Satgas PRR Dorong Percepatan Pembangunan 187 Huntap di Desa Tandihat Tapsel
PerbesarUpaya rehabilitasi dan pemulihan pascabencana di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara terus mencatat progres. Di antaranya ialah pembangunan hunian tetap (huntap) serta prasarana pendukungnya bagi masyarakat Desa Tandihat di Kecamatan Angkola Selatan.
Progres penyelesaian pekerjaan saat ini telah melewati tahap penyiapan lahan (land clearing, cut and fill, serta pemadatan tanah). Kini sedang berlanjut ke konstruksi fisik. Struktur fondasi dan tiang-tiang penyangga bangunan mulai berdiri di lokasi.
Pembangunan 187 unit huntap ini merupakan wujud kehadiran negara dalam memberikan perlindungan bagi warganya. Juga untuk memastikan masyarakat terdampak bencana memperoleh tempat tinggal yang lebih aman dan layak.
Bencana pergerakan tanah dan tanah longsor yang melanda Desa Tandihat pada November 2025, menyebabkan kawasan tersebut berada dalam kondisi rawan untuk dihuni. Apalagi terdapat potensi bencana susulan.
Kondisi ini mengharuskan masyarakat meninggalkan tempat tinggal asal, dan menempati hunian sementara hingga tersedia lokasi relokasi yang sesuai.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kasatgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan komitmen pemerintah dalam percepatan pemulihan ini:
"Penyelesaian hunian tetap dan pemulihan infrastruktur publik adalah prioritas dalam proses pemulihan yang mengacu pada Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP) Sumatera 2026-2028. Pembangunan didorong dilakukan secara masif sekaligus memastikan jalan, air, listrik, dan prasarana kawasan tersedia agar hunian dapat segera ditempati," ujar Tito.
Tito yang juga Menteri Dalam Negeri itu menegaskan, bahwa langkah percepatan ini krusial agar masyarakat terdampak tidak berlarut-larut hidup di lokasi pengungsian:
"Percepatan diperlukan agar masyarakat terdampak tidak terlalu lama berada di tempat pengungsian. Pemerintah juga telah memiliki pengalaman dalam mempercepat pembangunan rumah korban bencana di Sumatera," sambungnya.
Saat ini, sebanyak 187 kepala keluarga (KK) atau 542 jiwa warga sudah menempati Hunian Sementara (Huntara) di Desa Simarpinggan sambil menunggu huntap rampung. Seluruh warga tersebut direncanakan menjadi penerima manfaat pembangunan huntap.
Proyek pembangunan ini mencakup skala lima hektare yang memanfaatkan sebagian lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV di Desa Simarpinggan.
Sektor yang ditangani berfokus pada sektor perumahan dan permukiman serta penyediaan prasarana dasar.
Rumah tapak permanen tipe 36 dengan luas bangunan sekitar 37,5 m² tersebut menggunakan teknologi konstruksi RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat) yang tahan terhadap guncangan gempa. Rumah-rumah ini dibangun cepat seperti sistem lego, dengan luas lahan per unit sekitar 8x12 meter.
Pekerjaan pembangunan didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan nilai kontrak sebesar Rp54.830.000.000 dengan PT Robinson Maju Bersama sebagai kontraktor pelaksana.
Progres penyelesaian pekerjaan saat ini telah melewati tahap penyiapan lahan (land clearing, cut and fill, serta pemadatan tanah) dan berlanjut ke konstruksi fisik. Struktur fondasi dan tiang-tiang penyangga bangunan mulai berdiri kokoh di lokasi. Sesuai dengan dokumen Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatera 2026–2028, rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman difokuskan pada penyediaan hunian tetap yang aman dan layak melalui relokasi berbasis risiko.
Arahan kebijakan menetapkan bahwa relokasi perumahan dilakukan bagi rumah yang berlokasi di Zona Rawan Bencana (ZRB) tinggi. Pemilihan lokasi permukiman baru harus sesuai dengan tata ruang dan menerapkan prinsip Build Back Better, Safer, and Sustainable (BBBSS).
Selain itu, perencanaan dan pembangunan huntap mewajibkan integrasi infrastruktur dasar permukiman yang mencakup akses jalan lingkungan, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pengelolaan air limbah domestik, serta jaringan kelistrikan. Hal ini dilakukan untuk menjamin kepastian bermukim dan standar rumah layak huni bagi masyarakat terdampak.
Berdasarkan data Kajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) 2026 yang tertera pada laporan Poskonas PRR, kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman serta infrastruktur menunjukkan skala yang sangat signifikan di tiga provinsi.
Provinsi Aceh memiliki kebutuhan perumahan/permukiman mencapai Rp17.307.215.232.101 dan infrastruktur sebesar Rp97.108.342.924.548, dengan total Rp115.064.673.950.250.
Kemudian Provinsi Sumatera Barat Kebutuhan perumahan/permukiman mencapai Rp1.440.286.172.894 dan infrastruktur sebesar Rp14.854.629.553.915, dengan total Rp18.628.350.835.377.
Sedangkan, Provinsi Sumatera Utara Kebutuhan perumahan/permukiman mencapai Rp1.836.762.801.771 dan infrastruktur sebesar Rp24.181.464.607.105, dengan total Rp26.013.590.689.396.
Secara nasional/kewilayahan, Satgas PRR menargetkan pembangunan 57.027 unit hunian tetap di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 46.506 unit ditargetkan di Aceh, 6.779 unit di Sumatera Utara, dan 3.742 unit di Sumatera Barat. Khusus di Kabupaten Tapanuli Selatan, sebanyak 120 unit huntap tahap pertama telah diserahkan kepada masyarakat korban pada Maret 2026 lalu.
Masyarakat menyambut positif percepatan pembangunan huntap ini. Sekretaris Desa Tandihat, Aslan Dalimunthe, menyampaikan bahwa sampai saat ini belum ada kendala yang begitu signifikan dan pembangunan masih dalam tahap proses yang berlanjut:
"Sebelumnya, kami sangat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, kementerian terkait, juga Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, yang telah mendampingi kami sehingga bangunan yang akan dibangun nanti sesuai dengan kebutuhan kami, yaitu hunian tetap untuk Desa Tandihat. Semoga proyek pembangunan ini berjalan lancar dan terus sesuai dengan jadwal yang ditentukan," kata Aslan.