Saleh Daulay: Biaya SIP dan STR Dokter Mahal Harus Diusut

22 Maret 2023 13:31 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
5
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Anggota Komisi IX DPR, Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay. Foto: Dok. Pribadi
zoom-in-whitePerbesar
Anggota Komisi IX DPR, Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay. Foto: Dok. Pribadi
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Pernyataan Menkes Budi Gunadi Sadikin terkait bisnis Surat Izin Praktik (SIP) dokter dan Surat Tanda Registrasi (STR) perlu ditelusuri dan didalami. Hal ini disampaikan Anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN Saleh Daulay.
ADVERTISEMENT
"Bayangkan, dalam setahun diperkirakan ada Rp 430 miliar biaya pengurusan izin. Belum lagi, untuk dapat izin itu ada sejumlah persyaratan lain, termasuk 250 Satuan Kredit Partisipasi (SKP)," kata Saleh dalam keterangannya, Rabu (23/3).
Ia menambahkan, sementara untuk mendapatkan SKP itu, diperlukan biaya yang tidak sedikit.
"Selama ini, masyarakat mungkin tidak mengetahui ini. Bahkan, DPR pun sepertinya tidak mengetahuinya secara detail. Di sini peran menkes menjadi penting. Sebab, beliau berani menyampaikannya secara terbuka," jelasnya.
Izin praktik dan tanda registrasi yang mahal ini berimplikasi luas. Paling tidak, di hilir nanti akan menyebabkan biaya pelayanan kesehatan yang tinggi. Akibatnya, masyarakat yang dituntut untuk membayarnya.
Masalah lain, dana besar yang terkumpul tersebut tidak jelas peruntukannya. Institusi yang mengelola perizinan ini tidak pernah menjelaskan kepada publik.
ADVERTISEMENT
"Oleh karena itu, instansi terkait yang mengelola SIP dan STR diminta untuk menjelaskan. Hal-hal yang penting diketahui antara lain; Apa dasar hukum penetapan biaya tersebut? Mengapa besarannya sampai 6 juta? Untuk apa saja uang sebanyak itu?" jelas dia.
"Siapa yang mengelolanya? Bagaimana pertanggungjawabannya? Apakah para dokter yang membayar mendapat laporan penggunaannya? Apakah ada laporan kepada kemenkes atau dinas kesehatan?, dan hal-hal lain yang terkait," tegas Saleh.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijawab. Dengan begitu, tidak muncul kecurigaan tidak perlu di tengah masyarakat.
"Pelayan kesehatan dan seluruh ruang lingkupnya haruslah tetap berorientasi pada nilai kemanusiaan. Sedapat mungkin, aspek komersialisasinya harus dihilangkan," tuturnya.
"Yang jelas, kita mendukung menkes yang mencoba membuka masalah ini ke publik. Harapannya, pelayanan kesehatan akan semakin baik. Dokter-dokter yang melayani adalah dokter-dokter yang lahir dan tumbuh secara genuine sebagai pekerja kemanusiaan," tutup Saleh.
ADVERTISEMENT