Saat PKB Harus Hadapi Muktamar Tandingan

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyampaikan sambutan saat penutupan Muktamar VI PKB di Nusa Dua, Badung, Bali, Minggu (25/8/2024). Foto: Fikri Yusuf/ANTARA FOTO

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) baru saja menggelar Muktamar VI di Bali, pada 24-25 Agustus. Muktamar itu menghasilkan beberapa keputusan, yakni terpilihnya kembali Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai Ketua Umum, keputusan untuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, hingga mengangkat Ma'ruf Amin jadi ketua dewan Syuro PKB.

Tapi, Muktamar Bali itu mendapat tandingan. PBNU memutuskan akan menggelar muktamar tandingan di Jakarta, pada 2-3 September mendatang.

Lantas, seperti apa respons PKB?, berikut kumparan rangkum:

Hasil Muktamar VI PKB, Cak Imin jadi Ketum Lagi-PKB Resmi Gabung Prabowo-Gibran

Muhaimin Iskandar (Cak Imin) kembali terpilih menjadi Ketua Umum PKB periode 2024-2029 secara aklamasi dalam rapat pleno laporan pertanggung jawaban seluruh DPW PKB di Muktamar ke VI PKB, Nusa Dua, Bali, Sabtu (24/8).

Dalam usulan tersebut, seluruh DPW kompak kembali mendukung Cak Imin menjadi Ketum PKB periode selanjutnya.

"Kita telah mendengarkan pandangan umum beserta muktamar yang diwakili oleh seluruh ketua DPW dari 38 provinsi yang mewakili 503 DPC PKB seluruh Indonesia," kata Ida Fauziyah, pimpinan rapat pleno dalam Muktamar PKB di Nusa Dua, Bali, Sabtu (24/8).

Sejumlah kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengikuti penutupan Muktamar VI PKB di Nusa Dua, Badung, Bali, Minggu (25/8/2024). Foto: Fikri Yusuf/ANTARA FOTO

Sementara pada hari Minggu, Muktamar menghasilkan keputusan bergabungnya PKB ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Keputusan muktamar secara kelembagaan PKB resmi bergabung dan mendukung pemerintah Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka," kata Wasekjen PKB, Syaiful Huda dalam konferensi pers usai penutupan Muktamar, Minggu (25/8).

Menurut Huda, keputusan ini diambil dari kesepakatan seluruh DPC, DPW, hingga DPP PKB. Ini juga merupakan sikap politik PKB ke depan.

"Jadi kalau selama ini masih bersifat belum kelembagaan pada muktamar ini kami pertegas sikap politik PKB," kata Huda.

"PKB secara institusi secara lembaga muktamirin sepakati PKB masuk bergabung menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo-Gibran," tuturnya.

Ma'ruf Amin jadi Ketua Dewan Syuro PKB 2024-2029

Selain dipilih jadi Ketua Umum lagi secara aklamasi, Cak Imin juga ditunjuk sebagai mandatoris tunggal pada Muktamar VI ini. Ia punya wewenang untuk menunjuk personalia jajaran pengurus pusat partai, hingga menunjuk Ketua Dewan Syura DPP PKB.

Cak Imin pun menunjuk Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk menjadi ketua dewan Syuro Dewan Pimpinan Pusat PKB.

“Berdasarkan musyawarah itu para kiai menyetujui dan mengusulkan almukarom prof doktor KH Ma’ruf Amin sebagai ketua dewan syuro,” kata Cak Imin.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan sambutan saat penutupan Muktamar VI Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Bali, Minggu (25/8/2024). Foto: Youtube/DPP PKB

Cak Imin: Hasil Muktamar Otomatis Disahkan 7x24 di Menkumham

Setelah mengambil keputusan tersebut, hasil Muktamar akan diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk disahkan.

“Ya otomatis 7 kali 24 jam kan harus disahkan. UU mengatakan 7 kali 24 jam,” kata Cak Imin saat konferensi pers usai penutupan Muktamar ke-VI di Nusa Dua, Bali, Minggu (25/8).

Ma'ruf Amin Sebut Sulit Lupakan PKB, dan Sentil Anak Presiden

Pada pidatonya setelah ditunjuk sebagai Ketua Dewan Syuro, Ma'ruf Amin menyebut ia sulit melupakan PKB.

"Saya sulit sekali untuk melupakan PKB," katanya saat menutup Muktamar ke-6 PKB di Bali, Minggu (25/8).

Ma'ruf menuturkan, ia termasuk salah satu anggota Tim Lima yang membentuk lahirnya PKB tahun 1998 lalu. Ma'ruf saat itu menjabat sebagai Ketua Dewan Syura, sedangkan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai Sekjen PKB.

"Jadi kalau saya sekarang Ketua Dewan Syura lagi, Ketua Dewan Syura sesudah 26 tahun Ini masuk rekor muri ini kayaknya," katanya.

Selain itu, ia juga menyentil 'anak presiden'.

"Kita kan enggak bisa milih jadi anak siapa. Enggak ada yang bisa milih, kalau bisa milih tentu semua orang pengin jadi anak presiden semua, kan begitu ya?," katanya saat berpidato disambut riuh tawa dan tepuk tangan para Kader PKB.

Sempat Ada Gangguan di Muktamar VI PKB, Diadang Pecalang

Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyebut bahwa kelompok itu adalah preman yang diminta untuk menyamar menggunakan atribut PKB.

“Makanya Kiai, kemarin ada beberapa gelintir preman pakai jaket, pakai baju PKB merangsek mau mengganggu Muktamar ini,” kata Cak Imin dalam penutupan Muktamar PKB VI di Nusa Dua, Bali, Minggu (25/8).

Massa mulai membubarkan diri usai unjuk rasa penolakan Muktamar ke-6 PKB halaman Lapangan Lagoon, Kawasan Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (24/8). Foto: Denita BR Matondang/kumparan

Padahal, kata Cak Imin, pemuka adat dan raja-raja Bali turut diundang dalam Muktamar kali ini. Bahkan, para pecalang Bali pun ikut bergerak untuk ikut mengamankan arena venue Muktamar dari para massa.

“Bukan kami yang mengadang, tetapi pecalang-pecalang Bali,” kata Cak imin.

Muktamar PKB Bali Sahkan Cak Imin Ketua, Muktamar Tandingan Digelar di Jakarta

Muktamar VI PKB bisa saja berjalan mulus di Bali. Tapi, ada pergerakan di Jakarta yang menyebut akan menggelar muktamar tandingan. Mereka adalah fungsionaris DPP PKB.

"Atas nama DPP kami menyelenggarakan muktamar pada tanggal 2-3 September 2024 di Jakarta," kata Sekretaris DPP PKB A Malik Haramain dalam jumpa pers di Hotel Mahagany, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (25/8) dini hari.

Jumpa pers ini dihadiri oleh Mantan Sekjen PKB Lukman Edy dan Ketua DPP PKB Bidang Agama dan Dakwah Syaikhul Islam serta sejumlah simpatisan yang mengatasnamakan Tim Penyelamat PKB.

Jumpa pers Sekretaris DPP PKB A Malik Haramain terkait Muktamar tandingan PKB. Jumpa pers digelar di Bali, Minggu (25/8) dini hari. Foto: Denita BR Matondang/kumparan

Beberapa pertimbangan mengelar muktamar tandingan adalah mereka menilai Muktamar PKB pada tanggal 24-25 Agustus 2024 tidak sah atau cacat hukum. Hal ini mengingat hasil Mukernas PKB disepakati muktamar digelar usai Pilkada serentak.

"Bahwa Muktamar PKB yang diselenggarakan tanggal 24-25 Agustus itu tidak sah atau cacat hukum. Tidak demokratis dan hanya meneguhkan kepentingan serta syahwat politik Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai Ketua," katanya.

Muktamar Tandingan PKB di Jakarta Akan Undang Khofifah, Yenny Wahid, Mahfud MD

Pendukung PBNU akan menggelar muktamar PKB di Jakarta pada September 2024. Muktamar tersebut merespons terpilihnya Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dalam muktamar PKB di Bali yang dinilai tidak sah.

Khofifah Indar Parawansa, Yenny Wahid, hingga Mahfud MD, akan diundang dalam muktamar tandingan PKB tersebut yang rencananya digelar 2 sampai 3 September 2024 mendatang.

Dewan Penasihat TPN Ganjar-Mahfud, Yenny Wahid saat diwawancaraiusai Kampanye Akbar di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (10/2/2024). Foto: Fadlan Nuril Fahmi/kumparan

"Kami juga akan mengajak semua senior PKB seperti Khofifah Indar Parawansa, Pak Mahfud MD, Ibu Yenny Wahid," kata Sekretaris DPP PKB A. Malik Haramain dalam jumpa pers di Hotel Mahagany, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (25/8) dini hari.

Alasan mengundang mereka adalah agar seluruh kader solid, PKB selaras dengan PBNU, dan para senior.

Cak Imin: Muktamar Tandingan PKB di Jakarta Enggak Kita Anggap

Rencana muktamar PKB tandingan di Jakarta ini segera direspons oleh Cak Imin. Dengan tegas, ia menyebut tak akan menganggap muktamar yang bakal digelar di Jakarta.

“Enggak ada, enggak ada (muktamar tandingan). Enggak kita anggap,” kata Cak Imin saat konferensi pers usai penutupan Muktamar Bali 2024, Minggu (25/8).

Saat ditanya apakah Cak Imin menyiapkan antisipasi khusus menyikapi hasil muktamar tandingan, ia mengatakan hal itu tidak diperlukan karena sejak awal Muktamar tandingan tidak memiliki landasan.

“Ngapain antisipasi wong enggak jelas,” kata Cak Imin.