Satgas PRR Hidupkan Sawah Mati Suri, Petani Ucapkan Terima Kasih ke Prabowo-Tito
PerbesarBencana hidrometeorologi yang melanda kawasan Sumatera pada akhir November 2025 meninggalkan dampak kerusakan yang sangat berat pada infrastruktur pertanian di Kabupaten Aceh Utara. Di bawah koordinasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus berkolaborasi melakukan langkah taktis untuk memulihkan kembali denyut perekonomian warga serta menormalisasi pengairan pada lahan-lahan pertanian yang sempat lumpuh total.
Wakil Bupati Aceh Utara, Tarmizi, menjelaskan bahwa kerugian dan kerusakan pascabencana di wilayahnya memiliki karakter yang beragam. Salah satu contoh di sektor pertanian. Banyak area persawahan warga terancam mati suri akibat jaringan irigasi yang tersendat, saluran pembawa yang tertimbun lumpur, hingga infrastruktur waduk dan bendungan induk yang hancur atau patah total akibat diterjang banjir bandang.
“Itu berkenaan dengan banyak sawah atau masyarakat hilang total mata pencahariannya karena sawah tidak bisa difungsikan lagi. Sawang, Muara Batu, Dewantara, Nisam, Langkahan, dan sebagainya, yang memang ada irigasi yang tersendat atau irigasi yang hancur akibat bencana,” ujar Tarmizi.
Kondisi yang cukup krusial terjadi pada Daerah Irigasi (DI) Gembuan di Kecamatan Sawang. Jaringan irigasi di lokasi tersebut mengalami patah total pada struktur utamanya, sehingga aliran air tidak lagi mampu menjangkau saluran pembawa menuju lahan persawahan warga.
Dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat tani di empat desa yang mengandalkan suplai air dari DI Gembuan, yaitu Desa Sawang, Desa Jurung, Desa Langterkan, dan Desa Babah Kulun. Kerusakan fisik pada kategori berat ini membuat petani kehilangan mata pencaharian utama dari budidaya padi dan terpaksa membeli beras untuk kebutuhan makan sehari-hari.
“Itu sayang, sampai sekarang mereka sudah menanam jagung, tapi harus membeli beras per hari, per bambu. Itu gara-gara tidak bisa dimanfaatkan sawahnya,” jelasnya.
Sementara itu, di wilayah lain seperti Kecamatan Muara Batu, tingkat kerusakan sarana irigasi tergolong dalam skala ringan hingga sedang. Kendati air pada bangunan induk masih aktif mengalir, irigasi belum dapat berfungsi optimal karena saluran pembawa air tersumbat endapan lumpur serta material endapan pascabencana. Kondisi serupa dialami oleh beberapa kawasan pertanian lainnya di Aceh Utara, seperti di Kecamatan Dewantara, Nisam, hingga Langkahan.
Urgensi perbaikan dan rehabilitasi jaringan irigasi ini sangat mendesak demi memulihkan ketahanan pangan serta membebaskan petani dari beban ekonomi berkepanjangan. Guna menanggulangi kerusakan permanen pada DI Gembuan, pemerintah menyiapkan strategi pemulihan jangka pendek dan menengah.
Solusi taktis yang dihadirkan adalah penerapan sistem pompanisasi darurat agar pasokan air dapat kembali terangkat dan mengairi persawahan empat desa terdampak. Untuk jaringan irigasi skala ringan dan sedang di Muara Batu serta wilayah sekitarnya, pemulihan difokuskan pada kegiatan pembersihan dan pengerukan saluran pembawa air secara gotong royong maupun dukungan pemda dan instansi terkait.
“Ada solusi untuk membuat pompanisasi supaya bisa difungsikan sawah masyarakat di enam desa di DI [Gembuan]. Sawang, [Jurung], [Langterkan], [Babah Kulun], dan [Jurung]. Ya, Sawang, [Jurung], [Langterkan], [Babah Kulun], empat desa.
Itu yang mengairi air dari DI [Gembuan] yang patah total. Solusinya adalah untuk membuat pompanisasi agar manfaat untuk sawah yang empat desa ini,” sebut Tarmizi.
Pemulihan sektor pertanian di Aceh Utara ini menjadi bagian tak terpisahkan dari pengerjaan infrastruktur secara menyeluruh di sepanjang bantaran Krueng Sawang, Desa Keude Sawang, Kecamatan Sawang. Di titik ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp11.268.553.547 melalui alokasi APBN untuk pembangunan tanggul bronjong pengaman tebing sepanjang 168 meter.
Kehadiran tanggul bronjong kini berhasil meredam penggerusan tebing, menyelamatkan permukiman warga, serta melindungi kawasan sekitar alur sungai yang sempat meluas dari 10 meter menjadi 100 meter.
Dukungan pembiayaan pemulihan pascabencana di Aceh Utara diakselerasi melalui pemanfaatan dana Transfer ke Daerah (TKD). TKD Tambahan adalah tambahan alokasi dana transfer ke 67 pemerintah daerah di tiga provinsi yang terdampak bencana hidrometeorologi November 2025. Pemanfaatan TKD Tambahan diarahkan untuk mendukung Pemda dalam pemulihan pasca bencana, selain dengan memanfaatkan pendanaan dari pemerintah pusat melalui tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi.
Secara makro di tingkat Provinsi Aceh, realisasi belanja TKD Tambahan Tahun Anggaran 2026 telah mencapai Rp621,96 miliar atau 37,65 persen dari total pagu sebesar Rp1,652 triliun per pertengahan Oktober 2026.
Dari jumlah alokasi tersebut, bagian untuk Pemerintah Provinsi Aceh ditetapkan sebesar Rp824,82 miliar, sedangkan alokasi untuk 14 pemerintah kabupaten/kota mencapai Rp827,26 miliar. Dinas Pengairan Provinsi Aceh membukukan realisasi nominal terbesar pada tingkat provinsi, yaitu mencapai Rp122,02 miliar atau 59 persen dari alokasi yang diterima, disusul oleh Dinas PUPR sebesar Rp55,26 miliar (30,18 persen).
Di tingkat nasional, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi didukung penuh oleh alokasi anggaran pusat. Pemerintah pusat menyiapkan Tambahan TKD sebesar Rp10,6 triliun untuk seluruh daerah terdampak di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan dukungan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp38,9 triliun pada tahun 2026 untuk membiayai perbaikan fisik, sektor pertanian, saluran irigasi, dan infrastruktur dasar pendukung lainnya di kawasan terdampak bencana Sumatera.
Amirudin selaku Anggota DPRK Aceh Utara mengatakan rasa terima kasihnya kepada Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian, terkhusus Menteri Dalam Negeri yang juga Kepala Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian atas program pemulihan di Kecamatan Sawang.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prabowo Subianto dan pihak kementerian yang telah membantu beberapa program di Kecamatan Sawang, seperti bantuan bronjong sungai untuk penahan sungai, jembatan Bailey, baik itu di Desa Lhok Kuyun dan Desa Lhok Bayu yang lagi diperbaiki sekarang,” ujar Amirudin.
“Ini suatu kebanggaan bagi kami dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada pemerintah pusat, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan kementerian Pak Tito, serta kawan-kawan lainnya yang ada di kementerian, sehingga bisa bermanfaat kepada pihak korban banjir,” lanjutnya.
Upaya sinergis antara Satgas PRR, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten terus dipacu agar seluruh saluran irigasi dan fasilitas publik segera pulih sepenuhnya sebelum tahun anggaran berakhir. Pemulihan sarana pengairan di Aceh Utara akan mengembalikan fungsi lahan sawah warga, menggerakkan kembali roda perekonomian lokal, serta menjamin keberlanjutan mata pencaharian para petani.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera sekaligus Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pentingnya komitmen seluruh pihak untuk merealisasikan anggaran pemulihan secara berdampak nyata.
“Karena ini tambahan uang TKD, spesifik untuk menangani bencana, dikasih besar-besar oleh Pak Presiden, jangan tidak dimanfaatkan,” tegas Tito Karnavian.