Safari ke MPR, KPK Minta Dukungan Berantas Korupsi

Ketua KPK, Firli Bahuri, bertemu dengan Ketua MPR, Bambang Soesatyo, Selasa (14/1/2020). Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Safari Pimpinan KPK terus berlanjut. Selasa (14/1), safari berlanjut ke kantor MPR.

Ketua KPK Komjen Firli Bahuri dan empat wakilnya melakukan pertemuan tertutup selama 3 jam dengan pimpinan MPR.

"Ini adalah kegiatan ketujuh kami silaturahmi dengan kementerian/lembaga. Ini penting karena pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan sendiri oleh satu kelompok atau lembaga saja, tapi harus bekerja sama dan bersinergi dengan segenap anak bangsa yang membaktikan diri untuk kemajuan bangsa dan negara kita," kata Firli usai pertemuan di Gedung MPR/DPR, Senayan, Selasa (14/1).

Ketua KPK, Firli Bahuri, bertemu dengan Ketua MPR, Bambang Soesatyo, Selasa (14/1/2020). Foto: Helmi Afandi/kumparan

Firli berjanji akan berupaya semaksimal mungkin agar Indonesia dapat terbebas dari praktik korupsi yang merugikan negara. Safari yang dilakukannya itu juga sebagai bentuk dalam mencari dukungan dalam melakukan pemberantasan korupsi.

"Kami bekerja sekuat tenaga dan tentu semua rakyat dimohonkan untuk dukungannya. Sehingga suatu saat negara kita betul-betul bebas dari praktik-praktik korupsi," ujar dia.

Ia lantas merujuk pada UU KPK yang menyebutkan bahwa KPK melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi. Terkait upaya itu, Firli juga menjanjikan KPK akan melakukan pencegahan sejalan dengan penindakan korupsi."Pemberantasan korupsi itu sebagaimana dalam UU disebutkan pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan pencegahan, serangkaian tindakan melalui pencegahan dan penindakan," ucap dia.

"Tidak akan pernah kami berhenti untuk melakukan upaya untuk mencegah supaya tidak terjadinya korupsi, kami juga tidak akan pernah berhenti untuk melakukan penindakan korupsi," imbuhnya.

Ketua KPK, Firli Bahuri, bertemu dengan Ketua MPR, Bambang Soesatyo, Selasa (14/1/2020). Foto: Helmi Afandi/kumparan

Lebih lanjut, ia menyebut untuk menciptakan Indonesia maju, situasi politik harus kondusif. Selain itu, kata dia, penegakan hukum harus memberikan rasa keadilan bagi seluruh elemen masyarkat.

"Penegakan hukum yang bisa memberikan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Inilah cita-cita pendiri bangsa yang harus kita tindaklanjuti dan semua anak bangsa tentu harus mengambil peran," pungkas Firli.