Said: Kasus Hasto Tak Ada Kaitan dengan Megawati, KPK Harus Proporsional

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Said abdullah. Foto: instagram@mh_said_abdullah

Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyikapi penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto menjadi tersangka KPK terkait kasus Harun Masiku.

Said berharap, keputusan KPK ini bukan untuk memfaming dan melebar ke urusan yang tidak ada sangkut pautnya dengan kasus ini. Ia menegaskan KPK harus proporsional.

"Saya berharap apa yang diputuskan KPK terhadap Mas Hasto tidak kita framing, dan melebar ke mana-mana menjadi pengadilan opini. Mari kita letakkan hal ini secara proporsional," kata Said kepada wartawan, Minggu (29/12).

"Mas Hasto sendiri juga sudah menyatakan bahwa akan patuh terhadap hukum. Dan hal itu telah dibuktikan oleh Mas Hasto selama ini, beliau senantiasa patuh tiap kali KPK melakukan pemanggilan," tambah dia.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto memberi sambutan saat kegiatan Pendidikan Kaderisasi Perempuan di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (23/2/2023). Foto: Galih Pradipta/Antara Foto

Said menekankan, KPK harus bisa menjaga kelembagaan dari intervensi siapa pun sehingga status Indonesia sebagai negara hukum terjaga. Meski begitu, ia menilai, KPK tetap harus menjelaskan dengan transparan penetapan tersangka Hasto.

"Terhadap kesangsian sejumlah pihak tentang tindakan KPK memutuskan status hukum terhadap Mas Hasto karena ada intervensi politik, tentu hal itu harus dijawab oleh KPK, agar juga marwah KPK terjaga dengan baik," ucap dia.

Said pun mengatakan, terkait spekulasi hingga dorongan agar Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan dipanggil KPK terkait kasus ini, tidak perlu disikapi. Ia menekankan Megawati tidak ada sangkut-paut dengan kasus Harun Masiku.

"Kita juga tidak perlu berspekulasi bahwa KPK akan memanggil Ibu Ketua Umum. Apalagi sepanjang pengetahuan saya sebagai DPP Partai, kasus HM ini sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Ibu Ketua Umum," kata Said.

"Janganlah kita menggiring opini lebih maju dari proses hukum itu sendiri. Kita menjaga negara ini didasarkan pada hukum, bukan pada kekuasaan, serta juga bukan pada pengadilan opini," tutur dia.

Ketua Banggar DPR ini mengatakan, situasi ini memicu kegaduhan. Ia berharap urusan urusan hukum jangan sampai diotak-atik sehingga memicu ketidakpastian hukum.

"Tentu hal ini akan dipersepsikan negatif oleh rakyat dan pelaku pasar. Padahal kita menghadapi situasi ekonomi yang tidak akan mudah ke depan. Kelas menengah kita merosot, terjadi sejumlah pemutusan hubungan kerja. Market menunggu arah kebijakan ekonomi dari pemerintah Presiden Prabowo, khususnya tentang kebijakan ekonomi. Berikan suasana yang kondusif, ada kepastian hukum agar pemerintah bisa bekerja dengan baik," kata Said.

Said menuturkan, sejumlah pihak sudah berkomunikasi dengan dirinya mengenai situasi Indonesia yang tidak menentu. Ia menyebut, para pelaku ekonomi butuh kebijakan yang jelas dari pemerintah.

"Kasihan Presiden Prabowo yang baru memerintah dua bulan harus menghadapi warisan masalah, dan menjelma menjadi kegaduhan yang berkepanjangan," kata Said.

Said mengatakan, investor global menaruh harapan terhadap Presiden Donald Trump yang membuat sentimen negatif terhadap rupiah. Ia memprediksi besar kemungkinan Trump akan mengenakan tarif terhadap negara negara mitra dagang.

"Ekonomi Tiongkok sedang melambat, padahal Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Indonesia. Hal ini akan menjadi ancaman buat produk ekspor kita ke Amerika Serikat," tutur dia.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Said abdullah. Foto: x@MH_SaidAbdullah

Oleh sebab itu, Said mengatakan jika kondisi dalam negeri Indonesia gaduh terus menerus, dikhawatirkan investor akan memilih keluar sesaat dari Indonesia, terutama investasi pada sektor portofolio.

"Harganya sangat mahal buat perekonomian nasional. Padahal Presiden Prabowo memerlukan mitra investasi untuk membuka akses lapangan kerja buat rakyat, dan memberikan nilai tambah terhadap perekonomian nasional," kata Said.

"Sekali lagi, mari kepada semua pihak, saya mengajak untuk menjaga kehidupan kebangsaan kita ke depan, agar bisa membuahkan harapan. menjaga optimisme bahwa kita bisa mendapatkan kehidupan lebih baik ke depan," kata Said.

"Saya juga berharap pemerintah bisa membangun komunikasi publik yang jelas, kepada rakyat, kepada investor dalam satu vocal point, dan tidak semua pihak berbicara yang justru membingungkan, sehingga pesan utamanya tidak sampai," tutup dia.