RUU Pemilu: Dana Saksi Dibiayai Parpol, Tapi Saksi Dilatih Bawaslu

Rapat Pansus RUU Pemilu (Foto: Amanaturrosyidah/kumparan)

Isu yang pertama dibahas dalam Pansus RUU Pemilu hari ini adalah dana saksi. Dalam rapat yang berlangsung terbuka, ada 3 fraksi yang menolak dana untuk saksi itu dibiayai negara, yaitu PDIP, Golkar, dan Nasdem.

"Saksi itu otoritas parpol karena berhubungan dengan bagaimana parpol memperjuangkan jika terjadi sengketa. Kita tidak ingin dana saksi dari pemerintah, karena bisa jadi ada asumsi intervensi karena menyangkut teritori politik. Jadi PDIP menolak dana saksi oleh pemerintah," ujar Diah Pitaloka yang mewakili fraksi PDIP dalam rapat di ruang Pansus B, Gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/6).

Sementara fraksi yang setuju dana saksi yang selama ini ditanggung parpol dibebankan kepada negara adalah Gerindra, Demokrat, PKB, PPP, PKS, Hanura.

Fraksi PAN lalu memberikan usulan opsi baru untuk melibatkan pemerintah dalam penyediaan saksi. Saksi akan tetap didanai oleh parpol, namun pemerintah akan memberikan pelatihan melalui bawaslu.

Pemungutan Suara di Lapas Pondok Bambu (Foto: Kevin Kurnianto/kumparan)

"Jalan tengahnya kalau dibayar parpol, minimal pelatihannya oleh Bawaslu, sehingga pemahamannya bisa sama. Kalaupun itu opsi bisa diterima, satu TPS minimal satu pengawas di bawah Bawaslu. Karena dibayar negara tugasnya harus benar," ucap Sekretaris F-PAN Yandri Susanto.

"Intinya kita harus ada intervensi negara agar tidak ada kecurangan di TPS atau C1 abal-abal," imbuhnya.

Sebanyak 7 fraksi selain PDIP, Golkar dan Nasdem, menyatakan setuju dengan opsi yang diusulkan oleh PAN. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, pun menyebutkan pihak pemerintah setuju dengan opsi baru tersebut.

Rapat Pansus RUU Pemilu (Foto: Amanaturrosyidah/kumparan)

"Kesimpulannya, masukan secara komperhensif kami sepakat, dan untuk pelatihan dibiayai oleh negara. Tapi, mohon maaf saksi partai belum (bisa didanai negara)," ujar Tjahjo.

Karena mayoritas setuju dengan opsi 4 yaitu saksi dibiayai partai tapi pelatihannya disiapkan oleh Bawaslu, pimpinan Pansus akhirnya mengambil keputusan.

"Kami ketuk opsi 4," ucap Lukman sambil mengetuk palu rapat.

Tapi Fraksi Nasdem yang diwakili Jhonny G Plate, langsung interupsi dan menolak keputusan rapat pansus yang dipimpin oleh Lukman Edy tersebut. Menurutnya, tidak bijak jika opsi yang baru keluar langsung diputuskan begitu saja.

"Tidak, kami tidak setuju! Apaan ini baru keluar opsi sudah main diputuskan saja. Kalau mau voting, kami mau voting di paripurna. Kami menolak opsi 4," ujarnya Jhonny G Plate di penghujung rapat.

Rapat Pansus RUU Pemilu (Foto: Amanaturrosyidah/kumparan)

Rapat yang dimulai pukul 11.30 WIB itu diskors pada pukul 13.00 WIB untuk paripurna. Rapat akan dilanjutkan pada pukul 20.00 WIB dengan 6 isu lain yang akan diputuskan.

Dana untuk membiaya saksi memang anggaran paling besar dalam setiap pemilu baik Pilkada, Pileg atau Pilpres. Dana dibutuhkan untuk memberi pelatihan bagi saksi dan menempatkan minimal satu saksi di tiap TPS.

Mendagri Tjahjo Kumolo menaksi jika saksi dibiayai oleh APBN maka dana yang dibutuhkan bisa mencapai Rp 10 triliun untuk satu putaran pemungutan suara.