Sandi Siap Gelar Dialog dengan Buruh

10 November 2017 11:01 WIB
clock
Diperbarui 14 Maret 2019 21:14 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Sandi temui buruh di depan Balai Kota 31 Oktober (Foto: Diah Harni/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Sandi temui buruh di depan Balai Kota 31 Oktober (Foto: Diah Harni/kumparan)
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar aksi unjuk rasa dan long march di depan Balai Kota. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyatakan kesediaannya untuk bertemu dan mengadakan dialog dengan perwakilan buruh soal tuntutan mereka.
ADVERTISEMENT
"Insyaallah, insyaallah. Kita pastikan suasananya kondusif, teduh, sejuk, tidak mengganggu aktivitas masyarakat Jakarta, tapi kita bisa tampung aspirasi mereka dan kita hargai mereka. Mereka adalah tamu-tamu kita yang ingin bersilaturahmi," kata Sandi di Lapangan IRTI Monas, Jakarta, Jumat (10/11).
Sandi menyebut buruh sebagai pahlawan ekonomi yang belum terjamin kesejahteraannya, sehingga ia berjanji akan terus berkomunikasi dan menampung aspirasi kaum buruh.
"Kita tidak akan menutup pintu untuk terus berkomunikasi. Kita akan terus berkomunikasi, kita akan tampung aspirasinya, dan kita coba apa yang bisa dilakukan oleh pemprov," imbuh Sandi.
Salah satu tuntutan buruh adalah kenaikan UMP. Sebelumnya, Pemprov DKI telah mengumumkan UMP 2018 sebesar Rp 3,6 juta. Angka ini sebetulnya tidak sesuai dengan tuntutan buruh yang meminta Rp 3,9 juta untuk UMP.
ADVERTISEMENT
Namun Sandi menegaskan Pemprov DKI akan membantu menekan biaya hidup buruh dengan menurunkan biaya sembako dan biaya transportasi.
"Kemarin kita mencoba terobosan menurunkan biaya hidup mereka, menurunkam belanja keseharian mereka, menurunkan biaya transportasi mereka. Terus kita akan buka komunikasi dan dalam pola yang sangat bersahabat dan berkeadilan," ucap dia.
Para buruh nantinya memiliki 4 tuntutan, yaitu soal kenaikan UMP, penurunan harga listrik dan sembako, menghentikan PHK dan mengangkat honorer K2 menjadi PNS, dan perbaikan layanan BPJS.