Said Aqil Terima Retno Marsudi di PBNU: Tolak Pemulangan WNI Eks ISIS

Menlu Retno Marsudi saat bertemu Ketua PBNU Said Aqiel Siradj di Kantor PBNU Jakarta, Selasa (11/2). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Polemik wacana pemulangan WNI eks ISIS membuat Kementerian Luar Negeri meminta pendapat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Kepada Kemlu, PBNU tegas menolak pemulangan 600-an WNI eks ISIS ke Indonesia.

"Kenapa kita bicara pemulangan 600 orang kalau itu bakal ganggu 220 juta atau 60 juta warga Indonesia ini? Untuk apa kita pulangkan kalau bikin gaduh? Untuk itu kami beri masukan tegas, tolak pemulangan WNI eks ISIS," kata Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj, di Kantor PBNU, Kramat, Jakarta Pusat, Selasa (11/8).

Menlu Retno Marsudi bertemu Ketua PBNU Said Aqiel Siradj di Kantor PBNU Jakarta, Selasa (11/2). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Said Aqil memberi masukan dari sisi teologi. Ia mengutip Surat Al Ahzab ayat 60 tentang perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengusir orang yang membuat kegaduhan di Madinah.

Menlu Retno Marsudi (kedua kiri) berjabat tangan dengan Ketua PBNU Said Aqiel Siradj di Kantor PBNU Jakarta, Selasa (11/2). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Ayat tersebut berbunyi:

Sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah (dari menyakitimu), niscaya Kami perintahkan kamu (untuk memerangi) mereka, kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu (di Madinah) melainkan dalam waktu yang sebentar

Selain itu, Said Aqil Siroj menegaskan, para WNI eks kombatan ISIS tersebut sudah membakar paspor Indonesia. Ini seharusnya bisa menguatkan sikap pemerintah Indonesia untuk menolak pemulangan eks ISIS.

Menlu Retno Marsudi bertemu Ketua PBNU Said Aqiel Siradj di Kantor PBNU Jakarta, Selasa (11/2). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

"ISIS dianggap negara oleh mereka itu, mereka buang dan lempar kewarganegaraan Indonesia. Mereka menjadi berkewarganegaraan warga negara Irak Syam atau Irak Suriah.Saya kira tak ada salahnya pemerintah menolak mereka," ucap Said Aqil.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang hadir dalam pertemuan enggan berkomentar banyak. Ia masih belum bisa memutuskan nasib WNI yang terkatung-katung di sana.

"Komentar kami hanya satu saja, kami masih akan melakukan pendataan Warga Negara Indonesia yang di sana, karena data yang kami terima masih simpang siur," kata Retno usai pertemuan dengan PBNU.