Saham DKI di Perusahaan Bir Dilepas: Untung Apa Buntung?

5 Mei 2017 19:50 WIB
clock
Diperbarui 14 Maret 2019 21:17 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
ADVERTISEMENT
Anies dan Sandi dalam Milad PKS ke-19 (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Anies dan Sandi dalam Milad PKS ke-19 (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)
Cagub dan cawagub DKI terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memastikan akan melepas saham bir di PT Delta Jakarta (DLTA), yang selama ini dimiliki Pemprov DKI. Pasangan tersebut beranggapan bahwa perusahaan bir tidak cocok dimiliki Pemprov DKI.
ADVERTISEMENT
"Banyak yang minat karena perusahaan untung dan bagus. Tapi nggak cocok dimiliki Pemprov karena bukan hajat hidup orang banyak," ucap Sandi di Rawamangun, Jakarta, Minggu (23/4).
Menanggapi keputusan tersebut, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta penjualan saham yang juga disebutnya menguntungkan Pemprov DKI itu dijual secara transparan dan memiliki alasan yang jelas. Jangan menjual saham bir karena alasan agama.
"Perusahaan itu sangat untung, kalau mau jual yang silakan lelang terbuka supaya yang belinya jelas. Perda Anda (melepas saham PT Delta) juga bisa ditolak Mendagri, jadi mesti jelas (alasannya).” ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (26/4).
"Anda kalau mau kampanye mau jual agama silakan. Tapi kalau Anda masuk (jadi pejabat), Anda tidak bisa bikin sesuatu dengan alasan agama. Ini negara Pancasila, dasar kita sangat jelas Pancasila," lanjutnya.
ADVERTISEMENT
RUPS PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) (Foto: Novan Nurul Alam/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
RUPS PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) (Foto: Novan Nurul Alam/kumparan)
Lalu sebenarnya seberapa besar kontribusi perusahaan pemegang hak merek Anker Bir, Carlsberg, San Miguel, dan Stout tersebut terhadap kantong Pemprov DKI?
Berdasarkan Laporan Tahunan DLTA tahun 2016, Pemprov DKI memegang saham 26,25 persen dengan rincian, 23,34 persen milik Pemprov DKI, dan 2,92 persen milik Badan Pengelola Investasi dan Penyertaan Modal DKI Jakarta (BP IPM Jaya).
Sementara sisa saham lainnya dipegang San Miguel Malaysia (L), Private Limited (58,33 persen) dan publik (15,41 persen).
Laba bersih perusahaan ini dari tahun ke tahun cukup stabil yakni Rp 213,4 miliar (2012), Rp 270,4 miliar (2013), Rp 288,4 miliar (2014), Rp 192 miliar (2015), Rp 254,5 miliar (2016).
Lalu berapa keuntungan yang diperoleh Pemprov DKI?
ADVERTISEMENT
Dividen atau keuntungan yang diperoleh Pemprov DKI selaku pemegang saham Sepanjang 2010-2014 mencapai angka Rp 203,64 miliar.
Sementara itu dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Rabu (5/3) kemarin DLTA menyetujui usulan manajemen untuk membagikan dividen tahun buku 2016 sebesar Rp 144,11 miliar atau Rp 180 per lembar saham. Pemprov DKI akan menerima sekitar Rp 37,8 miliar dari pembagian dividen tersebut.
"Pemda DKI pemilik 26,25 persen saham akan menerima Rp 37.836.126.000," ujar Marketing Director DLTA, Ronny Titiheruw saat menggelar jumpa pers di Midplaza, Kawasan Sudirman, Jakarta, Rabu (3/5).
Produk dari PT. Delta Djakarta (Foto: deltajkt.thinkrooms.com)
zoom-in-whitePerbesar
Produk dari PT. Delta Djakarta (Foto: deltajkt.thinkrooms.com)
Melihat keuntungan yang diperoleh timbul pertanyaan, apakah rencana Anies menjual seluruh saham kepemilikan Pemprov DKI di DLTA tepat?
"Likuiditas sahamnya enggak menarik, jadi kalau dijual langsung, sepertinya harganya akan jatuh," ungkap Analis Binaartha Sekuritas, Reza Priyambada kepada kumparan (kumparan.com), Sabtu (22/4).
ADVERTISEMENT
Harga saham DLTA memang terbilang cukup rendah dan pergerakannya hampir stagnan. Pada penutupan perdagangan kemarin, saham Delta Djakarta ditutup di level Rp 5.000 per saham, atau turun 100 poin (1,96 persen). Angka ini sangat jauh jika dibandingkan saham-saham kelas kakap seperti Unilever (UNVR) atau Gudang Garam (GGRM) yang walaupun harganya 4-8 kali lipat dari DLTA, likuiditasnya jauh lebih besar.
Oleh karena itu bila Anies ingin menjual seluruh saham kepemilikan Pemprov DKI di DLTA, strategi ini mungkin bisa digunakan. Anies bisa menjual saham DLTA yang dimiliki Pemprov DKI ke mitra strategis dengan skema private placement (pembelian saham dengan persetujuan khusus). Cara ini dilakukan agar harga saham DLTA tak jatuh signifikan dan Pemprov DKI juga tidak mengalami kerugian.
ADVERTISEMENT