Sampai Sejauh Mana Pembahasan Pengelolaan Bersama Blok Ambalat RI-Malaysia?
·waktu baca 4 menit
PerbesarIndonesia dan Malaysia menyepakati kerja sama pengelolaan Blok Ambalat. Kesepakatan ini dinilai sebagai jalan tengah dalam menyikapi sengketa Blok Ambalat yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Kerja sama pengelolaan Blok Ambalat diumumkan Presiden Jokowi dan PM Malaysia Anwar Ibrahim dalam pertemuan di Istana Merdeka pada akhir Juni lalu. Namun, sejauh mana perkembangan pembahasan pengelolaan bersama Blok Ambalat?
Saat itu, Prabowo menekankan semangat yang dibawa bersama Anwar Ibrahim adalah meningkatkan kerja sama dan penguatan hubungan kedua negara dalam menyelesaikan isu-isu bersama, di antaranya terkait Blok Ambalat.
"Masalah perbatasan, masalah-masalah yang menurut kami berdua adalah masalah-masalah yang harus kita selesaikan secepatnya demi kepentingan yang lebih besar, yaitu hubungan persahabatan dan juga hubungan kerja sama yang erat antara kedua negara yang memiliki banyak kesamaan," kata Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Sabtu (27/6).
"Contoh, masalah Ambalat, kita sepakat bahwa sambil kita saling menyelesaikan masalah-masalah hukum kita sudah ingin mulai dengan kerja sama ekonomi yang kita sebut Joint Development. Apa pun yang kita ketemu di laut itu, kita akan bersama-sama mengeksploitasinya. Jadi, kita sepakat bahwa kita ini harus bekerja untuk kepentingan bangsa dan rakyat kita masing-masing," tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Anwar menyetujui pendekatan pengelolaan bersama Blok Ambalat. Menurut Anwar, bila hanya menunggu proses hukum, penyelesaian sengketa Blok Ambalat bisa memakan waktu hingga dua dekade.
"Bahkan di wilayah Ambalat, jika kita menunggu penyelesaiannya, mungkin butuh dua dekade lagi. Jadi, mari kita manfaatkan waktu ini untuk mendapatkan hasil yang menguntungkan kedua negara dan mempertahankan nasib rakyat kita di wilayah yang cukup jauh dari perbatasan," ujar Anwar.
Kabinet masing-masing negara pun menanggapi rencana pengelolaan bersama. Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, misalnya, yang meski menyambut baik niat politik kedua pemimpin tetap menekankan pentingnya prinsip saling menghormati kedaulatan.
“Tapi atas dasar mutual respect terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga menghormati kedaulatan negara Malaysia,” katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (2/7).
Seiring berjalannya waktu, dokumen teknis mengenai rencana pengelolaan bersama Blok Ambalat mulai dibahas pada Juli. Wakil Menteri Luar Negeri Malaysia,Datuk Mohammad Alamin, menyatakan, usulan pengelolaan ekonomi bersama Blok Ambalat masih belum mencapai tahap final.
"Bagaimanapun, pengembangan bersama di Laut Sulawesi masih dalam pertimbangan dan memang belum final," ujarnya melalui unggahan di Facebook, Jumat (4/7), dikutip dari The Star.
Blok Ambalat dikenal memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Kementerian ESDM mencatat salah satu titik di Blok Ambalat Timur, Lapangan Aster, memiliki kapasitas produksi minyak antara 30.000 hingga 40.000 barel per hari.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pentingnya pengelolaan bersama agar potensi kekayaan alam di Blok Ambalat tersebut tidak terbuang sia-sia.
"Sudah barang tentu kalau dilakukan antara negara dengan negara maka akan dilakukan kerja sama antara BUMN Malaysia dan BUMN Indonesia, di mana representasi untuk bidang migas adalah Petronas dari Malaysia dan Pertamina dari Indonesia," kata Bahlil.
Kedua pemimpin negara kembali bertemu di Jakarta pada akhir Juli. Dalam kunjungannya ke Kantor Sekretariat ASEAN, Anwar mengungkapkan dirinya mendapat tekanan dari dalam negeri agar tidak menyerahkan wilayah sengketa ke Indonesia. Namun, ia menegaskan bahwa pilihannya adalah negosiasi, bukan konfrontasi.
"Karena di parlemen, ketika anggota partai oposisi Islam mulai menyerang saya soal Sulawesi dan Ambalat, mereka berkata, ‘Anda tidak boleh menyerah’. Anda punya pilihan, pergi berperang atau bernegosiasi. Orang yang waras harus memilih jalan negosiasi. Dan itulah yang kami lakukan," ujar Anwar.
Meski demikian, Anwar tetap menekankan kedaulatan Malaysia adalah hal yang tidak bisa dinegosiasikan.
"Kami akan melindungi setiap jengkal Sabah--wilayah Malaysia yang berbatasan dengan Indonesia di Pulau Kalimantan. Saya akan mempertahankan prinsip ini. Saya memilih untuk menjawab pertanyaan ini sekarang karena kami membela Sabah atas nama pemerintah federal," tegasnya, dikutip dari CNA.
Sengketa Ambalat bermula dari tumpang tindih klaim wilayah dasar laut kaya minyak dan gas. Indonesia menamainya Blok Ambalat (terdiri dari Ambalat dan Ambalat Timur), sedangkan Malaysia menyebutnya Blok ND6 dan ND7.
Blok Ambalat kembali jadi sorotan usai Kementerian Luar Negeri Malaysia menyatakan tidak akan menggunakan 'Ambalat' dan akan menyebut blok laut itu sebagai Laut Sulawesi. Menurut Wisma Putra (sebutan Kementerian Luar Negeri Malaysia--red), penyebutan yang lebih tepat sesuai hukum internasional merupakan Laut Sulawesi.
"Saya ingin menarik perhatian Dewan yang Terhormat terhadap penggunaan istilah 'Ambalat' oleh Indonesia. Klaim mereka mencakup sebagian Laut Sulawesi, yang meliputi Blok ND6 dan ND7," ujar Menteri Luar Negeri Datuk Seri Mohamad Hasan di hadapan Parlemen Malaysia, dikutip dari New Straits Times, Rabu (6/8).
"Malaysia menyatakan bahwa blok-blok ini berada di wilayah kedaulatan kami, berdasarkan hukum internasional. Oleh karena itu, rujukan yang lebih akurat, konsisten dengan posisi Malaysia, adalah Laut Sulawesi -- bukan 'Ambalat'," sambungnya.
Prabowo pun menekankan--seperti halnya Anwar--itikad baik kembali menjadi dasar dalam penyelesaian isu Ambalat.
”Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, ada itikad baik dari dua pihak,” kata Prabowo kepada wartawan usai hadiri acara Konvensi Sains dan Teknologi dan Industri Indonesia (KSTI) di Sabuga ITB, Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/8).