Rusia Sepakat dengan Resolusi OKI soal Agresi Israel ke Palestina

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi berjabat tangan dengan Menlu Rusia Sergei Lavrov saat bertemu perwakilan OKI di Moskow, Rusia, Selasa (21/11/2023). Foto: Kemlu RI

Rusia sepakat dengan resolusi yang diadopsi Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada 11 November lalu di Arab Saudi, perihal agresi Israel terhadap warga Palestina di Jalur Gaza.

Sempat menjadi sekutu dekat Israel, Rusia kini melayangkan kecaman terhadap zionis atas jumlah korban sipil yang berjatuhan di Gaza sejak konflik pecah 7 Oktober lalu. Rusia juga memandang Israel melanggar hukum internasional.

Posisi Rusia atas resolusi OKI disampaikan Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, dalam press briefing pada Selasa (21/11) saat berada di Ibu Kota Rusia, Moskow, untuk menghadiri pertemuan menteri luar negeri Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari KTT Luar Biasa OKI-Liga Arab yang sebelumnya digelar di Ibu Kota Arab Saudi, Riyadh, pada 11 November pekan lalu.

Selama sekitar 4 jam berada di Moskow, Retno bertemu tatap muka dengan Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov. Dikatakan bahwa Retno beserta delegasi perwakilan OKI disambut secara hangat, pertemuan dan diskusi pun berlangsung secara terbuka.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam kunjungan perwakilan OKI di Moskow, Rusia, Selasa (21/11/2023). Foto: Kemlu RI

"Rusia menyambut baik kunjungan para Menlu OKI yang merupakan follow up dari KTT Bersama OKI-Liga Arab yang dilakukan di Riyadh 11 November 2023 dengan tujuan untuk menghentikan kekejaman di Gaza dan melancarkan bantuan kemanusiaan," kata Retno.

"Rusia juga sepakat dengan butir-butir yang ada di dalam resolusi KTT OKI-Liga arab," tambahnya.

Di sisi lain, Lavrov mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin telah berkomunikasi dengan masing-masing pejabat Palestina dan Israel sejak pertempuran pecah.

Kepada Israel, kata Lavrov, Rusia menegaskan respons atas terorisme tetap tidaklah boleh melanggar hukum internasional atau hukuman kolektif, apalagi menjustifikasi tindakan tersebut sebagai 'pertahanan diri' — dalih yang didukung sekutu setia Israel, Amerika Serikat.

"Kami mengutuk terorisme dalam bentuk atau manifestasi apa pun tanpa terkecuali, tetapi untuk memerangi terorisme, kami perlu menggunakan metode yang tidak mengarah pada hukuman kolektif dan tidak bertentangan dengan, tidak melanggar ketentuan hukum kemanusiaan secara terang-terangan," kata Lavrov, seperti dikutip dari The National.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam kunjungan perwakilan OKI di Moskow, Rusia, Selasa (21/11/2023). Foto: Kemlu RI

"Konteks ini menunjukkan potensi bencana yang dapat terjadi jika hukum internasional diabaikan," tambahnya, seraya menegaskan kembali komitmen dukungan Rusia terhadap two-state solution sebagai jalan keluar krisis Palestina dan Israel.

Adapun delegasi yang hadir dalam pertemuan di Moskow terdiri dari menteri luar negeri/perwakilan negara anggota OKI termasuk Turki, Qatar, Mesir, Yordania, Nigeria, Arab Saudi, Indonesia, dan Otoritas Palestina, serta Sekretaris Jenderal OKI, Hissein Brahim Taha.

Isi Keputusan dalam Resolusi OKI

Berikut ini adalah isi beberapa keputusan yang telah disepakati para pemimpin OKI dalam resolusi yang diadopsi di Arab Saudi pada 11 November 2023:

• Mengecam agresi Israel di Gaza.

• Mendesak DK PBB untuk bertindak menghasilkan resolusi sehingga kekejaman dapat segera diakhiri, bantuan dapat masuk, dan pentingnya mematuhi hukum internasional.

• Mendesak DK PBB untuk keluarkan resolusi mengecam perusakan rumah sakit di Gaza oleh Israel.

• Beberapa fora (forum) akan digunakan untuk menuntut pertanggungjawaban Israel antara lain melalui ICC, ICJ dan Dewan HAM.

• Memberikan mandat kepada Sekretariat OKI dan Liga Arab untuk membuat joint media monitoring unit yang akan mendokumentasikan semua kejahatan yang dilakukan oleh Israel.

• Memberikan mandat kepada Menlu Saudi, Jordan, Mesir, Qatar, Turki, Indonesia dan Nigeria untuk memulai actions atau memulai tindakan atas nama OKI dan Liga Arab untuk menghentikan perang di Gaza dan memulai proses politik untuk mencapai perdamaian.

• Resolusi juga mengecam standar ganda dalam menerapkan hukum internasional.

• Resolusi juga mengecam displacement 1,5 juta warga Palestina dari utara ke selatan Gaza yang menurut Konvensi Jenewa ke-4 merupakan kejahatan perang.

• Resolusi mendorong dimulainya proses perdamaian yang sungguh-sungguh dan genuine untuk mencapai perdamaian berdasarkan two-state solution.

• Resolusi juga menolak usulan untuk memisahkan Gaza dari West Bank, termasuk Yerusalem Timur, dan menegaskan bahwa Gaza dan West Bank adalah satu kesatuan.

• Resolusi juga mengaktifkan Islamic Financial Safety Net untuk memberikan dukungan finansial, ekonomi, dan kemanusiaan kepada pemerintah Palestina dan UNRWA.