Saat Ketua KPK Cerita OTT OKU di Hadapan Kepala Daerah Jateng-Jatim

Ketua KPK Setyo Budiyanto saat acara Rakor Penguatan Kepala Daerah yang digelar KPK di Jogja Expo Center (JEC), Kabupaten Bantul, Rabu (19/3/2025). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Ketua KPK Setyo Budiyanto bercerita soal operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan. Cerita itu disampaikan di hadapan sejumlah kepala daerah di acara Rakor Penguatan Kepala Daerah yang digelar KPK di Jogja Expo Center (JEC), Kabupaten Bantul, Rabu (19/3).

Dalam acara tersebut hadir sejumlah kepala daerah dari DIY, Jatim, Jateng, Kalimantan Barat, hingga Kalimantan Tengah.

Di antaranya adalah Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen.

"Kejadiannya masih sangat hangat, masih sangat baru. Ibarat kata baru dibuka dari boks. Baru beberapa hari yang lalu, Sabtu kemarin. Ini baru hari Rabu," kata Setyo.

Dalam OTT itu, KPK mengungkap adanya skandal suap pokok pikiran (pokir) OKU. Kepala dinas hingga anggota DPRD dijerat sebagai tersangka kasus tersebut.

"Mudah-mudahan yang di Kalimantan Selatan, Barat, Tengah, DIY, Jawa Timur, dan Jawa Tengah enggak ada. Mudah-mudahan, Aamiin," jelasnya.

KPK menampilkan 6 orang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Ogan Komering Ulu, Sumsel di Gedung KPK, Minggu (16/3/2025). Foto: Jonathan Devin/kumparan

Dia mengatakan, OKU berlokasi jauh dengan ibu kota provinsi. Namun korupsi ini terbaca oleh KPK.

"Artinya saya mengingatkan ke bapak ibu semuanya di mana pun berada, di mana pun tempatnya, di mana pun provinsinya di mana pun kabupaten/kotanya KPK bisa berada di situ," bebernya.

Setyo mengatakan mungkin tak akan ketahuan siapa yang datang, tetapi KPK bisa berada di mana saja meski jumlah personel KPK terbatas.

"Meski jumlah kami sedikit tapi kami bisa selektif prioritas menempatkan beberapa orang ada di tempat-tempat tersebut," jelasnya.

Menurut Setyo, kasus di OKU ironis. Pokir menurutnya urusan sepele, hanya mengakomodir pikiran masyarakat melalui legislatif. Tinggal implementasinya saja dilaksanakan secara baik atau secara menyimpang.

"Tinggal bagaimana prosesnya saja yang harus dilakukan harus dikerjakan para eksekutif dan legislatif karena kuncinya ada di situ tidak melibatkan orang lain," jelasnya.

Dalam rakor tersebut KPK juga menyampaikan hasil survei penilaian integritas (SPI).

Gubernur Khofifah Indar Parawansa yang hadir di acara tersebut menjelaskan indeks Monitoring Center for Prevention (MCP) Jawa Timur tahun 2024 mencapai 94 persen. Angka ini di atas rata-rata nasional.

"Capaian MCP Jatim ini berada di atas rata-rata nasional yang angka 76 persen," kata Khofifah.

Selain itu, Pemprov Jatim meraih peringkat kedua Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2024, Kategori Pemerintah Provinsi pada Wilayah Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK. Tiga pemerintah kota di Jatim juga mendapat Apresiasi Peraih MCP tertinggi. Ketiganya yakni Kota Surabaya, Kota Blitar dan Kota Mojokerto.

"Artinya komitmen mencegah korupsi sudah menjadi napas yang tidak hanya dilakukan Pemprov Jatim tapi juga oleh pemda di Jatim," kata Khofifah.

Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo akan berkomitmen terus meningkatkan capaian indeks pencegahan korupsi. Untuk memastikan tidak ada fraud atau kecurangan di lingkup Pemkot.

Kota Yogya sendiri meraih penghargaan atas capaian Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) atau Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2024 Terbaik Ketiga di wilayah DIY

"Alhamdulillah kita ranking tiga, artinya sudah masuk dalam kategori baik, tapi tentu saja ini harus terus ditingkatkan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya di lingkup Pemkot Yogyakarta," kata Hasto dalam keterangannya.