RUU TNI Masuk Daftar Prioritas 2025, Apa Kabar RUU Polri?

Gedung Mabes Polri. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

RUU TNI disepakati dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025, Selasa (18/2) untuk masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU prioritas 2025.

Hal ini menindaklanjuti Surat Presiden (Surpres) terkait revisi UU No 34 tahun 2024 tentang TNI yang diterima oleh Pimpinan DPR RI. Artinya, RUU ini harus dirampungkan tahun ini.

Sebelumnya dalam susunan Prolegnas, RUU TNI masuk ke dalam daftar prioritas jangka menengah 2025-2029 bersama dengan RUU Polri.

Dalam pembahasan di DPR periode sebelumnya, pasal yang diubah di RUU TNI dan Polri hampir serupa, yakni perubahan masa pensiun.

Lalu bagaimana nasib RUU Polri di periode ini?

“Kelihatannya (RUU Polri) belum diajukan oleh pemerintah, mungkin mau menunggu penyesuaian RUU KUHP atau KUHAP,” kata Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, Selasa (18/2).

Adies mengatakan, pemerintah dan DPR ingin menghindari ketidaksinkronan hukum yang dapat terjadi jika RUU Polri disahkan lebih dulu, sementara aturan dasarnya yakni KUHAP dan KUHP masih dalam proses revisi.

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2024). Foto: Haya Syahira/kumparan

Sebab ia menjelaskan baik RUU Polri, KUHP, dan KUHAP saling berkaitan. Jika ada RUU KUHAP yang saat ini tengah digodok, maka aturan dalam RUU Polri bisa ikut terdampak.

“Karena kaitannya sangat erat itu tentang KUHP dan KUHAP kalau diajukan sekarang kalau KUHAPnya berubah nanti masa ubah-ubah lagi,” kata Adies.

Sementara untuk pembahasan RUU TNI di periode DPR 2019-2024 lalu, ada beberapa pasal kontroversi yang menjadi sorotan selain perubahan masa pensiun.

Di antaranya adalah potensi kembalinya dwifungsi ABRI, penghapusan aturan larangan perwira TNI untuk berbisnis hingga perluasan wewenang TNI.