Sambut Tahun Baru Hijriah, KDM Minta Maaf Jika Pelayanan Publik Belum Maksimal

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi saat sambutan dalam acara Menyambut Tahun Baru Hijriyah Menguatkan "Cinta Islam dan Islam Cinta" di Masjid Al-Jabbar pada Selasa (9/6/2026). Foto: Abisatya/kumparan

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi alias KDM, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat menjelang pergantian Tahun Baru Hijriah. Permintaan maaf tersebut disampaikan terkait berbagai persoalan pelayanan publik yang dinilai masih belum sepenuhnya memenuhi harapan warga.

Menurut KDM, pergantian tahun menjadi momentum refleksi bagi pemerintah untuk mengevaluasi berbagai program dan pelayanan kepada masyarakat.

"Saya Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyampaikan permohonan maaf," kata KDM saat menghadiri acara Menyambut Tahun Baru Hijriah di Masjid Al-Jabbar, Selasa (9/6).

Ia mengaku masih memiliki banyak kekhawatiran terkait kondisi masyarakat Jawa Barat. Mulai dari persoalan pendidikan, infrastruktur, pengelolaan sampah hingga pelayanan administrasi pemerintahan.

KDM mencontohkan masih adanya warga yang kesulitan mengakses pendidikan, belum memiliki rumah layak huni, hingga lingkungan yang terdampak persoalan sampah.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dan Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar usai acara Menyambut Tahun Baru Hijriyah Menguatkan "Cinta Islam dan Islam Cinta" di Masjid Al-Jabbar pada Selasa (9/6/2026). Foto: Abisatya/kumparan

"Tidak nyaman itu adalah tanggung jawab negara. Apa pun yang terjadi di Jawa Barat adalah tanggung jawab negara," ujarnya.

Ia juga menyoroti masih adanya keluhan masyarakat terhadap layanan publik, termasuk pelayanan administrasi kependudukan dan layanan perpajakan yang dinilai belum optimal.

Dalam kesempatan tersebut, KDM menegaskan bahwa tugas utama pemerintah adalah menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat, terutama kelompok rentan dan kurang mampu.

"Tugas keislaman gubernur adalah menyelesaikan masalah orang-orang miskin, anak-anak yatim, orang sakit, pengangguran, petani, nelayan dan buruh," katanya.

Ia menegaskan bahwa APBD harus digunakan untuk kepentingan masyarakat dan menyelesaikan persoalan nyata yang mereka hadapi sehari-hari.

"Membelanjakan APBD untuk menyelesaikan masalah rakyat adalah kewajiban pemerintah," ujarnya.

KDM berharap Tahun Baru Hijriah menjadi momentum bagi pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama membangun Jawa Barat yang lebih baik, dengan pelayanan publik yang semakin cepat, responsif dan berpihak kepada rakyat.