'Satu Desa Satu SKPD' Pemprov Jateng Dinilai Tepat Entaskan Kemiskinan

Pengamat Ekonomi Unika Soegijapranata Semarang, Profesor Andreas Lako. Foto: Dok. Pemprov Jateng

Pengamat Ekonomi Unika Soegijapranata Semarang Andreas Lako mengapresiasi program Pemprov Jateng mengentaskan kemiskinan, termasuk program Satu Desa Satu SKPD. Ia menyarankan, agar seluruh program yang digalakkan oleh Pemprov Jateng bisa dilakukan secara berkelanjutan agar bisa mempercepat penurunan angka kemiskinan.

"Saya terus mengingatkan provinsi, jangan sampai itu hanya jadi sekadar lips service, tampilan politik. Sehingga masyarakat tidak begitu merasakan dampaknya. Saya melihatnya positif tapi harus berkelanjutan," kata Lako ditemui di Kampus Unika Soegijapranata, Jalan Pawiyatan Luhur, Bendan Dhuwur, Semarang, Kamis (16/1/2019).

"Jangan sekadar proyek, setelah itu hilang dan mati. Pengorbanan pemprov jangan mubazir. Kalau mau mendampingi, ya dampingi sampai berhasil. Harapan saya itu harus sungguh-sungguh, difokuskan. Kalau ini berhasil, luar biasa," imbuhnya.

Pengamat Ekonomi Unika Soegijapranata Semarang, Profesor Andreas Lako. Foto: Dok. Pemprov Jateng

Ia juga menekankan, agar pemerintah melakukan pendampingan sepenuh hati dan ikut merasakan apa yang warga rasakan. Mulai dari bagaimana warga mereka bertahan, berjuang, hingga bisa membangun usaha dan bertahan.

"Mereka seperti bayi, besar dan sekolah. Mereka sudah berhasil? Tidak. Kita dampingi mereka hingga mandiri, baru pindah ke lainnya," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Jateng Sujarwanto Dwiatmoko menyebut, sesuai arahan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan wakilnya Taj Yasin Maimoen, setiap SKPD memang diminta mendampingi lebih dari satu desa. Sujarwanto mengungkapkan, pihaknya saja saat ini sudah mendampingi total 14 desa di seluruh Jateng.

Ia menjelaskan, pendampingan itu dilakukan dengan mengklasifikasi daerah sesuai dengan jenis kemiskinan dan kebutuhannya. Misalnya, saat di sebuah desa di Kabupaten Banjarnegara, produksi salak yang melimpah di sana langsung dicari solusinya dengan pengolahan salah menjadi manisan dan dipasarkan.

"Mereka sebenarnya sudah bisa membuat manisan salak, namun untuk penjualannya masih sulit. Nah, kami akhirnya mendampingi untuk mencarikan mitra pengusaha dari Wonosobo guna mencarikan pangsa pasar bagi petani-petani salak di sana," ungkap Sujarwanto.

Sujarwanto menambahkan, meski belum ada evaluasi mendetail soal program tersebut, namun respons masyarakat sudah cukup baik. Ia berharap, ikhtiar yang dilakukan Pemprov Jateng bisa sukses menurunkan jumlah penduduk miskin lebih besar lagi.

Sebagai informasi, berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan 0,22 persen, dari 10,80 menjadi 10,58 persen. Pada periode Maret-September 2019 jumlah penduduk miskin turun 63.830 orang, dari 3,74 juta orang menjadi 3,68 juta orang. Jumlah itu tertinggi se-Indonesia.