia usaha maupun dengan masyarakat sipil dalam melaksanakan pendidikan antikorupsi yang harus berdampak pada terwujudnya budaya antikorupsi," tutur Wawan.

Tak hanya itu, ia juga berharap KPK dapat melibatkan seluruh unsur masyarakat demi kepedulian terhadap antikorupsi.

"Pelibatan seluruh unsur masyarakat agar memiliki pemahaman dan tingkat kepedulian yang tinggi terhadap upaya antikorupsi, baik korupsi sebagai sebuah perilaku maupun korupsi menjadi sebuah tindak pidana," paparnya.

Kemudian, ia juga berharap agar adanya penguatan pelibatan lembaga pendidikan untuk ikut serta dalam internalisasi maupun pembelajaran antikorupsi.

"Alhasil ke depan, tentunya dengan pendidikan antikorupsi ini, masyarakat bisa lebih berperan aktif serta ikut dalam mengawasi jalannya pemerintah, atau yang kita kenal good governance, khususnya dalam pelayanan publik tentunya yang langsung berurusan dengan masyarakat," tandasnya.

Terakhir, Wawan juga berharap dalam kepemimpinan KPK 2024–2029 mendatang, pendidikan antikorupsi terus digalakkan kepada semua kalangan hingga ke pejabat.

Lewat hal itu, ia pun berharap tingkat perilaku antikorupsi masyarakat dalam hal ini diukur oleh BPS dalam indeks perilaku antikorupsi makin meningkat.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyinggung Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan. SPI merupakan survei yang dilakukan sebagai upaya untuk memetakan kondisi integritas pendidikan, baik pada lingkup peserta didik maupun ekosistem pendidikan di dalamnya.

"Harapannya, juga apa yang kita lakukan bersama dalam pendidikan antikorupsi ini dapat tercipta atau dapat tergambar lewat SPI Pendidikan, yang semakin meningkat," tutupnya.

Ilustrasi KPK. Foto: Hedi/kumparan

Tomi Murtomo

Kepala Biro Umum KPK, Tomi Murtomo, juga menyampaikan pesan dan harapannya untuk pimpinan KPK 2024–2029. Ia berharap, para pimpinan yang terpilih dapat menjadikan pencegahan korupsi sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional.

Kemudian, Tomi berharap pimpinan KPK terpilih juga mampu mendorong implementasi corruption risk assesment (CRA) atau penilaian risiko korupsi, dalam proses legislasi di seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

"Menggerakkan komitmen seluruh pimpinan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dalam pencegahan korupsi dan mendorong perbaikan corruption perception index (CPI) menjadi tanggungjawab bersama seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah," kata Tomi.

Tak hanya itu, ia juga berharap kepemimpinan KPK berikutnya juga dapat berkolaborasi dengan kementerian/lembaga untuk pencegahan korupsi.

"Menggerakan dan berkolaborasi dengan kementerian/lembaga yang menangani urusan pengawasan aparatur kepatuhan keuangan negara dalam pencegahan korupsi yang berintegrasi dan berdampak," papar dia.

Ia juga berharap adanya langkah dari pimpinan KPK untuk mendorong komitmen nyata para pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan korupsi.

"Salah satunya, tindak lanjut atas rekomendasi atas hasil survei peenilaian integritas (SPI)," ucapnya.

Kemudian, pimpinan juga diharapkan mampu mendorong upaya perbaikan tata kelola khususnya pada sektor strategis dan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat luas. Misalnya, yakni sektor sumber daya alam (SDA), pendidikan, dan kesehatan.

"Terakhir, lebih mengintegrasikan antar pendekatan upaya pemberantasan korupsi, yaitu pencegahan, penindakan, pendidikan, koordinasi dan supervisi," pungkas dia.

Imam

Plt Direktur Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah V, Imam, memaparkan sejumlah tantangan yang bakal dihadapi pimpinan KPK yang baru. Tantangan itu, lanjutnya, sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat kepada KPK.

Imam menyebut, tantang pertama adalah menyelesaikan tunggakan-tunggakan perkara. Khususnya yang memiliki kerugian negara yang besar, menyangkut hajat hidup orang banyak, dan menjadi perhatian publik.

"Atau pada sektor-sektor yang menjadi fokus area pemberantasan korupsi oleh KPK, seperti politik, hukum, pelayanan publik, sumber daya alam, dan sektor bisnis," kata Imam.

Tantangan berikutnya, sambung dia, yaitu meningkatkan agresivitas penanganan perkara agar segera memberikan kepastian hukum kepada pelaku sekaligus menjawab harapan publik.

"Kemudian, menyusun prioritas penanganan perkara dan menghindari konflik kepentingan, meningkatkan asset recovery, dan menciptakan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi," ujar dia.

Tantangan terakhir, yakni menciptakan inovasi dan terobosan dalam penanganan tindak pidana korupsi.

"Dan tantangan yang terakhir bagi pimpinan yang akan datang yaitu, melakukan inovasi dan mengembangkan terobosan hukum dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi," pungkasnya.

Adapun nama-nama pimpinan KPK terpilih untuk periode 2024–2029 yakni Setyo Budiyanto selaku Ketua, lalu Johanis Tanak, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, dan Agus Joko Pramono sebagai Wakil Ketua.