Penertiban Spanduk Tak Berizin

Saling Singgung Pangdam Jaya vs FPI soal Baliho Habib Rizieq

21 November 2020 7:15 WIB
Prajurit TNI menertibkan spanduk tidak berizin saat patroli keamanan di Petamburan, Jakarta, Jumat (20/11). Foto: Aprillio Akbar/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Prajurit TNI menertibkan spanduk tidak berizin saat patroli keamanan di Petamburan, Jakarta, Jumat (20/11). Foto: Aprillio Akbar/ANTARA FOTO
ADVERTISEMENT
Sosok Habib Rizieq Syihab kembali menjadi perbincangan publik. Kali berkaitan dengan sebuah video di media sosial yang memperlihatkan orang berpakaian loreng yang mencopot baliho dan poster Imam Besar FPI ini.
ADVERTISEMENT
Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurrachman pun angkat bicara mengenai video yang viral tersebut. Dudung menegaskan dirinya yang memberi perintah soal penurunan baliho dan poster Habib Rizieq, karena tak berizin dan berisi ajakan revolusi.
“Ada yang baju loreng menurunkan baliho, itu perintah saya. Beberapa kali diturunkan, dinaikkan [lagi], itu perintah saya [menurunkan],” tegas Dudung di sela memimpin Apel Siaga di Monas, Jumat (20/11).
Menurut Dudung, pemasangan baliho tak bisa sembarangan. Sudah ada aturan yang jelas di mana lokasi dan pembayaran pajaknya.
Tak berhenti di situ, Dudung bersikeras akan menurunkan seluruh baliho yang berisi ajakan revolusi.
"Ingatkan saya, katakan itu perintah saya. Dan itu akan saya bersihkan semua, tidak ada baliho-baliho ajak revolusi dan sebagainya. Saya peringatkan dan saya tidak segan-segan untuk tindak keras," kata Dudung.
ADVERTISEMENT
Dudung mengingatkan tidak boleh ada pihak yang mengganggu persatuan dan kesatuan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Menurutnya, setiap orang harus menjalankan aturan yang berlaku.
"Jadi jangan coba-coba ganggu persatuan dan kesatuan di Jakarta. Kalau coba-coba akan saya hajar nanti," tegasnya.
Pangdam Jaya/Jayakarta Mayjen TNI Dudung Abdurachman saat meninjau apel gelar pasukan pengamanan Pilkada serentak dan antisipasi banjir di Lapangan Monas, Jakarta, Jumat (20/11). Foto: Instagram/@kodamjayakarta
Jika imbauan ini tak diindahkan, termasuk oleh FPI, maka Dudung mengancam membubarkan ormas yang bermarkas di Petamburan, Jakarta Pusat ini.
"Jangan coba-coba pokoknya. Kalau perlu FPI bubarkan saja itu. Bubarkan saja. Kalau coba-coba dengan TNI, mari," ujar Dudung.
Dudung kemudian menyoroti sikap Habib Rizieq, FPI, dan pendukungnya yang dianggapnya seenak hati karena merasa mewakili umat Islam.
Habib Rizieq Syihab disambut pendukungnya saat tiba di Petamburan, Jakarta, Selasa (10/11). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
Padahal ia merasa Habib Rizieq tidak pantas disebut sebagai seorang Habib karena perkataannya yang menjadi sorotan saat Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan, Sabtu (14/11) malam.
ADVERTISEMENT
"Kalau perkataan tidak baik, bukan Habib itu. Saya ini orang Islam juga. Saya muslim, ajarkan selalu Islam agama yang rahmatan lil alamin. Agama yang ajarkan tentang kasih sayang untuk alam semesta, bukan untuk manusia saja. Kemudian jangan asal bicara sembarangan, jaga lisan kita," kata Dudung.
Dudung menegaskan Islam selalu mengajarkan kasih sayang dan kebaikan. Tak hanya kepada manusia saja, tapi juga kepada seluruh penghuni alam. Menurutnya, manusia harus bisa menjaga lisan dan perilaku. Ia kemudian mengutip satu firman Allah SWT tentang menjaga diri dari siksa api neraka.
"Kemudian jangan asal bicara sembarangan, jaga dari siksa api neraka. Allah sudah berfirman, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً . Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dari api neraka. Ucapan dan tindakan itu harus baik, harus baik," ungkapnya.
Prajurit TNI menertibkan spanduk tidak berizin saat patroli keamanan di Petamburan, Jakarta, Jumat (20/11). Foto: Aprillio Akbar/ANTARA FOTO
Selain masalah baliho dan sikap Habib Rizieq maupun massa FPI, Dudung juga angkat bicara soal video yang menampilkan mobil berlapis baja milik TNI, tengah melintasi di Depan Markas FPI Petamburan dengan sirine yang keras.
ADVERTISEMENT
Ia menegaskan, itu merupakan patroli rutin yang dilakukan TNI untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan.
“Dan pasukan TNI di Petamburan yakni pasukan yang memang kegiatan rutin Garnisun, saya sebagai panglima dan Korgatab kami terdiri darat, laut, udara, giatkan patroli-patroli antisipasi yang tidak diinginkan,” tegasnya.

Respons FPI soal Pernyataan Pangdam Jaya

Habib Rizieq Syihab disambut pendukungnya setibanya di Markas Besar FPI, Petamburan, Jakarta, Selasa (10/11) Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
Pihak FPI pun langsung angkat bicara terkait penyataan Dudung. Soal pencopotan Baliho, FPI mengaku heran dengan sikap tersebut dan mempertanyakan kenapa TNI harus turun tangan mengurusi baliho dan ormas.
“Lucu juga ya TNI sampai mengurus urusan baliho, bukankah menodai kehormatan prajurit dan bertentangan dengan Sapta Marga ya?” kata Sekretaris Bantuan Hukum FPI Azis Yanuar saat dihubungi, Jumat (20/11).
ADVERTISEMENT
“Tambah lucu ketika mengurusi urusan ormas,” sambungnya.
Sementara terkait ancaman pembubaran FPI yang dilontarkan Dudung, Aziz tak terlalu ambil pusing. Menurutnya, itu adalah hal lama yang bukan pertama kali ditujukan ke FPI.
"Biar aja orang cuma usul mah. Lagu lama kaset kusut itu mah," kata Azis.
Habib Rizieq Syihab tiba di bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Selasa (10/11). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan
Azis merasa pihak-pihak yang membenci FPI biasanya adalah bagian dari rombongan pro ketidakadilan, karena ormasnya kerap menggaungkan masalah ketidakadilan.
"Pihak yang benci dengan FPI itu kan rombongan penggiat kemungkaran dan ketidakadilan biasanya karena sewot berat kalau FPI melawan kemungkaran dan ketidakadilan," jelas dia.
Sementara itu, jubir FPI Munarman mengatakan, apa yang disampaikan Dudung hanya untuk menakut-nakuti. Munarman juga mengingatkan TNI seharusnya menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Ia lalu menyarankan membantu memberantas OPM (Organisasi Papua Merdeka)
ADVERTISEMENT
“Dan bagus Pangdam Jaya bantu negara yang sedang kesulitan urus OPM yang enggak tuntas-tuntas sudah puluhan tahun,” ujar Munarman lewat keterangannya, Jumat (20/11).
Munarman di TPU Pondok Rangon. Foto: Ricky Febrian/kumparan
Ia kemudian menyoroti tugas TNI yang malah mencopot baliho yang menjadi bagian dari operasi militer selain perang (OMSP). Menurut Munarman, berdasarkan UU, perintah OMSP hanya bisa dikeluarkan atas kebijakan politik negara yang dalam hal ini Presiden Jokowi.
“Rakyat juga sudah paham, yang bisa menggerakkan TNI pada situasi OMSP adalah Presiden. Artinya kebijakan politik negara saat ini memerintahkan TNI untuk melakukan operasi militer selain perang berupa pencopotan spanduk dan pengerahan pasukan ke petamburan,” kata Munarman.
Sedang memuat...0 Konten
Sedang memuat...0 Konten
Sedang memuat...0 Konten
Sedang memuat...0 Konten
Sedang memuat...0 Konten