Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.98.1
PerbesarADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Mereka mengekspresikan ketidakpuasan, juga menyampaikan beberapa tuntutan. Antara lain, mencabut Inpres Nomor 1 tahun 2025 yang terkait efisiensi, menolak dwifungsi TNI hingga evaluasi program MBG.
Seperti apa jalannya demonstrasi itu? Berikut kumparan rangkum.
Demo di Jakarta: Terpusat di Patung Kuda, Mahasiswa Sempat Mau Merobohkan Pagar Beton
Demo di Jakarta diikuti oleh massa dari BEM SI. Mereka mulai datang pada pukul 14.11 WIB.
Mereka yang datang awal berasal dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTMA), disusul UPN Veteran, UNJ dan UI. Demo mahasiswa ini terkonsentrasi di Jalan Medan Merdeka Barat, tepatnya di area Patung Kuda.
Mereka membawa beragam poster, mulai yang berbunyi 'Will Prabowo Comeback to Save Us?" hingga poster yang mengkritik Seskab Mayor Teddy.
ADVERTISEMENT
Berikut tuntutan lengkap mahasiswa ini:
1. Menuntut Presiden mencabut Inpres Nomor 1 tahun 2025 yang merugikan rakyat;
2. Transparansi status pembangunan;
3. Transparansi keseluruhan program MBG;
4. Tolak revisi UU Minerba;
5. Tolak dwifungsi TNI;
6. Tangkap dan adili Jokowi;
7. Sahkan RUU Perampasan aset.
Aks bakar ban juga terjadi. Bahkan, mahasiswa sempat gotong royong merobohkan pagar beton yang menyekat jalan antara Medan Merdeka Selatan menuju Medan Merdeka Barat.
Hingga pukul 18.32 WIB, mahasiswa belum bubar. Aksi kian ricuh saat mahasiswa melempar botol ke arah anggota polisi yang berjaga.
Demo baru berakhir pada 20.20 WIB. Massa aksi yang digalang BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) akhirnya membubarkan diri.
ADVERTISEMENT
Aksi #IndonesiaGelap di Surabaya: Mahasiwa Bakar Keranda, Water Cannon Ditembakkan
Aksi juga digelar di Surabaya. Massa aksi memusatkan unjuk rasa mereka di depan Gedung DPRD Jawa Timur, jalan Indrapura, Surabaya.
Massa membawa sejumlah poster hingga keranda berbalut kain hitam dengan tulisan #IndonesiaGelap.
Sejumlah personel polisi berjaga di area halaman dan depan gedung DPRD Jawa Timur. Kawat berduri juga dipasang melintang.
Saat berjalannya aksi itu, sejumlah massa mulai meletakkan keranda yang dibawanya di dekat kawat berduri. Kemudian, mereka menyiram keranda itu dengan bensin dan mulai membakarnya.
"Ini bentuk kekecewaan kami, kami sudah berorasi tapi enggak ada yang menemui semua. Apa perlu kita yang masuk saja menghadiri mereka?" kata orator di atas mobil komando.
ADVERTISEMENT
Lalu, massa mulai menambahkan bensin, ban, hingga spanduk. Api pun semakin membesar. Polisi kemudian mencoba memadamkan api tersebut menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
Hal itu menimbulkan ketegangan antara aparat kepolisian dengan mahasiswa. Meski api dapat dipadamkan.
Pada 15.30 WIB, Ketua DPRD Jawa Timur Musyafak Rouf menemui para massa aksi. Ia membacakan 10 tuntutan yang diusung mahasiswa.
Massa meminta Musyafak menelepon Presiden Prabowo, atau ketua DPR Puan Maharani. Tapi tak diindahkan, karen Musyafak tak punya nomor telepon keduanya.
Ia bernegosiasi agar tuntutan mahasiswa itu di posting di Instagram DPRD Jawa Timur. Akan tetapi, mahasiswa menolak.
Musyafak lalu turun dari mobil komando dan masuk ke dalam gedung DPRD Jawa Timur dengan dikawal oleh ajudannya.
ADVERTISEMENT
Setelah itu orator turun menemui anggota kepolisian untuk berdiskusi. Tak lama, tiba-tiba terjadi aksi saling dorong. Situasi semakin tegang ketika terjadi lemparan botol di sekitar lokasi aksi.
Saat dorong-dorongan itu, mobil water cannon milik Korps Sabhara Polrestabes Surabaya yang berada di halaman Gedung DPRD Jawa Timur menembakkan air ke arah massa. Kericuhan dan aksi lempar semakin menjadi. Sekitar 20 menit, akhirnya kericuhan mereda.
Mahasiswa Demo #IndonesiaGelap di DPRD Jabar, Tak Kendur meski Hujan Mengguyur
Massa mahasiswa dari berbagai kampus menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Jabar, Senin (17/2). Massa tidak kendur meski hujan mengguyur.
Salah satu tuntutan mereka adalah pemerintah menghentikan efisiensi anggaran pendidikan.
Massa mahasiswa melakukan orasi dan membakar ban.
ADVERTISEMENT
Gedung DPRD pun jadi korban vandalisme. Temboknya dicoret menggunakan cat semprot.
Mereka juga membacakan tuntutan yang dialamatkan kepada pemerintah. Berikut tuntutan mereka:
Tuntutan Mahasiswa
1. Naikkan anggaran pendidikan, batalkan seluruh pemangkasan, cabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, kembalikan anggaran pendidikan ke pagu awal, naikkan anggaran pendidikan terutama dana operasional PTN-BH, PTS, dan Beasiswa! Perluas akses pendidikan tinggi kepada anak kelas buruh dan kaum tani yang selama ini dihalangi oleh biaya pendidikan yang tinggi. Hadirkan sarana prasarana pendidikan berkualitas, buka seluas-luasnya ruang demokrasi, dan selesaikan masalah kekerasan seksual dalam dunia pendidikan.
2. Mengalihkan efisiensi pendidikan menjadi efisiensi tunjangan-tunjangan pejabat.
3.Anggarkan tunjangan kinerja pendidikan guru dan dosen. Jamin kesejahteraan guru, dosen dan tenaga kependidikan dengan upah dan tunjangan yang layak.
ADVERTISEMENT
4. Hentikan pembahasan RUU Sisdiknas, hentikan transformasi PTN BLU menjadi PTN BH, cabut UU PT Permendikbud Ristek No. 2 tahun 2024 dan semua peraturan turunan yang melanggengkan liberalisasi dan privatisasi pendidikan. Wujudkan pendidikan yang ilmiah, demokratis, dan mengabdi kepada rakyat, berbasis reformasi agraria dan industrialisasi nasional.
5. Pertimbangkan ulang sektor pendidikan dan kesehatan dari prioritas pendukung menjadi prioritas utama.
6. Menuntut Prabowo untuk mengefisienkan dan merombak total kabinet merah putih secara struktural dan teknis.
7. Menuntut pemerintah untuk mengingat kembali hal-hal yang dijanjikan pada rakyatnya.
8. Tolak izin usaha pertambahan bagi perguruan tinggi dalam RUU Minerba! Tolak mobilisasi mahasiswa dan dosen sebagai tenaga kerja murah demi industri pro-imperialis dan pro-feodal.
ADVERTISEMENT
9. Hentikan pelibatan aparat bersenjata dalam ruang sipil! Tolak militerisasi melalui pembangunan KODAM baru dan peningkatan anggaran militer kepolisian yang akan digunakan untuk melancarkan perampasan tanah rakyat dan represivitas.
10. Tolak Dwifungsi Abri/TNI.
11. Restitusi hak kementerian kesehatan untuk menjamin efisiensi layanan kesehatan, pengembangan SDM layanan kesehatan, infrastruktur layanan kesehatan dan lainnya yang ada di bawah Kementerian Kesehatan.
12. Efisiensi dana di sektor infrastruktur.
13. Cabut UU Ciptaker dan UU turunannya.
14. Sahkan RUU PPRT dan perkuat landasan hukum perlindungan kekerasan terhadap perempuan.
Demo #IndonesiaGelap Mahasiswa Makassar: Bakar Ban, Blokade Jalan Trans Sulawesi
Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar Timur, mengelar demo di bilangan Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar, Sulsel, Senin sore (17/2).
ADVERTISEMENT
Dalam demo bertajuk #IndonesiaGelap itu, massa memblokade Jalan Trans Sulawesi. Ban bekas juga dibakar hingga menahan mobil truk dan kontainer untuk dijadikan panggung orasi.
Massa mengkritisi sejumlah persoalan yang terjadi di Indonesia di masa pemerintahan Prabowo-Gibran, termasuk meminta untuk segera mengadili Joko Widodo.
Salah satu kebijakan Prabowo-Gibran yang menjadi sorotan adalah efisiensi anggaran sektor pendidikan.
“Tolak efisiensi anggaran pendidikan,” kata Ketua Cabang HMI Cabang Makassar Timur, Muhammad Zulfikar Ridha, kepada wartawan di lokasi demo.
Tak hanya itu, massa demo juga menyoroti berbagai kebijakan lain seperti revisi UU minerba, IKN, penolakan IUP Kampus dan juga tolak pendidikan berbasis PTMBH.
“Reshuffle kabinet Prabowo-Gibran yang tidak pro rakyat dan meminta Prabowo untuk menegaskan tentang pemindahan ibu kota," katanya.
ADVERTISEMENT
Istana Respons #IndonesiaGelap: Presiden Tegas, Tak Ada Pengurangan KIP
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, ditanya terkait aksi demo mahasiswa yang dilakukan di beberapa kota seperti Jakarta, Bandung hingga Bali pada Senin (17/2).
Demo dengan tema #IndonesiaGelap ini salah satu tuntutannya adalah menolak efisiensi anggaran pendidikan.
Hasan menegaskan, tidak ada pemotongan terhadap biaya operasional perguruan tinggi, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, maupun beasiswa. Ia menyebut arahan Presiden Prabowo tegas menyampaikan kebijakan pemotongan anggaran pendidikan tidak boleh dilakukan.
"Beliau sampaikan juga kepada teman-teman yang dari kampus bahwa presiden tegas sekali, biaya operasional perguruan tinggi, KIP Kuliah, dan beasiswa sama sekali enggak boleh dikurangi," ujar Hasan di Istana Negara, Jakarta Pusat.
Terkait dengan isu pemotongan anggaran pendidikan yang beredar di masyarakat, Hasan memastikan informasi tersebut tidak benar.
ADVERTISEMENT
Presiden Prabowo, katanya, menegaskan pemotongan terhadap beasiswa, KIP Kuliah, atau biaya operasional perguruan tinggi tidak boleh dilakukan dalam bentuk apa pun.
"Dan presiden bilang ‘ini enggak boleh dilakukan’," ucap dia.