Rusia Kembali ke Kesepakatan Ekspor Gandum Lewat Laut Hitam

Kapal kargo berbendera Sierra Leone Razoni, membawa gandum Ukraina, terlihat di Laut Hitam di lepas pantai Kilyos, dekat Istanbul, Turki, Rabu (3/8/2022). Foto: Mehmet Emin Caliskan/REUTERS

Rusia mengatakan akan kembali berpartisipasi dalam kesepakatan ekspor gandum Ukraina melalui koridor Laut Hitam yang dimediasi oleh PBB dan Turki. Kini, ancaman krisis pangan global tidak terjadi dan pengiriman kembali dilanjutkan seperti semula.

Hal ini dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia, pada Rabu (2/11). Pihaknya menambahkan, Moskow telah menerima jaminan yang cukup bahwa Kiev tidak akan menggunakan koridor maritim — terutama Laut Hitam, untuk dijadikan medan pertempuran melawan Rusia.

“Rusia menganggap bahwa jaminan yang diterima, saat ini, cukup dan melanjutkan pelaksanaan perjanjian,” kata pihak Kemhan Rusia, seperti dikutip dari Al Jazeera.

Butir gandum terlihat di dalam gudang yang dihancurkan oleh serangan militer Rusia di desa Yulivka, wilayah Zaporizhzhia, Ukraina. Foto: STR/REUTERS

Selain itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan juga mengabarkan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu telah berbicara dengan mitranya dari Turki, bahwa kesepakatan ekspor gandum Ukraina akan terus beroperasi pada Rabu mulai pukul 12 siang waktu setempat.

Kesepakatan ekspor gandum tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah kembali terulangnya krisis pangan global akibat konflik Rusia-Ukraina.

Kesepakatan ini memungkinkan beroperasinya pengiriman lebih dari 9,7 juta ton produk pertanian dan untuk meninggalkan pelabuhan Ukraina kemudian diangkut ke negara-negara sekitar.

Di bawah ketentuan kesepakatan yang ditandatangani pada Juli lalu itu, setiap kapal pengangkut produk pertanian dari atau ke Ukraina harus diperiksa oleh tim gabungan dari otoritas Rusia, Ukraina, dan PBB.

Rusia Sempat Tunda Partisipasi dalam Kesepakatan Ekspor Gandum

Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin sempat mengatakan perlu menunda partisipasi Moskow dalam kesepakatan tersebut.

Alasannya, kata Putin, lantaran Ukraina melakukan serangan drone besar-besaran terhadap armada militernya di Krimea, wilayah yang dianeksasi pada 2014 silam.

“Kami tidak mengatakan bahwa kami menghentikan partisipasi kami dalam operasi ini. Tidak, kami mengatakan bahwa kami menangguhkannya,” tegas Putin, pada Senin (31/10), seperti dikutip dari Reuters.

Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar menghadiri upacara penandatanganan di Istanbul, Turki, Jumat (22/7/2022). Foto: Murat Cetinmuhurdar/Handout via REUTERS

Peristiwa itu bermula ketika drone Ukraina melakukan melakukan perjalanan melalui koridor yang sama, dengan yang digunakan kapal pembawa produk pertanian. Namun, kehadiran drone itu menurut Rusia justru mengancam keamanan negaranya.

“Dan dengan demikian mereka menciptakan ancaman baik bagi kapal-kapal kami, yang harus memastikan keamanan ekspor biji-bijian, dan bagi kapal-kapal sipil yang terlibat dalam hal ini,” kata Putin.

“Ukraina harus menjamin bahwa tidak akan ada ancaman terhadap kapal-kapal sipil atau kapal-kapal pasokan Rusia,” tegas Putin.

Ia sekaligus mencatat, bahwa di bawah ketentuan kesepakatan maka pihaknya mengaku bertanggung jawab untuk turut memastikan keamanan. Di sisi lain, peserta lain dalam kesepakatan itu — Turki dan PBB, terus melanjutkan operasi ekspor seperti biasa, meski kala itu Moskow menilai langkah tersebut berisiko.