Rusia Siap Lama Berperang, Ukraina Minta Bantuan Internasional
ยทwaktu baca 5 menit

Perdana Menteri Ukraina, Denys Shmyhal, menyerukan bantuan dari sekutunya untuk mengakhiri perang saat tampil dalam wawancara yang disiarkan pada Senin (5/9). Sebab, dia menekankan, konflik berkepanjangan hanya akan menguntungkan Rusia.
Disadur dari Foreign Affairs, negosiator kedua belah pihak sempat menyepakati penyelesaian pada April 2022.
Sebagai imbalan, Ukraina tidak akan bergabung dengan NATO. Sebaliknya, Kiev akan mendapatkan jaminan keamanan dari sejumlah negara. Kendati demikian, kompromi tersebut kini bukan lagi pilihan.
Awalnya, Rusia menguasai wilayah separatis Donbass yang terdiri dari Donetsk dan Luhansk. Kremlin kemudian mengungkap pada Juli, tujuan militer jangka pendek tersebut telah berubah.
"Sekarang geografinya berbeda," tegas Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, dikutip dari Reuters, Selasa (6/9).
"Bukan hanya DPR [Donetsk] dan LPR [Luhansk], tetapi juga wilayah Kherson dan Zaporizhzhia dan sejumlah wilayah lainnya," lanjut dia.
Presiden Rusia, Vladimir Putin, tampaknya tidak tertarik pada kompromi. Dia telah mengabaikan seruan untuk menyetujui konsesi teritorial melalui negosiasi perdamaian dengan Ukraina.
Sebagaimana Putin, Ukraina bersikeras tidak akan menyerahkan satu meter pun dari wilayahnya. Kedua negara itu memperlihatkan kesediaan dalam berjuang untuk waktu yang lama.
"Kami memahami bahwa waktu akan berpihak kepada Rusia," terang Shmyhal, dikutip dari Bloomberg.
"[Rusia] tertarik untuk melanjutkan hingga lebih lama, untuk mengambil lebih banyak waktu," tambah dia.
Bagaimanapun juga, negosiasi hanya akan memfasilitasi jeda dalam operasi militer Moskow. Seiring waktu bergulir, pasukannya akan kembali mencoba melemahkan pemerintah Ukraina.
Serangan Balasan Ukraina
Ukraina mengaku telah mendapati keberhasilan pergerakan militer di wilayah selatan dan utara. Pihaknya telah meluncurkan operasi untuk merebut kembali wilayah yang diduduki Rusia.
Sejak mengerahkan tentaranya pada 24 Februari, Rusia sudah menguasai seperlima wilayah Ukraina. Namun, para serdadu menemui perlawanan sengit dari Ukraina, terutama karena bantuan Barat.
Pasokan dari Barat memiliki dua elemen utama, yakni senjata dan sanksi. Ukraina akhir-akhir ini terus mempersenjatai diri dengan senjata presisi tinggi, termasuk peluncur roket HIMARS dari AS.
Pasukan Ukraina lantas menggencarkan serangan terhadap pos komando, depot amunisi, dan logistik militer Rusia. Sekutu lainnya juga menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi Ukraina.
Tetapi, kebutuhan akan bantuan terus-menerus itu mulai menguras gudang senjata negara-negara donor. Krisis energi menjelang musim dingin pun berpotensi melemahkan uluran tangan Barat.
Deretan sanksi-sanksi sejauh ini bahkan tidak kunjung mengikis keteguhan Putin. Sejauh ini, Rusia masih dapat bertahan meski mengadang sanksi ekonomi dari Barat.
Menanggapi segala bantuan tersebut, Putin turut memanfaatkan komoditas seperti energi hingga biji-bijian. Dia juga memenangkan perang informasi di sebagian sudut dunia.
Putin membangun narasi tentang NATO sebagai alat imperialisme AS. Dia mengatakan, AS menggunakan aliansi militer itu untuk melanjutkan dominasi Perang Dingin di Eropa.
Pasalnya, ekspansi NATO semakin mendekat ke perbatasan Rusia. Mengkhawatirkan keamanannya, Rusia terdesak mempertahankan diri dengan menginvasi Ukraina.
"Perjalanan sejarah tak terhindarkan, dan upaya kolektif Barat untuk memaksakan tatanan dunia barunya di seluruh dunia akan gagal," cuit Kedutaan Besar Rusia di Inggris yang mengutip pernyataan Putin pada 7 Juli.
Perang Berkepanjangan
Pejabat AS kerap menyebut bahwa Rusia mendapati hambatan dalam mewujudkan operasi militer Putin. Sebab, pasukannya tak kunjung berhasil mengambil alih ibu kota, yakni Kiev.
Ukraina dan sekutunya menduga, Rusia akhirnya telah mengubah strategi mereka. Kini, pasukan Rusia sedang mengalihkan fokus terhadap wilayah-wilayah lain di Ukraina.
Analis meyakini, Rusia akan berusaha merebut pelabuhan-pelabuhan di Laut Hitam. Dengan demikian, pihaknya dapat mengurung daratan Ukraina. Alhasil, negara itu tak bisa bertahan secara ekonomi.
Bila berhasil, Putin kemudian akan meluncurkan serangan baru terhadap Kiev. Usai menggulingkan pemerintahan, Rusia akan menempatkan pemerintah pro-Moskow.
Perang tersebut lantas akan berlanjut untuk waktu yang lama.
Dalam skenario itu, tantangan utama bagi Barat adalah mempertahankan tekad dan persatuan bagi Ukraina. Mewujudkannya tentu tidak mudah. Semakin lama perang berkecamuk, semakin mendalam pula dampaknya terhadap politik dalam negeri.
Rusia, Ukraina, dan AS akan mengadakan pemilihan presiden pada 2024. Moskow dan Kiev biasanya menjadwalkan pemilu pada Maret.
Hasil pemungutan suara sudah bisa diprediksi di Rusia. Bila kekuasaan tidak kembali dalam tangan Putin, dia akan dilanjutkan oleh seorang penerus yang mendukung perang dan memusuhi Barat.
Popularitas semacam itu juga tampaknya masih berpihak pada Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Namun, dia tidak akan memenangkan pilpres bila membuat konsesi teritorial.
Sementara itu, AS dapat mengikis dukungan bagi Ukraina bila anggota Partai Republik dengan pandangan seperti Donald Trump terpilih menjadi presiden pada 2025.
Politik dalam negeri memainkan peran pula di negara-negara lainnya. Barat mungkin berniat mengisolasi Rusia. Tetapi, negara-negara lain menganggap perang itu sebagai konflik lokal di Eropa.
China bahkan sering kali memihak Rusia. Beijing menolak menjatuhkan sanksi, serta mendukung Rusia dalam pertemuan PBB.
"Sebagai pemrakarsa dan penghasut utama krisis Ukraina, Washington memberlakukan sanksi komprehensif yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Rusia, dan terus memasok senjata dan peralatan militer ke Ukraina," tegas Duta Besar China untuk Moskow, Zhang Hanhui, dikutip dari Al Jazeera.
"Tujuan utama mereka adalah untuk menguras dan menghancurkan Rusia dengan perang yang berlarut-larut dan paket sanksi," imbuhnya.
Banyak negara lain menggemakan sentimen serupa dengan China. Sebab, mereka memandang Rusia sebagai mitra penting untuk kerja sama dalam bidang seperti energi, makanan, pupuk, serta senjata.
Sebagian negara turut mengkritik AS atas campur tangan dalam konflik di Ukraina. Mereka menggarisbawahi, AS menunjukkan standar ganda dengan perlakuannya di Irak atau Vietnam.
Lembaga-lembaga internasional pun tidak banyak membantu dalam mengakhiri konflik. Contohnya saja, PBB dan OSCE terbukti tidak mampu mencegah maupun menghentikan perang tersebut.
Mengulangi tudingannya, Putin mengatakan, Barat adalah pihak yang memulai permusuhan itu. Dia menekankan, Barat ingin melawan Rusia hingga penghabisan darah Ukraina.
"Ini adalah tragedi bagi rakyat Ukraina, tetapi sepertinya [perang] menuju ke arah itu," jelas Putin pada awal Juli, dikutip dari Associated Press.
"Semua orang harus tahu bahwa terutamanya, kami bahkan belum memulai apa pun dengan sungguh-sungguh [dalam perang ini]," pungkas dia.
