Saudi, Qatar hingga RI Tolak Rencana Israel Buka Perbatasan Rafah Satu Arah

Ambulans melaju saat perbatasan Rafah antara Mesir dan Jalur Gaza dibuka kembali, Sabtu (1/2/2025). Foto: Mohamed Abd El Ghany/REUTERS

Menteri Luar Negeri Arab Saudi menyatakan keprihatinan terkait rencana Israel untuk membuka perbatasan Rafah satu arah. Pernyataan itu dibuat bersama dengan Menteri Luar Negeri Mesir, Yordania, UEA, Pakistan, Turki, Qatar dan Indonesia.

Dalam pernyataan itu para Menteri Luar Negeri menilai pembukaan perbatasan Rafah satu arah bertujuan untuk memindahkan penduduk Gaza ke Mesir. Rafah berada di perbatasan Gaza dan Mesir.

"Menyatakan keprihatinan mendalam mereka mengenai pernyataan Israel terkait pembukaan Penyeberangan Rafah satu arah, dengan tujuan memindahkan penduduk Jalur Gaza ke Republik Arab Mesir," demikian bunyi pernyataan dikutip dari akn X Kemlu Saudi, Sabtu (6/12).

"Para Menteri menegaskan penolakan mutlak mereka terhadap segala upaya untuk mengusir rakyat Palestina dari tanah mereka," tambah keterangan itu.

Para Menteri Luar Negeri menekankan untuk menjalankan rencana perdamaian yang dibuat Presiden AS Donald Trump. Termasuk untuk membuka Rafah bagi dua arah.

"Memastikan kebebasan bergerak bagi penduduk, dan menahan diri dari memaksa penduduk Jalur Gaza untuk pergi, melainkan menciptakan kondisi yang tepat bagi mereka untuk tetap tinggal di tanah mereka dan berpartisipasi dalam membangun Tanah Air mereka, dalam visi komprehensif yang bertujuan memulihkan stabilitas dan memperbaiki kondisi kemanusiaan mereka," tuturnya.

X post embed

Dikutip dari AFP, pada Rabu, Israel mengatakan akan membuka penyeberangan Rafah dari Gaza ke Mesir secara eksklusif untuk memungkinkan penduduk keluar dari wilayah Palestina.

Namun, Mesir dengan cepat membantah telah menyetujui kesepakatan tersebut. Mesir tetap bersikeras agar penyeberangan utama dibuka dari kedua arah.

Pembukaan kembali penyeberangan Rafah merupakan bagian dari rencana perdamaian Trump untuk wilayah Palestina, sekaligus sesuatu yang telah lama diserukan oleh badan-badan PBB dan aktor-aktor kemanusiaan lainnya.

Namun, sejak gencatan senjata Oktober berlaku, otoritas Israel menunda penyelesaian masalah ini, dengan alasan kegagalan Hamas mengembalikan jenazah semua sandera dan perlunya koordinasi dengan Mesir.