Rusia hingga Inggris Desak Israel Cabut Blokade Bantuan Gaza

Truk bantuan untuk warga Palestina memasuki wilayah Rafah, Jalur Gaza, Selasa (21/1/2025). Foto: Hussam Al-Masri/REUTERS

Penolakan terhadap rencana distribusi bantuan kemanusiaan di Gaza yang diusulkan Israel dan didukung Amerika Serikat semakin meluas.

Dalam sidang Dewan Keamanan PBB, Selasa (13/5), perwakilan Rusia, China, dan Inggris secara terbuka menentang inisiatif tersebut, dan mendesak Israel mencabut blokade yang telah membatasi akses bantuan sejak awal Maret.

Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, menilai mekanisme baru yang ditawarkan Israel tidak hanya tanpa dukungan dari Sekretariat PBB maupun lembaga kemanusiaan, tapi juga berpotensi menyeret badan-badan kemanusiaan ke dalam operasi militer Israel.

“Dengan mendorong skema ini, Israel menempatkan PBB dalam posisi yang merusak netralitas dan imparsialitas kemanusiaan,” ujar Nebenzia, mengutip Al Jazeera.

Senada, utusan China untuk PBB, Fu Cong, menyebut Gaza sebagai “neraka hidup” dan menyoroti laporan IPC — pemantau kelaparan global — yang menyebut seluruh penduduk Gaza kini mengalami kekurangan pangan ekstrem.

Ilustrasi sidang PBB. Foto: IPA / Sipa USA/via REUTERS

Dari pihak Inggris, Duta Besar Barbara Woodward menegaskan bahwa negaranya tidak akan mendukung mekanisme distribusi bantuan yang memiliki tujuan politik atau militer.

Ia menambahkan, “Israel harus mencabut blokade yang telah berlangsung lebih dari sepuluh minggu. Kelaparan di Gaza adalah risiko nyata.”

Kepala bantuan kemanusiaan PBB, Tom Fletcher, menyampaikan penilaian tajam terhadap rencana Israel-AS, menyebutnya sebagai “dalih untuk kekerasan dan pemindahan lebih lanjut.”

Fletcher menyatakan sistem distribusi bantuan baru itu hanyalah “tontonan sampingan yang sinis dan pengalihan yang disengaja.”

Fletcher mengungkap bahwa sejak 2 Maret, tidak ada satu pun bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza.

PBB telah melakukan lebih dari 12 pertemuan dengan otoritas Israel untuk mencari solusi distribusi, namun tidak mencapai kesepakatan.

“Kami bisa menyelamatkan ratusan ribu korban, tetapi akses ditolak. Bukan karena bantuan tak tersedia, tapi karena izin tak diberikan,” ucapnya.

Warga Palestina berkumpul untuk menerima makanan yang dimasak oleh dapur amal di Nuseirat, Jalur Gaza bagian tengah, Selasa (8/4/2025). Foto: Ramadan Abed/REUTERS

Israel menuduh Hamas mencuri bantuan dan menolak pembukaan penyaluran hingga seluruh sandera dibebaskan. Hamas membantah tuduhan tersebut.

Sekjen PBB Antonio Guterres telah menolak usulan Israel pada April lalu, menyebut skema itu terlalu membatasi bantuan “hingga kalori dan tepung terakhir”.

Rencana yang diajukan Israel mencakup pendirian empat pusat distribusi di Gaza selatan, dikelola perusahaan swasta dan Yayasan Kemanusiaan Gaza yang baru dibentuk.

Sekitar 1,2 juta orang direncanakan akan menerima bantuan makanan, air, dan perlengkapan kebersihan — atau kurang dari 60 persen populasi Gaza.

Namun lembaga bantuan menilai rencana itu akan menggantikan sistem distribusi PBB yang telah memiliki lebih dari 400 titik penyaluran dan selama ini berjalan dengan prinsip netralitas.

Mereka khawatir bantuan akan dipolitisasi, dan skema distribusi justru memperkuat operasi militer Israel serta memicu perpindahan paksa warga sipil dari utara ke selatan Gaza.

“Ini bukan soal efektivitas distribusi, tapi soal siapa yang diberi akses dan siapa yang dikorbankan,” kata seorang pejabat kemanusiaan kepada NPR.