Saat DPP PDIP Cabut Strategi Pemenangan Pemilu 'Komandante' di Jateng

Ilustrasi PDIP Foto: Fitra Andrianto/kumparan

DPP PDIP menerbitkan surat instruksi pencabutan aturan DPD PDIP Jawa Tengah (Jateng) berkaitan dengan strategi pemenangan pemilu. Hal ini terkait buntut kekalahan di Pilpres 2024.

Surat instruksi ini tertanggal Jumat (25/4/2025) dengan nomor 7347/IN/DPP/IV/2025 dibuat pada 16 April 2025. Ia ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Keabsahan surat ini dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP sekaligus eks Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

"Mengembalikan aturan pada posisi awal sesuai UU," kata Ganjar pada Senin (28/4).

Peraturan sebelumnya yang dicabut adalah bernomor 5240/IN/DPP/VI/2023 tertanggal 14 Juni 2023 perihal Keputusan Persetujuan Rancangan Peraturan Dewan Pimpinan Daerah PDIP Perjuangan Provinsi Jawa Tengah tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu pada Mesin Partai.

Dalam surat tersebut, disebutkan strategi 'Komandante' yang digaungkan oleh Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, dinilai tidak efektif.

Komandante disusun atas spirit gotong-royong sebagai jawaban atas kondisi kepemiluan yang selama ini berkiblat pada liberalisme dan individualisme.

Ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Ganjar Pranowo dan kelaurga menggunakan hak pilihnya di TPS 17 Tegalsari, Kalurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, Rabu (27/11/2024). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

"Terjadi dinamika anomali politik dalam pelaksanaan Pemilu 2024 di Provinsi Jawa Tengah secara khusus, sehingga implementasi kebijakan pemenangan elektoral terpimpin berbasis gotong royong di Provinsi Jawa Tengah tidak berjalan efektif," bunyi surat tersebut.

Komandante stelsel saat itu dinilai Pacul sebagai sistem yang paling cocok dengan life line kita. "Itu sesuai dengan garis sejarah kita," ujar Pacul pada 2023 lalu.

Namun menurut surat edaran terbaru ini, strategi tersebut dinilai tidak mendongkrak suara Ganjar Pranowo sebagai capres PDIP, khususnya di wilayah Jateng.

"DPP Partai juga mencermati dan mengevaluasi dari penerapan Peraturan DPD PDIP Perjuangan Provinsi Jawa Tengah terhadap pelaksanaan pemenangan Pemilu 2024 di Provinsi Jawa Tengah di seluruh tingkatan tidak memberikan hasil yang signifikan," bunyi surat itu lagi.

"Hal tersebut ditunjukkan dari, bahkan hal yang sama terjadi untuk hasil Pilpres 2024 di Provinsi Jawa Tengah mengalami kekalahan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, yang seharusnya dapat dipertahankan kemenangan Pilpres mengacu pada hasil Pemilu Presiden sejak 2014 dan 2019 menang berturut-turut," lanjut surat tersebut.

Pada akhirnya, PDIP kemudian memutuskan untuk mencabut strategi tersebut.

Ki-ka: Puan Maharani, Ganjar Pranowo, Megawati, Mahfud MD di Rakernas V PDIP di Ancol, Jumat (24/5/2024). Foto: Dok. youtube PDIP

Di Pilpres 2024 lalu, Ganjar-Mahfud takluk dari Prabowo-Gibran, bahkan di Jateng yang selama ini dikenal sebagai 'kandang banteng'.

Prabowo-Gibran tercatat meraih 12.096.454 suara atau 53,07 persen dari total suara sah di Jateng. Adapun Ganjar-Mahfud mendulang 7.827.335 suara atau 34,34 persen.

Lantas adakah kaitannya pencabutan ini dengan posisi Bambang Pacul sebagai Ketua DPD PDIP Jateng?

"Waduh pokoknya sudah dicabut, dicabut sudah itu, apalagi," kata Ketua Mahkamah Kehormatan PDIP Komaruddin Watubun di Gedung DPR.

Saat didetailkan soal alasan evaluasi, Komaruddin menjawab diplomatis.

"Ya sudahlah itu aturan partai harus begitu ya mau apa," kata dia.