Rusia Tolak Usul Prabowo Gelar Referendum Ulang di Wilayah Pendudukan di Ukraina

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova berbicara kepada media di Moskow pada 29 Maret 2018. Foto: Yuri Kadobnov/AFP

Rusia mengaku telah mencermati usulan perdamaian untuk mengakhiri perang di Ukraina yang diajukan oleh Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto pekan lalu. Dari lima poin damai tersebut, terdapat satu usulan yang ditolak Moskow.

Lantas, apakah itu?

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menyinggung soal usulan Prabowo untuk melaksanakan referendum — yang menurut Rusia berarti referendum ulang — di wilayah-wilayah yang disengketakan antara Rusia dan Ukraina.

Tujuannya, menurut Prabowo, untuk memberikan kebebasan bagi para penduduk di sana dalam menentukan nasibnya sendiri.

Dalam keterangan tertulis yang dirilis oleh Kedutaan Besar Rusia di Jakarta pada Kamis (8/6), Zakharova mengatakan usulan terkait referendum ulang itu tidak diperlukan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova di Moskow pada 22 Februari 2023. Foto: Alexander Nemenov/AFP

Argumen ini, sambung Zakharova, diperoleh berdasarkan pada fakta bahwa keputusan penduduk Donetsk (Republik Rakyat Donetsk/DPR), Luhansk (Republik Rakyat Luhansk/LPR), Zaporizhzhia, dan Kherson melalui referendum yang digelar pada September 2022 sudah bersifat final dan tidak dapat direvisi.

Menurut Rusia, penyelenggaraan pemungutan suara selama lima hari di keempat provinsi kala itu tidak melanggar prinsip-prinsip Piagam PBB.

Namun, Ukraina dan Barat memandang sebaliknya — tindakan Rusia adalah ilegal dan hasil referendum tersebut adalah palsu.

Bagaimana Solusi Damainya?

Zakharova menambahkan, masalah utama yang memicu perang antara kedua negara tetangga ini tidak kunjung usai yaitu bahwa Ukraina enggan berhenti berperang, enggan berdamai, dan justru bertekad untuk menjadi pemenang dalam perang tersebut.

“Masalah utamanya adalah rezim Kiev tak hanya enggan berhenti berperang, tetapi juga mendeklarasikan niatnya untuk mengalahkan (seperti yang mereka katakan) Rusia di ‘medan perang’, dan sepenuhnya mengesampingkan kemungkinan politik dan diplomatik untuk menyelesaikan konflik,” jelas Zakharova.

Dia juga menyinggung soal bagaimana Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melarang jajarannya di tingkat legislatif untuk berdialog dengan Rusia, selama Vladimir Putin masih menjadi Presiden Rusia.

Tindakan Kiev seperti itu dinilai justru hanya akan memperpanjang konflik.

Dukun menampilkan poster Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin saat melakukan ritual di puncak bukit di atas Lima, Peru, Rabu (28/12/2022). Foto: Cris Bouroncle/AFP

Sehingga, solusi yang dipandang sesuai oleh Rusia adalah mendorong Ukraina untuk duduk di meja negosiasi dan melanjutkan kembali pembicaraan damai yang sempat terhenti tahun lalu.

“Kami merekomendasikan agar semua negara dan organisasi yang ingin berkontribusi pada penyelesaian damai harus memfokuskan upaya mereka secara khusus untuk menangani rezim Kiev dan para sponsor Barat, yang menghentikan proses negosiasi pada bulan April 2022 dan terus bertaruh demi memperpanjang konflik,” kata Zakharova.

“Hal ini termasuk larangan untuk bernegosiasi dengan Rusia di tingkat legislatif di Ukraina, pasokan senjata, kegiatan terorisme, pernyataan bahwa tidak ada negosiasi, tidak ada perdamaian, hanya ada medan perang,” sambung dia.

Selain itu, menurut Zakharova cara utama lainnya yang perlu dilakukan oleh dunia internasional yaitu membujuk Zelensky untuk berhenti berperang dan menyelesaikan konflik dengan dialog.

“Sementara pihak Barat harus berhenti memompa senjata ke angkatan bersenjata Ukraina, mengirim tentara bayaran, dan melatih militer Ukraina. Ini, dalam pandangan saya, adalah upaya yang baik,” ujarnya.

Lima Usulan Prabowo

Prabowo menyampaikan proposal perdamaian Ukraina-Rusia di IISS Shangri-La Dialogue 2023, forum pertemuan para menhan di Singapura.

Poin kelima usulan Prabowo adalah "PBB segera mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah yang menjadi sengketa untuk memastikan secara objektif aspirasi mayoritas dari penduduk di wilayah-wilayan itu." Poin inilah yang ditolak Rusia.

Sementara, Ukraina menolak semua proposal Prabowo karena dinilai "lebih pada usulan Rusia, bukan usulan Indonesia". Ukraina juga menyebut usulan tersebut aneh.