Saat Pimpinan KPK Minta Kepala Daerah Perhatikan Panti Jompo: Jangan Janda Muda

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dan Alexander Marwata di Konferensi Pers Kinerja 2023 dan Arah Kebijakan 2024, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selasa (16/1/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Pimpinan KPK Johanis Tanak memberikan arahan dalam "Rakorkada Penguatan komitmen Pengawasan Penyelenggaraan Pemda dalam Pemberantasan Korupsi" yang digelar di Makassar pada hari ini, Rabu (17/7). Tanak bicara soal tanggung jawab atas jabatan dan mengingatkan untuk tidak korupsi.

Tanak mengatakan, saat ini di setiap daerah ada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertugas memantau tindak pidana korupsi. Namun, dia menyebut saat ini APIP dihadapkan dengan sejumlah tantangan.

"APIP diangkat lagi oleh gubernur, bupati, oleh wali kota yang kemudian kalau APIP ini bekerja dengan baik dan benar serta penuh rasa tanggung jawab, tanggung jawab kepada masyarakat sebagai pemilik uang, tanggung jawab kepada pejabat, kepada negara, kepada pejabat, ketika dia melakukan tugasnya dengan baik dan benar, serta penuh rasa tanggung jawab, tadi seperti saya katakan, dan terkahir tanggung jawab kepada Tuhan, ternyata dia harus dimutasi," kata Tanak.

Dia tak menyebut di daerah mana hal tersebut terjadi. Namun contoh itu, kata dia, kerap terjadi saat APIP bekerja dengan baik dan benar serta penuh tanggung jawab.

KPK, kata dia, kemudian menelusuri mengapa celah seperti mutasi ini terjadi. Menurutnya, karena kepala daerah terkait tidak bisa berkompromi.

"Kenapa tidak bisa berkompromi, kita cari historinya apa? Historinya, tidak lain disebabkan karena awal untuk menduduki (jabatan) adanya serangan fajar yang tidak wajar," kata dia.

Dia menyebut, politik uang macam serangan fajar ini sumber dari korupsi. Tanak mengimbau kepada kepala daerah untuk tidak melakukan itu. Terlebih, kalau punya uang berlebih, baiknya diberikan kepada orang atau lembaga yang membutuhkan.

"Udahlah kalau banyak duit nggak usah bagi-bagi percuma-percuma, pergi ke panti asuhan, pergi ke janda-janda tua, jangan janda muda, bahaya. Bapak-bapak bahaya, bapak-bapak pergi ke janda muda bahaya. Janda-janda yang 60 ke atas Pak, jangan di bawah 60, karena janda di bawah 60 mohon maaf, kita bercanda sedikit daripada ngantuk, kalau janda di bawah 60 memang dia cari Bapak, para pejabat ini dicari, termasuk APIP dicari juga. Bapak-bapak ini dicari Pak, supaya dapat menafkahi, melanjutkan pemberian nafkah," kata dia.

Perhatikan Panti Jompo

Kemudian, Tanak juga menyinggung agar pemda bisa memperhatikan panti jompo. Dia menyinggung kasus pasutri lansia yang meninggal lama tapi tidak diketahui. Hingga tetangga mencium bau dan mendobrak rumahnya.

"Kemudian siapa lagi yang perlu kita bantu? Pemda, perhatikan para jompo. Tadi Pak Pj gubernur mengatakan pada saat ASN masih hidup diberikan penghargaan sampai meninggal, tapi begitu pensiun ditinggalkan. Ditinggalkan dalam konteks bukan innalillahi, tapi biarlah kau hidup sendiri di situ, tak dipedulikan lagi, nanti masuk di panti jompo," kata dia.

"Waktu dia sebagai gubernur dia tidak pernah siapkan panti jompo, akhirnya dia sendiri kelabakan hidupnya, kemudian dia mati di kamarnya sendiri, atau berdua dengan istrinya, seperti terjadi di Depok (Bogor, red) kemarin. Ada yang baca barangkali, bagaimana suami istri meninggal di kamarnya itu," sambung dia.

Atas dasar itu, dia mengimbau kepada para pejabat untuk bisa memperhatikan nasib-nasib lansia. Jangan justru menggunakan uang untuk yang tidak benar.

"Jadi bapak ibu gubernur, bapak ibu bupati, wali kota, ingat-ingat bikin tempat panti jompo berikan sumbangan itu. Inget panti asuhan anak yatim jangan cuma inget-inget untuk main judi, yang KPK sudah tangkap dan sudah almarhum. Jangan cuma ingat-ingat main tante-tante yang lain, sayang-sayangan di rumah tapi ternyata ada yang lebih disayang. Dan uang itu dari hasil korupsi, kalau dari gaji mana cukup," pungkasnya.