Sandi Klaim Angka Kemiskinan dan Ketimpangan di Jakarta Turun

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno (tengah) di Balai Kota. (Foto: Moh Fajri/kumparan)

Wagub DKI Jakarta Sandiaga Uno menyebut angka kemiskinan di Jakarta pada Maret 2018 mencapai 3,57 persen. Angka tersebut turun jika dibandingkan dengan periode September 2017 yang sebesar 3,78 persen dan Maret 2017 yang sebesar 3,77 persen.

“Secara historis, angka kemiskinan tersebut juga merupakan yang terendah dalam 4 tahun terakhir,” kata Sandi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin, (16/7).

Angka kemiskinan di Jakarta tersebut, menurut Sandi, menjadi yang terendah dibanding provinsi lainnya. Ia mengungkapkan, salah satu faktor yang mendorong turunnya angka kemiskinan di DKI adalah adanya inflasi umum yang terkendali dan penurunan tingkat pengangguran terbuka.

Selain itu kata Sandi program-program yang dicanangkannya seperti KJP dan pangan murah turut berpengaruh. Untuk itu, Sandi mengaku setiap program di Jakarta akan dioptimalkan.

“Hal tersebut didorong oleh berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi tingkat kemiskinan diantaranya kegiatan penyediaan pangan dengan harga murah bagi masyarakat tertentu untuk komoditi daging sapi, daging ayam, telur, dan beras,” ujar Sandi.

Meski begitu, Sandi mengakui garis kemiskinan di DKI Jakarta masih tergolong tinggi per Maret 2018. Sandi menuturkan ada beberapa komoditi yang berperan dalam menyumbang garis kemiskinan di DKI Jakarta.

“Tiga komoditi yang berperan sebagai penyumbang terbesar garis kemiskinan makanan yaitu beras (23.72%), rokok kretek filter (15.89%), dan daging ayam ras (7.63%). Sementara itu tiga komoditi utama yang menyumbang garis kemiskinan yaitu perumahan (35.48%), listrik (17,60%), dan bensin (11.68%),” terang Sandi.

Untuk mengatasi laju garis kemiskinan di DKI Jakarta, Sandi mengatakan pihaknya akan terus berupaya dalam pengendalian harga terutama komoditas-komoditas penyumbang garis kemiskinan diantaranya melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan BUMD Pangan.