Said Aqil Sayangkan Yudi Latif Mundur: Saya Kontak Belum Nyambung

Said Aqil Siroj, Ketua Umum PBNU. (Foto: Garin Gustavian Irawan/kumparan)

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj menyayangkan keputusan Yudi Latif yang mengundurkan diri sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Ia menilai Yudi sebagai sosok yang aktif, cerdas, dan ikhlas.

"Sebenarnya kita rugilah kalau beliau mengundurkan diri. Beliau cerdas, aktif, tulus, ikhlas," kata Said yang juga Anggota Dewan Pengarah BPIP itu di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (8/6).

Said mengaku tidak mengetahui alasan mengapa Yudi mengundurkan diri. Ia mengatakan telah mencoba menghubungi Yudi begitu mengetahui ia mengundurkan diri. Sayangnya, Said masih belum berhasil menghubungi Yudi.

"Saya pun berusaha kontak beliau enggak nyambung-nyambung. Tapi beliau mengajukan surat kepada presiden dan saya ingin bertanya langsung tapi belum bisa," ujarnya.

Jokowi dan Anggota BPIP Salam Pancasila (Foto: Dok. Agus Suparto - Presidential Palace)

Anggota Dewan Pengarah BPIP ini menegaskan meskipun Yudi telah mengundurkan, namun BPIP harus tetap berjalan. Hingga saat ini, Said mengungkapkan belum ada nama pengganti Yudi.

"Iya (BPIP) harus lanjut," ucapnya.

Saat ditanya soal pekerjaan BPIP selama ini, Said mengungkapkan BPIP telah bekerja sesuai dengan program kerja yang telah dirumuskan sebelumnya. Salah satunya dengan menyampaikan nilai-nilai keislaman dan keindonesian yang menjunjung tinggi nasionalisme.

"Langsung ditunjuk sama Bu Megawati waktu itu. Sampean 50 desa ya, sampean 50 desa," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Yudi Latif mengumumkan pengunduran dirinya lewat akun Facebook miliknya. Juru bicara presiden Johan Budi mengatakan, Yudi mundur dari BPIP karena alasan keluarga.

Johan membeberkan, dalam surat pengunduran Yudi Latif tersebut ia menilai penyetaraan BPIP menjadi setingkat kementerian akan membutuhkan kesibukan yang lebih tinggi. Yudi pun merasa tidak sanggup karena ada urusan keluarga yang perlu diintensifkan.

Surat pengunduran diri Yudi juga sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo, Mensesneg Pratikno, dan Seskab Pramono Anung. Namun surat itu hingga saat ini belum direspons Jokowi.