Sahroni Desak PPATK Blokir Transaksi Terkait Judol: Capai Rp 400 T Super Dahsyat

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni Foto: Dok. Istimewa

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyoroti masalah judi online di tengah masyarakat. Ia mendesak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bersikap proaktif dalam menyelesaikan masalah judol.

"Pak Ivan (Kepala PPATK), kita berharap yang tadi disampaikan mudah-mudahan dengan apa yang dilakukan penegakan hukum secara lugas dan tegas ini kalau beneran, maka tahun depan setelah Pak Ivan laporan hari ini, harusnya (angkanya) lebih turun," kata Sahroni saat rapat kerja bersama PPATK di Komisi III DPR RI, Senayan, Rabu (6/11).

"Hilang begitu (judol) enggak mungkin, tapi gimana caranya Pak Ivan untuk mereduksi dugaan terkait judol," tambah dia.

Berdasarkan paparan PPATK, angka transaksi judol di 2024 masih terus meningkat. Bahkan diprediksi jumlah transaksi di akhir tahun bisa menyentuh Rp 400 triliun.

"Dengan intervensi sekarang, sekarang Rp 283 triliun, transaksi judol bisa Rp 400 triliun sampai akhir tahun jika satgas bekerja seperti saat ini," ucap Ivan.

Ilustrasi judi online. Foto: Syawal Darisman/kumparan

Sahroni mengatakan, PPATK harus menjemput bola dalam mengatasi masalah judol. Ia mendorong agar seluruh transaksi yang terindikasi judol untuk tidak segan diblokir. Sebab PPATK mempunyai data.

"Apa yang dilakukan Pak Ivan entah blokir, entah laporan penegakan hukum kalau lihat 'ini enggak bener nih', oke block, semua transaksi terkait judol," ucap Sahroni.

"Kalau Pak Ivan dengan penegakan hukum melakukan reaktif apa yang terjadi dengan memblokir, saya rasa itu akan menurunkan dari terkait judol. Kalau memang niatannya mau melakukan itu secara jemput bola," kata Sahroni.

Bendahara Umum NasDem ini mengatakan, transaksi judol yang diprediksi bisa menyentuh Rp 400 triliun di akhir tahun bukan angka sedikit. Ia berharap PPATK serius ikut memberantas judol.

"Kalau tadi Rp 400 T bahkan tingkat tertinggi dilihat super dahsyat," kata Sahroni.

Paparan PPATK di Komisi III DPR terkait judi online. Foto: Youtube/ TV Parlemen