news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Saat Darurat Corona, DPRD DKI Malah Persoalkan Anies Terkait Penutupan Kantor

22 Maret 2020 12:38 WIB
Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi meninjau banjir di daerah Gunung Sahari, Jakarta Pusat Foto: Paulina Herasmarinandar/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi meninjau banjir di daerah Gunung Sahari, Jakarta Pusat Foto: Paulina Herasmarinandar/kumparan
ADVERTISEMENT
Gubernur DKI Anies Baswedan mengambil langkah cepat dalam pencegahan virus corona. DKI diketahui daerah paling parah terpapar virus corona.
ADVERTISEMENT
Puluhan orang meninggal dan ratusan positif virus corona. Tanggap darurat bencana diberlakukan di DKI.
Imbasnya mulai dari pembatasan transportasi sampai penghentian aktivitas perkantoran.
Tapi langkah ini malahan dikritik Ketua DPRD DKI yang juga politikus PDIP Prasetyo Edi.
"Jadi memang tidak bisa asal menyerukan penutupan kantor, begitu. Perlu ada hitung-hitungan yang matang. Jangan sampai seruan Gubernur ini akhirnya melemahkan perekonomian dan layanan publik di Jakarta,” ujar politikus yang akrab disapa Pras ini.
Menurut dia, tenaga kerja yang berhubungan dengan layanan publik, harus tetap beroperasi.
"Misalnya sektor perbankan, listrik,air, minyak dan gas, pos, dan lainnya," kata Prasetio.
Pras mengatakan bahwa tidak semua orang bisa bekerja di rumah. Oleh karena itu menurutnya imbauan penutupan kantor harus dipikirkan dengan matang, karena imbasnya besar.
ADVERTISEMENT
Anies menurut Pras harus berkonsultasi dengan DPRD dan pemerintah pusat terkait imbauan tersebut. Sehingga banyak perspektif yang didapat sebelum mengeluarkan kebijakan.
Belum lagi, kata dia, dampak lainnya akibat penutupan kantor. Diantaranya yakni potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para pekerja harian.
Seharusnya menurut Pras, Anies menekankan kepada setiap perusahaan di Jakarta untuk mematuhi protokol kesehatan yang dikeluarkan pemerintah pusat. Ketimbang, mengeluarkan imbauan tanpa pertimbangan matang, seperti pembatasan jam operasional transportasi massal publik, yang dicabut sehari kemudian
Lagi pula menurut Pras, berkaca pada penanganan Pandemi Corona di negara lain, segala keputusan strategis diambil oleh pemerintah pusat, bukan daerah.
“Ini sama sekali DPRD tidak dilibatkan dengan keputusan itu. Ini kan berbahaya, kalau sampai ada PHK bagaimana nasib pekerja. Harusnya hal seperti ini juga dikonsultasikan kepada pemerintah pusat. Tidak bisa cuma mementingkan popularitas semata,” tuturnya.
ADVERTISEMENT
Pras berharap perkantoran yang tergolong vital dan berhubungan dengan pelayanan publik beroperasi dengan catatan menjalankan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Jika perlu, perkantoran yang dimaksud menggandeng Dinas atau Kementerian Kesehatan untuk menerapkan ketentuan protokoler tersebut.
“Unit kerja kesehatan kita di Jakarta siap kok. Mereka siap memandu menerapkan protokol kesehatan yang diperlukan. Yang terpenting, pergerakan ekonomi tetap terjaga, dan pekerja aman dari bahaya,” tuturnya.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Foto: Moh Fajri/kumparan
Pras berharap pandemi Corona di Indonesia dapat segera berakhir. Perlu peran semua pihak untuk memutus penyebaran Covid-19 itu. Pras menghimbau semua warga untuk selalu waspada meski pasien yang positif mayoritas para Lansia. Karena menurutnya para anak muda bisa tampak sehat namun ternyata terpapar virus (Asimtomatic Carrier).
"Masyarakat harus selalu waspada, pemerintah melalui Satgas penanggulangan Corona terus berupaya maksimal untuk menghentikan penyebaran virus," pungkasnya.
ADVERTISEMENT