Saat Hakim MK Sentil Kepala BNPB soal 'Banjir Sumatera Hanya Ramai di Medsos'

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra mengikuti sidang pembacaan putusan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (27/11/2025). Foto: Fauzan/ANTARA FOTO

Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra menyentil Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. Momen itu terjadi dalam persidangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 TNI.

Agenda sidang yakni mendengar keterangan DPR dan Presiden. DPR diwakili Ketua Komisi I Utut Adianto sementara Presiden diwakili Wamenkum Eddy Hiariej dan Wamenhan Marsekal (Purn) Donny Ermawan.

Saldi Isra mulanya sempat menanyakan soal mekanisme seleksi internal TNI bagi perwira tinggi yang akan dikirim ke tempat tertentu seperti penugasan di luar struktur.

"Pak Wamenhan, tolong kami juga dijelaskan mekanisme seleksi seperti yang diceritakan oleh Pak Wamen tadi dan ini kan tidak begitu saja katanya kan … kalau ada permintaan lalu kemudian tidak begitu saja dipenuhi, tapi ada mekanisme seleksi internal," kata Saldi dikutip Jumat (5/12).

"Tolong kami dijelaskan juga bagaimana mekanisme seleksi internal itu bekerja supaya memang ditemukan perwira atau pati yang memenuhi persyaratan untuk bisa dikirim ke tempat tertentu," tambah dia.

Kepala BNPB Letjen Suharyanto memimpin Rakor Penanganan Darurat Bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Foto: YouTube/BNPB Indonesia

Saldi Isra kemudian menyoroti pernyataan Suharyanto yang sempat menyebut bencana banjir bandang dan longsor Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, hanya ramai di media sosial.

Saldi tidak menyebut secara eksplisit nama Suharyanto. Meski begitu, ia menyayangkan pernyataan seperti itu keluar di tengah masa sulit.

"Ini saya ini sebetulnya agak merasa sedih juga pernyataan seorang perwira tinggi soal bencana di Sumatera Barat itu," kata Saldi yang merupakan putra asli Padang ini.

"Dan itu kan sebetulnya kita berpikir, ini memang diseleksi secara benar atau tidak itu? Masa bencana dikatakan hanya ributnya di medsos saja. Nah, itu salah satu poin, sebagai orang yang berasal dari daerah bencana, saya perlu sampaikan itu, sekaligus untuk bisa jadi refleksi untuk TNI juga, Pak Wamenhan," tambah dia.

Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R. melaksanakan peninjauan langsung ke sejumlah lokasi terdampak banjir di wilayah Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, dan Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, Kamis (4/12/2025). Foto: Dok. Puspen TNI

Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R. melaksanakan peninjauan langsung ke sejumlah lokasi terdampak banjir di wilayah Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, dan Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, Kamis (4/12/2025). Foto: Dok. Puspen TNI

Tim penyelamat mencari korban di daerah terdampak banjir bandang mematikan setelah hujan deras di Palembayan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Kamis (4/12/2025). Foto: Willy Kurniawan/REUTERS

Salid meminta masalah ini bisa dijelaskan oleh DPR maupun pemerintah.

"Nah, itu kira-kira yang perlu dielaborasi terkait dengan Permohonan ini. Tapi sekali lagi yang paling kami perlukan, Pak Utut dan Prof. Bayu, itu risalahnya itu. Tolong kami disampaikan risalahnya. Ini seberapa tajam perdebatan yang terjadi, ya, kalau ada proses pertikaman lidah di antara anggota DPR, seberapa dalam ini pertikaman lidahnya, perdebatannya, untuk merumuskan pasal-pasal yang dimohonkan ini," tutur Saldi.

Suharyanto belum memberikan keterangan terkait hal ini. Namun ia menegaskan sejak awal bencana terjadi, pemerintah termasuk BNPB langsung bergerak memberikan bantuan.

"Jadi mulai tanggal 25, 26 itu hujan deras, sehingga kita masuk baru tanggal 27," kata Suharyanto pada Minggu (30/11).